BKK Sidoarjo ditargetkan naik jadi Rp 600 juta untuk tiap desa mulai 2027

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sidoarjo merencanakan kenaikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi Rp 600 juta per desa/kelurahan pada 2027.
• Infrastruktur dan lingkungan: Normalisasi tiga saluran air di Kecamatan Tulangan menjadi prioritas, disertai dorongan perbaikan jalan berlubang dan optimalisasi TPS3R.
• Penguatan desa: Pemkab mendorong pembentukan KDMP, penyelesaian kendala NIB dan PTSL, serta pemanfaatan BKK sesuai kebutuhan prioritas desa.

Infomalangraya.net, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berencana meningkatkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi Rp 600 juta per desa/kelurahan pada 2027.

Kebijakan ini diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membantu desa menangani persoalan mendesak, mulai dari jalan rusak, banjir, hingga pengelolaan sampah.

Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Sidoarjo Subandi bersama para kepala desa se-Kecamatan Tulangan di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026).

Pertemuan itu menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.

Selain infrastruktur dan lingkungan, pembahasan mencakup penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

BKK dan Kebutuhan Prioritas Desa

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman mengatakan, dukungan anggaran melalui BKK menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian desa.

Ia berharap dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas setiap desa.

“Kami berharap BKK dimanfaatkan secara tepat guna dan berorientasi pada prioritas kebutuhan masing-masing desa,” kata Ainur.

Pemkab Sidoarjo menargetkan peningkatan alokasi BKK pada 2027 sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan yang lebih merata.

Jika terealisasi, bantuan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan desa dalam membiayai kebutuhan pembangunan sesuai kewenangannya.

Normalisasi Saluran Air di Tulangan

Selain dukungan anggaran, penanganan banjir menjadi salah satu persoalan utama yang dibahas dalam audiensi.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo telah memprioritaskan normalisasi sejumlah saluran air di Kecamatan Tulangan.

Kepala DPU BMSDA Kabupaten Sidoarjo Muhammad Mahmud menyebut tiga titik yang menjadi perhatian, yakni Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling di Desa Singopadu dan Desa Grabagan.

Menurut Mahmud, normalisasi diperlukan untuk memperlancar aliran air dan mengantisipasi potensi genangan.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara dinas terkait, pihak kecamatan, dan pemerintah desa agar pekerjaan di lapangan sesuai kebutuhan.

Bupati Subandi menegaskan bahwa normalisasi saluran air yang masih berlangsung harus diikuti dengan perhatian terhadap persoalan infrastruktur dan lingkungan lainnya.

“Normalisasi saluran air saat ini masih berjalan. Namun, isu lain seperti kondisi jalan, keberadaan KDMP, dan tata kelola sampah juga harus menjadi perhatian bersama. Saya berharap kerja sama antardesa dapat terjalin lebih solid,” ujar Subandi.

Jalan Berlubang dan Sampah Dikeluhkan Warga

Camat Tulangan Moch Andi Sulistiono mengungkapkan, meskipun kondisi wilayahnya relatif kondusif, perbaikan jalan berlubang dan penanganan potensi banjir masih menjadi aspirasi utama masyarakat.

Persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut konkret agar tidak mengganggu mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di sektor lingkungan, Pemkab Sidoarjo juga mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Penguatan operasional fasilitas tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sampah di kawasan permukiman sekaligus mencegah pencemaran lingkungan.

Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan infrastruktur, drainase, dan persampahan dapat berjalan beriringan, bukan sebagai program yang terpisah.

KDMP dan Legalitas Usaha Desa Diperkuat

Audiensi tersebut turut mengungkap sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi dan administrasi desa. Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, misalnya, belum membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Sementara itu, beberapa desa lainnya masih menghadapi kendala dalam pemenuhan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) serta percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Persoalan tersebut menjadi bagian dari agenda koordinasi agar program penguatan ekonomi desa dan penataan administrasi dapat berjalan lebih efektif.

Pemkab Sidoarjo berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan tersebut.

Pemerataan Pembangunan 346 Desa dan Kelurahan

Kabupaten Sidoarjo memiliki 346 desa/kelurahan, dengan 22 desa berada di Kecamatan Tulangan.

Luasnya cakupan pemerintahan desa tersebut membuat sinkronisasi program dan penentuan prioritas pembangunan menjadi penting.

Upaya ini sejalan dengan arah pembangunan daerah, yakni Menata Desa dan Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Melalui rencana peningkatan BKK, percepatan normalisasi saluran air, perbaikan infrastruktur, dan penguatan pengelolaan sampah, Pemkab Sidoarjo berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat desa mendapat perhatian.

Namun, efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada ketepatan penggunaan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta pelaksanaan program sesuai kebutuhan riil di setiap desa.