Kritik terhadap Pencurian Motor dan Tantangan Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa maraknya pencurian motor di wilayah tersebut menjadi indikasi kegagalan dalam membangun ekonomi yang stabil. Menurutnya, tindakan kriminal seperti ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mencuri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, yang berarti ekonomi belum berjalan dengan baik.
Dedi Mulyadi juga menyampaikan bahwa fenomena ini menjadi “rapor merah” bagi para pemimpin daerah. Ia menegaskan bahwa jika masih ada kejahatan kelas teri, maka gubernurnya dianggap gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini disampaikan saat hadir dalam acara pengembalian barang bukti motor di Mapolda Jawa Barat, Rabu (18/2/2026).
Selain itu, ia juga menyampaikan prihatin terhadap perilaku pelaku pencurian motor. Banyak dari mereka mengambil risiko besar, bahkan hingga mengancam nyawa seseorang, hanya demi mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa.
Tantangan Membangun Pola Perilaku Masyarakat
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyinggung tantangan terbesar dalam memimpin Jawa Barat adalah mengubah pola perilaku masyarakat. Meskipun membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan fasilitas publik tergolong mudah, ia mengatakan bahwa mengubah perilaku hidup masyarakat jauh lebih sulit.
“Saya sebagai Gubernur, kalau hanya membangun infrastruktur daerah, membangun jalan, sekolah, aliran air irigasi, bagi saya itu mudah asal ada uangnya. Tetapi berulang-ulang yang terberat di Jawa Barat itu adalah berubah perilaku hidup masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia juga menyoroti karakteristik masyarakat Jawa Barat yang sangat terbuka. Menurutnya, masyarakat mudah menerima informasi, menelannya, dan bereaksi cepat. Namun, hal ini membuat mereka tampak kurang memiliki ideologi kuat dibanding daerah lain. Selain itu, tingkat hedonisme atau gaya hidup yang tinggi juga menjadi perhatian serius.
Implikasi Sosial dan Perluasan Perhatian
Dedi Mulyadi menilai bahwa perilaku sosial masyarakat Jawa Barat harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Ia khawatir jika tidak ada upaya pembatasan terhadap perilaku yang bisa merugikan orang lain, masyarakat akan terus kebablasan.
Perilaku ini, menurutnya, berimplikasi pada tingkat kesadaran dan integritas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membentuk pola hidup yang lebih tertib dan bermartabat.
Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Dedi Mulyadi
Meski mengakui adanya kegagalan dalam mengatasi kasus pencurian motor, kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat tetap mendapat apresiasi. Berdasarkan hasil survei terbaru oleh Indikator Politik Indonesia, sebanyak 95,5 persen warga Jawa Barat mengaku puas dengan kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Survei yang dilakukan antara 30 Januari hingga 8 Februari 2026 melibatkan 800 responden menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Angka ini menunjukkan tren positif yang stabil, dengan peningkatan tipis dibanding survei Mei 2025 yang berada di angka 94,9 persen.
Penilaian DPRD Jawa Barat atas Kinerja Dedi Mulyadi
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, menilai capaian ini sebagai bukti nyata bahwa arah kebijakan Dedi Mulyadi selaras dengan harapan rakyat. Menurutnya, ada tiga pilar utama yang menjadi motor penggerak tingginya kepuasan publik di bawah komando Dedi Mulyadi:
- Infrastruktur Jalan: Perbaikan jalan provinsi di berbagai daerah yang memperlancar mobilitas ekonomi.
- Peningkatan Pendidikan: Program yang lebih aksesibel bagi warga.
- Layanan Kesehatan: Transformasi layanan yang menyentuh kebutuhan dasar.
Program Konkret yang Terasa Langsung
Ahmad menyoroti bahwa gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang turun langsung ke lapangan membuat program pemerintah terasa lebih “membumi”. Salah satu contohnya adalah percepatan perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang telah terealisasi sejak tahun lalu.
“Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama sektor usaha kecil yang mobilitasnya menjadi lebih lancar,” tambahnya.
Meski angka kepuasan nyaris sempurna, DPRD Jawa Barat memastikan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara ketat. Hal ini dilakukan untuk menjamin seluruh program prioritas tetap berjalan maksimal hingga akhir masa jabatan.
