Memetakan Wilayah Rawan Bencana dan Meningkatkan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang telah melakukan pemetaan wilayah yang rentan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan/lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana, mengingat adanya potensi risiko yang tercantum dalam Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Filipe Diaz Quintas, menyatakan bahwa ancaman kekeringan saat ini relatif dapat dikendalikan. Hal ini didukung oleh berbagai program penyediaan air bersih yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Pembangunan dan penguatan infrastruktur air bersih oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, bekerja sama dengan Perumdam, memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kejadian kekeringan. Sejak beberapa tahun terakhir, intervensi pemerintah cukup besar, sehingga dampaknya sangat terasa karena kejadian kekeringan terus menurun. Bahkan sejak 2023 tidak tercatat adanya bencana kekeringan yang berdampak luas di Jombang.
Meski demikian, BPBD tetap menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau tahun ini. Salah satu langkahnya adalah mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran melalui surat keputusan bupati. Setelah status tersebut ditetapkan, BPBD akan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada masyarakat, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga berbagai elemen terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Selain itu, kesiapan personel, kendaraan operasional, hingga peralatan penanggulangan bencana juga telah dilakukan, termasuk dukungan dari petugas pemadam kebakaran. BPBD memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki siap digunakan apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya selama musim kemarau.
Apabila terjadi bencana dengan skala yang melampaui kapasitas daerah, BPBD Jombang telah menyiapkan mekanisme koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Wilayah Rawan dan Upaya Pencegahan
Dalam kesempatan tersebut, BPBD juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran. Warga diminta tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu api merembet ke area yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah guna mencegah korsleting yang kerap menjadi penyebab kebakaran bangunan.
Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Jombang, Stevie Maria, menjelaskan hasil pemetaan menunjukkan beberapa kecamatan memiliki potensi lebih tinggi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Bareng dan Wonosalam di bagian selatan Jombang. Sedangkan kawasan utara Sungai Brantas yang dinilai rawan terdampak kekeringan berada di Kecamatan Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.
Untuk potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD memberi perhatian khusus pada Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, serta Ngusikan yang memiliki kawasan vegetasi cukup luas dan rentan terbakar saat cuaca kering.
Stevie menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan maupun penanganan awal ketika terjadi keadaan darurat. Masyarakat harus mengenali kondisi lingkungannya dan berani melakukan langkah awal penanganan sesuai kemampuan. Jika situasi tidak dapat ditangani sendiri, segera laporkan melalui layanan darurat 112 atau kanal resmi BPBD dan Damkar Jombang.
Harapan BPBD Jombang
Dengan berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan, BPBD Jombang berharap dampak kekeringan dan kebakaran selama musim kemarau tahun ini dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan masyarakat dan pihak terkait dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan iklim dan kondisi alam yang tidak menentu.
