Pemerintah pusat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menunjukkan peningkatan yang signifikan secara nominal. Namun, di balik angka tersebut, terdapat kekhawatiran mengenai pengalokasian dana yang bisa langsung meningkatkan kapasitas ekonomi.
Dalam RAPBN 2027, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 3.362,2 triliun. Angka ini mencakup sekitar 82% dari total belanja negara yang mencapai Rp 4.097,2 triliun. Peningkatan ini tercatat sebesar 3,63% dibandingkan outlook tahun 2026. Peningkatan belanja ini didorong oleh beberapa pos rutin dan kewajiban pemerintah.
- Belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp 625,24 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 7,85% dibandingkan tahun sebelumnya.
- Pembayaran bunga utang mencapai Rp 650,31 triliun, naik sebesar 12%.
- Belanja subsidi meningkat sebesar 1,69% menjadi Rp 387,88 triliun.
Namun, sejumlah pos yang berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi justru mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan pergeseran prioritas anggaran yang mungkin memengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi.
- Belanja barang hanya dialokasikan sebesar Rp 681,13 triliun, turun sebesar 6,8% dibandingkan outlook tahun 2026.
- Belanja modal mengalami penurunan yang lebih dalam, yaitu sebesar 19,65% menjadi Rp 295,22 triliun.
- Belanja sosial juga turun sebesar 6% menjadi Rp 156,48 triliun.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menyatakan bahwa APBN 2027 dirancang untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, APBN 2027 akan bersifat ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi lebih tinggi serta akselerasi yang lebih cepat.
Namun, para ekonom menyoroti komposisi belanja yang menjadi perhatian. Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, menyoroti pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp 650 triliun pada 2027. Angka ini setara hampir 16% dari total belanja negara. Ia menilai, peningkatan porsi belanja rutin dan kewajiban pemerintah, bersamaan dengan menyempitnya ruang belanja modal, membuat kemampuan APBN dalam meningkatkan kapasitas produktif ekonomi menjadi lebih terbatas.
Kondisi ini terlihat dari semakin kecilnya ruang untuk pembangunan infrastruktur, konektivitas, maupun investasi publik yang dapat memberikan dampak terhadap kapasitas ekonomi dalam jangka panjang.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, juga menilai penurunan belanja modal perlu menjadi perhatian. Menurutnya, belanja modal memiliki peran langsung dalam menambah kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, sarana pendidikan dan kesehatan, hingga fasilitas produksi.
Menurut Josua, meskipun komposisi anggaran masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka menengah, Indonesia tetap membutuhkan investasi produktif, mesin, teknologi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, kualitas belanja menjadi faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Josua memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya tumbuh sekitar 5,22%, dengan konsumsi rumah tangga sebesar 5,09% dan investasi 6,03%.
“Mencapai pertumbuhan mendekati 6% dengan defisit yang justru dipersempit membutuhkan kualitas belanja untuk setiap rupiah yang jauh lebih tinggi,” jelas Josua.
