Kondisi Keuangan PBB yang Mengkhawatirkan
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah mengingatkan bahwa organisasi internasional tersebut berada di ambang kejatuhan finansial. Peringatan ini muncul dalam konteks upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang beberapa bulan terakhir memangkas pendanaan untuk sejumlah badan PBB dan menolak atau menunda pembayaran kontribusi wajib.
Guterres mengimbau negara-negara anggota untuk melunasi kontribusi mereka pada Jumat (30/1) lalu. Ia menyatakan bahwa PBB berisiko bangkrut dan kemungkinan akan kehabisan dana pada Juli 2026 jika tidak ada perubahan signifikan.
Masalah Anggaran yang Berlarut-Larut
Menurut Guterres, PBB menghadapi masalah anggaran kronis karena beberapa negara anggota tidak membayar kontribusi wajib secara penuh, sementara yang lain tidak membayarnya tepat waktu. Hal ini memaksa PBB untuk membekukan perekrutan dan memangkas anggaran.
“Semua negara anggota harus memenuhi kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu—atau negara anggota harus secara fundamental mereformasi aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang segera terjadi,” ujar Guterres dalam suratnya.
Peringatan dari pimpinan PBB ini juga muncul saat AS mengurangi pendanaan untuk beberapa badan PBB dan menolak atau menunda beberapa kontribusi wajib dalam beberapa bulan terakhir. Trump sering mempertanyakan relevansi PBB dan menyerang prioritasnya.
Tegangan Politik di Dewan Keamanan
Ketegangan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina — semua anggota tetap dengan hak veto di Dewan Keamanan, badan pengambilan keputusan tertinggi PBB — telah membuat dewan tersebut lumpuh. Bulan ini, Trump meluncurkan “Dewan Perdamaian”-nya, yang menurut kritikus dimaksudkan untuk menjadi pesaing PBB.
Tunggakan Kontribusi Negara-Negara Anggota
Menurut data PBB, kontribusi negara-negara anggota yang belum dibayar mencapai sekitar US$ 1,6 miliar (Rp 26,85 triliun, kurs Rp 16.780 per US$) pada akhir tahun lalu 2025. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, meskipun lebih dari 150 negara anggota telah membayar iuran mereka.
“Lintasan saat ini tidak dapat dipertahankan. Hal ini membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural,” kata Guterres.
PBB juga menghadapi masalah lain. “Mereka harus mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota,” kata Farhan Haq, salah satu juru bicara Guterres, selama konferensi pers.
Kondisi Finansial yang Memperparah
Guterres juga menyoroti masalah tersebut dalam suratnya. “Kami terjebak dalam siklus yang mirip dengan karya Kafka, diharuskan mengembalikan uang tunai yang tidak ada.”
“Kenyataan praktisnya sangat jelas: kecuali pemungutan dana meningkat secara drastis, kami tidak dapat melaksanakan sepenuhnya anggaran program 2026 yang disetujui pada Desember,” kata Guterres.
Ia mengatakan kondisi PBB bisa menjadi lebih buruk, berdasarkan tren historis, dana tunai anggaran reguler dapat habis pada Juli 2026.
Tujuan dan Kritik dalam Pidato Terakhir
Dalam pidato tahunannya yang terakhir bulan ini, Guterres, yang akan mundur pada akhir 2026, memaparkan tujuannya untuk tahun ini. Ia mengatakan dunia dibelah oleh perpecahan geopolitik yang merugikan diri sendiri (dan) pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Pimpinan PBB mengecam “pemotongan besar-besaran dalam bantuan pembangunan dan kemanusiaan”— merujuk pada pemotongan anggaran yang signifikan yang diberlakukan oleh AS terhadap organisasi PBB sebagai bagian dari inisiatif “America First” pemerintahan Trump.
