Penahanan Empat Prajurit TNI Terkait Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS
Empat prajurit dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI telah ditahan terkait serangan air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Keempatnya kini memiliki status tersangka. Namun, pengungkapan kasus oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memicu banyak pertanyaan. Langkah Puspom TNI dinilai tidak jelas dan penuh kejanggalan, terutama jika dibandingkan dengan proses investigasi yang sedang berlangsung di Kepolisian.
Haris Azhar, pendiri Lokataru Foundation, mengkritik tindakan Puspom TNI yang tiba-tiba menahan empat prajurit. Ia mengapresiasi kinerja Polri yang dinilainya bekerja dengan baik dan transparan sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan. Sebaliknya, ia mempertanyakan dasar hukum dan proses penahanan yang dilakukan oleh pihak militer.
“Kapan penyelidikannya? Apa yang membuat orang ini ditahan?” tanya Haris dalam pernyataannya pada Kamis (19/3/2026). Ia juga menyebut adanya perbedaan signifikan antara jumlah dan inisial pelaku yang dirilis oleh TNI dan Polri. “Tentara mana? Langsung ditahan dan inisial namanya berbeda dengan polisi. Jumlahnya juga berbeda,” tambahnya.
Keterlibatan prajurit BAIS dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penegakan hukum berpotensi direkayasa agar berhenti di level aktor lapangan saja. Haris meyakini ada kemungkinan skenario yang memanipulasi fakta sebenarnya. “Ini bibit-bibit awal bahwa kasus ini akan ter-plot twist,” ujar Haris.
Ia menekankan bahwa sebuah operasi terencana yang melibatkan tentara tidak mungkin dilakukan secara mandiri tanpa adanya perintah dan pendanaan. “Ini kan tentara tidak mungkin bergerak sendiri. Ada yang mengendalikan, ada biaya. Harusnya ini dibongkar strukturnya,” sambung mantan Koordinator KontraS tersebut.
Tuntutan untuk Penyelesaian Kasus Melalui Kepolisian
Haris mendesak agar perkara ini mutlak ditangani oleh pihak Kepolisian dan tidak diselesaikan melalui peradilan militer. Ia juga berharap kasus ini mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “(Kasus Andrie) tidak boleh diselesaikan di peradilan militer. Korbannya sipil. Kejadiannya kan bukan di markas tentara. Locus-nya sipil,” paparnya.
Selain itu, Haris mengkritik penerapan pasal penganiayaan terhadap para pelaku. Menurutnya, serangan air keras yang terencana tersebut lebih tepat dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan. Jika kasus ini tidak diusut tuntas hingga ke aktor intelektualnya, Haris meyakini bahwa hal tersebut menjadi bukti nyata adanya operasi tingkat tinggi dan bukan sekadar inisiatif prajurit berpangkat rendah.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyebut masuknya TNI dalam penyelidikan kasus ini membuat situasi menjadi “ambyar”. Menurutnya, secara kacamata hukum, tidak ada dasar yang kuat bagi TNI untuk melakukan penyelidikan. “Dua pelaku yang terekam CCTV itu jelas-jelas tidak memakai atribut militer, melainkan sipil. Peristiwanya juga terjadi di jalan umum (Jalan Salemba), jauh dari wilayah militer. Lalu berdasar apa tiba-tiba TNI melakukan penyelidikan?” kata Ray dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).
Kuasa Hukum Khawatir Bukan Pelaku Sebenarnya
Tim kuasa hukum Andrie, M. Fadhil Alfathan, turut mempertanyakan dasar penangkapan yang dilakukan Polisi Militer (Pomdam Jaya). Seluruh bukti rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi saat ini berada di tangan Polda Metro Jaya. “Pertanyaannya, berdasarkan apa penangkapan terhadap empat orang tersebut? Kami khawatir empat orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya,” ujar Fadhil.
Kejanggalan semakin mencolok ketika ada perbedaan data yang signifikan antara hasil penyelidikan Polri dan TNI. Polisi merilis dua terduga pelaku dengan inisial BHC dan MAK. Namun, dalam konferensi pers di Mabes TNI pada Rabu (18/3/2026), Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto justru mengumumkan empat inisial prajurit yang berbeda sama sekali, yakni NDP, SL, BWH, dan ES.
Polisi Rilis 2 Orang
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sebelumnya merilis dua terduga pelaku dengan inisial BHC dan MAK. Namun, dalam konferensi pers di Mabes TNI pada Rabu (18/3/2026), Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto justru mengumumkan empat inisial prajurit yang berbeda sama sekali, yakni NDP, SL, BWH, dan ES.
Perbedaan identitas terduga pelaku ini memunculkan kecurigaan publik mengenai siapa sebenarnya yang ditangkap oleh TNI, dan apakah masih ada pelaku lain di luar sana yang dibiarkan bebas oleh kepolisian. Polda Metro Jaya sebenarnya telah memetakan pelarian pelaku dengan sangat detail. Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin memaparkan bahwa pihaknya telah menganalisis 2.610 gambar video dari 86 titik CCTV.
Presiden Prabowo: Ini Adalah Terorisme, Tindakan Biadab
Kasus penyerangan air keras yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo menganggap, penyerangan terhadap aktivis tersebut merupakan tindakan kriminal serius yang tergolong sebagai terorisme. Ia juga meminta agar aparat mengusut tuntas hingga ke dalang di balik peristiwa itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (17/3/2026). “Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut!” tegas Prabowo. Presiden menekankan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, “[termasuk] siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” pungkasnya.
Prabowo juga menegaskan, negara tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik. Ia memastikan, jika ada keterlibatan aparat dalam kasus kekerasan itu, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. “Ya jelas dong [kalau itu dari aparat]. Tidak akan! [ada impunitas]. Saya menjamin!” ujar dia. “Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin Indonesia yang beradab. Tidak boleh ada tindakan seperti ini,” ujarnya.
