Evaluasi dan Perubahan Sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini sedang melakukan evaluasi terkait kemungkinan perubahan sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu wacana yang sedang dikaji adalah penghentian pemberian bantuan tersebut kepada anak-anak dari keluarga mampu. Hasil kajian ini diharapkan selesai dalam waktu sebulan.
Wacana tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar bantuan MBG lebih diprioritaskan bagi masyarakat di desil bawah dan daerah rawan stunting. Jika kebijakan ini diterapkan, maka penerima MBG dari kalangan kaya berpotensi tidak lagi mendapat manfaat dari program tersebut. Namun, keputusan akhir masih menunggu hasil kajian BGN.
Kajian untuk Memastikan Target yang Tepat
Menurut Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono, pembahasan mengenai usulan tersebut masih berlangsung. BGN diberi waktu sekitar satu bulan untuk merampungkan kajian sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Evaluasi tersebut muncul setelah dalam rapat terbatas Kabinet Merah Putih dibahas skema penyesuaian penerima manfaat MBG. Pemerintah mempertimbangkan agar bantuan difokuskan kepada kelompok masyarakat pada desil ekonomi bawah, terutama di wilayah dengan angka stunting tinggi dan daerah tertinggal.
“Ya itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi,” kata Trenggono.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin.
Trenggono menyebut, BGN menargetkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan kajian tersebut. “Udah disampaikan udah diberikan waktu maksimal 1 bulan. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas, jadi disesuaikan nanti,” pungkasnya.
Tantangan dalam Implementasi MBG
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menutup mata terhadap berbagai dinamika serta realitas kendala yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat akar rumput.
Purbaya menyatakan bahwa kabinet sangat menyadari adanya sederet tantangan krusial yang membayangi fase awal berjalannya salah satu program prioritas nasional tersebut.
“Implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan,” tegas Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan sambutan resmi dalam agenda Rapat Paripurna ke-25 DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2026).
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini memerinci bahwa kendala mendasar pada masa awal peluncuran program andalan ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok (supply chain) hingga hambatan alur distribusi bahan pangan.
Hambatan geografis dirasakan semakin berat ketika tim di lapangan harus menyalurkan logistik ke wilayah-wilayah penerima manfaat yang masuk dalam kategori kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
“Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,” urai Menkeu menjelaskan potret kendala di lapangan.
Guna mengatasi kendala logistik tersebut, Purbaya memaparkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan telah merumuskan berbagai formulasi jalan keluar yang konkret. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru tanah air untuk mengoptimalkan potensi sentra produksi milik rakyat.
Kebijakan integrasi lokal ini sengaja didorong agar SPPG membangun kemitraan erat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku UMKM, serta jaringan penyedia lokal. Skema ini diwajibkan demi menyerap bahan baku pangan secara langsung dari hasil kerja keras para petani, peternak, dan nelayan yang berada di radius sekitar lokasi operasional SPPG.
“Sebagai langkah konkrit pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” tukas Purbaya.
Instruksi Tegas dari Bahlil Lahadalia
Persoalan belum sempurnanya eksekusi program MBG ini sebelumnya juga sempat memicu reaksi dari internal partai koalisi pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara blak-blakan meminta kepada seluruh jajaran kadernya, terutama yang memegang mandat di kursi parlemen, untuk memiliki keberanian dalam melayangkan masukan konstruktif serta koreksi objektif terhadap program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Arahan tersebut disampaikan Bahlil di tengah pidato sambutannya dalam acara pembukaan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang dihelat di Jakarta pada Sabtu (11/7/2026).
Dalam forum tersebut, Bahlil menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh utama. Ia mengakui secara jantan bahwa program mulia tersebut pada kenyataannya masih memiliki daftar kekurangan di lapangan yang wajib disempurnakan.
“MBG salah satu contoh Bapak Ibu semua. Kita tahu ini program mulia tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik,” cetus Bahlil di hadapan para kader.
Bahlil menegaskan bahwa fungsi mengawal yang disertai tindakan koreksi berkala merupakan sebuah konsekuensi logis dari posisi Golkar sebagai parpol pengusung pemerintah. Baginya, memberikan masukan yang tajam justru menjadi bentuk nyata dari komitmen dukungan politik demi memastikan kesuksesan kabinet Prabowo-Gibran.
Namun, ia memberikan rambu-rambu agar setiap kritik yang dilontarkan oleh kader Golkar wajib dikemas menggunakan cara-cara yang santun, elegan, serta memegang teguh etika politik yang menjadi ciri khas dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain karena kita juga adalah sebuah partai yang independen dan karena itu kita mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan daripada program,” urai Bahlil memaparkan gaya politik partainya.
Sebagai penutup instruksinya, Bahlil mewajibkan seluruh kadernya untuk tetap menonjolkan sikap yang adil serta objektif. Apabila terdapat program kerja pemerintah yang terbukti sukses dan membawa dampak positif luas, maka seluruh kader Golkar memiliki kewajiban moral untuk memberikan apresiasi secara adil.
“Katakanlah banyak program lain yang sukses kalian juga harus fair untuk mengatakan itu baik, yang belum baik kewajiban kita untuk bagaimana melakukan penyempurnaan,” tegas Bahlil.
