Ringkasan Berita:
- Melva Maria Rosa Pardede viral setelah memprotes massa Pati yang membubarkan diri dari demo DPR.
- Ia kecewa karena merasa relawan ojol telah membantu perjuangan massa Pati selama aksi.
- Narasi yang menyebut Melva bukan driver ojol dan pernah menjadi tim sukses belum terkonfirmasi.
- Jejak pemberitaan menunjukkan Melva pernah tampil dalam aksi ojol dan mengenakan atribut ojol.
Infomalangraya.net– Nama Melva Maria Rosa Pardede mendadak menjadi perhatian setelah video dirinya meluapkan kekecewaan terhadap massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) viral di media sosial.
Melva terlihat mengenakan jaket ojek online (ojol) ketika menyampaikan protes kepada massa Pati yang membubarkan diri dari depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Protes tersebut muncul setelah perwakilan AMPB bersama Supriyono alias Botok bertemu pimpinan DPR RI. Dalam pertemuan itu, aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibahas.
Pimpinan DPR menyatakan komitmen agar RUU Perampasan Aset dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Setelah mendapatkan komitmen tersebut, massa Pati kemudian meninggalkan lokasi aksi sekitar pukul 11.55 WIB.
Keputusan itu ternyata membuat sebagian relawan ojol yang masih berada di lokasi merasa kecewa. Salah satunya Melva Maria Rosa Pardede.
Melva Pardede Protes Massa Pati yang Pulang Lebih Dulu
Melva mempertanyakan keputusan massa Pati yang memilih pulang setelah mendapatkan hasil audiensi dengan pimpinan DPR.
Menurutnya, para relawan ojol sebelumnya ikut membantu kebutuhan massa Pati, termasuk dalam hal pengawalan dan logistik selama berada di Jakarta.
Kekecewaan itu kemudian disampaikan Melva secara terbuka di depan Gedung DPR.
“Dari Pati pulang dulu,”
“Terima kasih semuanya, ya,”
Kalimat tersebut diucapkan ketika massa Pati membubarkan diri.
Melva kemudian melontarkan kritik keras.
“Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa diberaki oleh kalian. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Kalian sudah cair, kalian pulang,” kata Melva Maria Rosa Pardede.
Ia mempertanyakan nasib rekan-rekan driver ojol yang merasa sudah berkontribusi dalam perjuangan massa Pati menyampaikan aspirasi.
“Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang membackingin anda pada saat anda diciduk aparat,” katanya.
“Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta, silahkan di Pati,” tambahnya.
Melva bahkan menyatakan akan menolak apabila massa Pati kembali datang ke Jakarta.
“Kalau kalian datang lagi 15 Desember misalkan disahkan RUU itu, jangan injak lagi Jakarta,” katanya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Melva juga meminta AMPB menyampaikan permintaan maaf kepada para relawan ojol.
Ia merasa bantuan yang diberikan selama aksi tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya.
Jejak Melva di Aksi Ojol Sebelum Viral
Nama Melva sebenarnya bukan baru muncul dalam isu demonstrasi.
Penelusuran pemberitaan menunjukkan nama Melva Pardede pernah muncul dalam pemberitaan aksi ojek online pada 2024.
Ketika itu, Melva tercatat menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi ojol, termasuk kebijakan aplikasi dan kondisi kerja.
Jejak tersebut menjadi salah satu bagian yang relevan ketika publik mempertanyakan apakah Melva benar-benar memiliki keterkaitan dengan komunitas pengemudi ojol.
Dalam sejumlah unggahan media sosial yang beredar, Melva juga terlihat menggunakan atribut atau jaket ojol.
Bahkan, bahan yang beredar menunjukkan adanya unggahan lama yang memperlihatkan dirinya mengenakan jaket tersebut.
Dengan demikian, klaim bahwa Melva sama sekali bukan pengemudi ojol masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
Benarkah Melva Bukan Driver Ojol?
Pertanyaan mengenai pekerjaan asli Melva muncul setelah video protesnya viral.
Sejumlah akun media sosial menyebarkan narasi bahwa Melva bukan pengemudi ojol.
Ada pula unggahan yang menyebut perempuan tersebut pernah menjadi aktivis dan pernah terlibat sebagai tim sukses calon anggota legislatif.
Namun, informasi tersebut belum terkonfirmasi secara independen.
Identitas dan alamat pribadi yang disebarkan sejumlah akun juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang bukan pengemudi ojol.
Begitu pula dengan klaim mengenai latar belakang politik atau aktivitas masa lalunya.
Karena itu, penyebutan Melva sebagai “ojol jadi-jadian”, mantan tim sukses, atau pihak yang sengaja ingin membuat Jakarta kacau sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.
Yang dapat dipastikan dari pemberitaan yang tersedia adalah Melva tampil sebagai salah satu relawan ojol yang menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan massa AMPB untuk meninggalkan lokasi aksi.
Melva dan Polemik Massa Pati
Persoalan bermula ketika AMPB bersama Botok memutuskan membubarkan diri setelah bertemu pimpinan DPR.
Keputusan tersebut diambil setelah DPR menyampaikan komitmen mengenai RUU Perampasan Aset. Dalam kesepakatan tersebut, pengesahan RUU ditargetkan paling lambat 15 Desember 2026.
Bagi massa Pati, hasil audiensi tersebut menjadi alasan untuk mengakhiri aksi.
Namun, bagi sebagian relawan ojol, persoalannya bukan hanya hasil audiensi.
Mereka merasa keberadaan massa ojol yang sebelumnya membantu aksi seharusnya ikut dihargai dan dikomunikasikan sebelum rombongan meninggalkan lokasi.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada para pengemudi ojol dan masyarakat Jabodetabek.
Ia menjelaskan bahwa keputusan menarik massa dilakukan setelah audiensi dan untuk menghindari situasi yang dinilai berpotensi tidak kondusif.
Viralnya Melva menunjukkan bagaimana sebuah konflik kecil dalam aksi demonstrasi dapat berkembang menjadi perdebatan baru di media sosial.
Awalnya, perhatian publik tertuju pada tuntutan AMPB mengenai RUU Perampasan Aset. Setelah massa Pati meninggalkan lokasi, fokus pemberitaan bergeser kepada perselisihan dengan kelompok ojol.
Kemudian, identitas pribadi Melva ikut dipertanyakan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara fakta yang telah terverifikasi dan narasi yang masih beredar di media sosial. Jaket ojol yang dikenakan Melva memang menjadi bagian dari visual yang terlihat publik. Riwayat keterlibatannya dalam aksi ojol juga pernah diberitakan.
Sebaliknya, klaim mengenai pekerjaan asli, latar belakang sebagai mantan aktivis, hingga dugaan keterlibatan politik masih memerlukan konfirmasi dan bukti yang lebih kuat.
Polemik ini pada akhirnya bukan hanya tentang siapa Melva Maria Rosa Pardede.
Kasus tersebut juga memperlihatkan bagaimana identitas seseorang dapat menjadi pusat perhatian ketika sebuah video aksi demonstrasi menyebar luas, sementara informasi yang belum terverifikasi ikut beredar bersamaan dengan fakta.
Karena itu, publik tetap perlu berhati-hati dalam menyimpulkan sosok Melva hanya berdasarkan narasi yang beredar di media sosial.
AMPB Tantang Tunjukkan Bukti
Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan AMPB Fajar Fajrullah meminta pihak yang menuduh menunjukkan bukti.
Fajar menegaskan, AMPB tidak akan menghindari kritik.
Namun, menurut dia, tudingan mengenai adanya penerimaan uang tidak semestinya disampaikan tanpa dasar yang dapat dibuktikan.
“Kalau ada massa yang menuduh AMPB menerima uang, silakan saja. Monggo mereka dibuktikan. Jangan cuma lempar tuduhan lalu merasa paling benar.”
Ia meminta pihak yang menuduh menyampaikan dasar tuduhannya dan siap mempertanggungjawabkan apabila tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan.
“Kalau memang benar, tunjukkan dasarnya. Kalau tidak bisa membuktikan, ya siap-siap mempertanggungjawabkan tuduhan itu.”
Fajar menilai pergeseran isu dari substansi perjuangan menuju tudingan, provokasi, dan dugaan upaya membuat keadaan chaos justru perlu dipertanyakan.
“Karena sejak awal pola seperti ini sudah kelihatan: ketika tidak mampu membantah substansi perjuangan, isu digeser ke fitnah, provokasi, dan upaya membuat keadaan chaos,” ujar Fajar kepada Tribunnews.com, Kamis (27/8/2026)
Menurut Fajar, AMPB sejak awal bukan gerakan yang bertujuan menciptakan kerusuhan.
Ia menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan kolektif masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Fajar juga merujuk pada rangkaian aksi masyarakat Pati sejak 13 Agustus 2025 hingga aksi dan pendudukan DPRD Pati pada 13 Agustus 2026.
Ia menyatakan rangkaian aksi tersebut menjadi bukti bahwa AMPB tidak menjadikan perusakan fasilitas umum maupun kerusuhan sebagai bagian dari perjuangan mereka.
“Dari 13 Agustus 2025, aksi-aksi berikutnya, sampai pendudukan DPRD Pati pada 13 Agustus 2026, kita bisa membuktikan satu hal: tidak ada perusakan fasilitas umum,” ujarnya.
Hal serupa, menurut dia, juga berlaku dalam aksi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Fajar mengatakan AMPB tidak alergi terhadap kritik maupun dialog. Ia juga menegaskan perjuangan kelompok tersebut tidak membutuhkan kerusuhan untuk mendapatkan perhatian.
“Kita tidak alergi kritik, tidak takut dialog, dan tidak membutuhkan kerusuhan untuk membuktikan perjuangan,” lanjutnya.
Ia kemudian menanggapi kemungkinan adanya pihak yang berupaya memancing benturan dalam aksi.
“Kalau ada pihak yang datang dengan niat memancing kerusuhan, membuat gaduh, atau sengaja mencari benturan, jangan kemudian AMPB yang dituding.”
Fajar bahkan mempertanyakan apakah ada pihak yang kecewa karena AMPB tidak dapat ditunggangi.
“Jangan-jangan justru mereka yang kecewa karena AMPB tidak bisa mereka tunggangi.”
Fajar menolak anggapan bahwa tidak terjadinya kerusuhan dalam aksi AMPB dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pembayaran kepada massa.
Ia menilai logika tersebut justru keliru karena gerakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat tidak harus diwujudkan melalui kekacauan.
“Jadi ada yang mem-bodoh-bodohi publik dengan logika: ‘Kalau tidak chaos berarti ada yang membayar.’ Justru sebaliknya, ” katanya.
Menurut Fajar, pihak yang menginginkan kerusuhan belum tentu sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Yang ingin chaos belum tentu sedang memperjuangkan rakyat. Bisa jadi mereka sedang memperjuangkan kepentingannya tertentu.”
Ia kembali menegaskan bahwa AMPB tidak membutuhkan bayaran maupun kepentingan untuk menunggangi gerakan tersebut.
“AMPB tidak butuh bayaran. Tidak butuh tunggangan. Tidak butuh kerusuhan. Kita datang membawa suara rakyat,” tegasnya.
Fajar mengatakan setelah aspirasi disampaikan, keputusan selanjutnya berada di tangan DPR RI dan pemerintah.
“Setelah itu, bola ada di tangan DPR RI dan pemerintah,” kata Fajar.
Ia menambahkan, AMPB siap mengambil langkah berikutnya melalui jalur yang tetap terukur apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, termasuk menyatakan kesiapan untuk mundur dari kursi jabatan.
“Kalau tuntutan rakyat tidak dipenuhi, ya perjuangan akan menentukan langkah berikutnya melalui jalur yang tetap terukur.”
Bagi Fajar, perbedaan pandangan maupun kekecewaan tidak seharusnya berujung pada kerusuhan.
“Bukan berarti setiap kekecewaan harus dibayar dengan kerusuhan,” imbuhnya.
Ia menutup tanggapannya dengan menegaskan bahwa AMPB ingin dinilai dari konsistensi perjuangannya dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita datang membawa suara rakyat. Pulang membawa perjuangan. Selebihnya, sejarah yang akan membuktikan siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang cuma numpang bikin gaduh,” pungkasnya.
Sebagian Artikel Ini Telah Tayang di Tribun Bogor.
Jadikan Infomalangraya.netpreferensi beritamu dengan mengklik tautan ini
