Bupati Pati Sudewo Kembali Jadi Sorotan Usai Ditangkap dalam OTT
Bupati Pati, Sudewo, kembali menjadi perhatian publik setelah dikabarkan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (19/1/2026). Penangkapan ini menambah panjang riwayat kontroversi yang mengiringi kepemimpinan Sudewo di Kabupaten Pati.
Konfirmasi penangkapan tersebut diberikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyatakan bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam kejadian OTT di Pati adalah Saudara SDW, yang merupakan nama panggilan dari Bupati Pati Sudewo. Meski demikian, Budi belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai perkara yang menjerat Sudewo dan alasan ia terjaring dalam operasi tersebut.
Saat ini, Sudewo sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik di Polres Kudus. Selain itu, KPK juga mengamankan pihak lain yang diduga berperan sebagai pengepul dana, yang berasal dari unsur perangkat daerah. Budi menyebutkan bahwa pihak-pihak yang diamankan tersebut akan segera diberikan informasi lebih lengkap.
Pihak KPK juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pendalaman tim lapangan terkait dugaan keterlibatan keluarga atau kerabat dekat dalam peran pengepul tersebut. Sampai saat ini, KPK belum memberikan konfirmasi lebih detail mengenai peran mereka dalam kasus ini.
Kontroversi Awal Kepemimpinan Sudewo
Sudewo, yang lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968, telah lama menjadi sorotan publik. Salah satu kebijakan yang mencuri perhatian adalah kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang menyebabkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini memicu kemarahan masyarakat Kabupaten Pati, yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi demonstrasi besar-besaran pun terjadi, dengan puluhan ribu warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut pengunduran diri Sudewo. Namun, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi menolak wacana pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat paripurna bertajuk Penyampaian Laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati yang digelar pada Jumat (31/10/2025). Dalam rapat yang dihadiri 49 anggota dewan, dilakukan voting terbuka untuk menentukan sikap terhadap hasil penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) hak angket. Hasilnya, 36 anggota DPRD Pati menolak pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya menyatakan setuju agar Sudewo dilengserkan dari jabatannya.
Fraksi yang menolak wacana pemakzulan berasal dari Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, seluruh anggota Fraksi PDIP menjadi satu-satunya yang menyatakan dukungan agar Sudewo diberhentikan.
Profil Singkat Bupati Pati Sudewo
Sudewo, suami dari Atik Kusdarwati, meraih gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).
Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai karirnya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994. Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.
Pada 1997, ayah empat anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Sudewo sempat menjadi wiraswasta selama 3 tahun.
Kemudian, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat. Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2009–2013. Pada 2019, ia kembali melenggang ke Senayan. Namun, kali ini melalui Fraksi Partai Gerindra.
Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi Bupati. Ia didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.
Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun ia gagal terpilih.
Riwayat Organisasi
Sudewo juga aktif dalam berbagai organisasi. Beberapa posisi penting yang pernah ia duduki antara lain:
- Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1991)
- Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)
- Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)
- Koordinator Timses Pilkada Pacitan (2005)
- Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)
- Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah (2008)
- Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)
