Penelitian Cek Fakta Mengungkap Klaim Viral di YouTube yang Menyesatkan
Video yang viral di YouTube dengan judul “SINGAPURA SERANG KAPAL PERANG RI SAAT PATROLI DI SELAT MALAKA! PRESIDEN PRABOWO MURKA‼️” menyebar pada akhir April lalu. Dalam waktu sembilan hari, video tersebut telah ditonton sebanyak 79 ribu kali dan mendapat ribuan komentar. Banyak dari komentar tersebut menyampaikan emosi kuat seperti, “Mantap sikat aja rakyat dukung habisin Singapore” atau “Sikat, jangan kasih kendor”. Namun, klaim dalam video tersebut ternyata tidak benar.
Klaim yang Tidak Berdasarkan Fakta
Klaim utama dalam video tersebut adalah bahwa Singapura menantang perang Indonesia, mengusir kapal perang RI saat patroli di Selat Malaka, dan membuat Presiden Prabowo murka hingga mengerahkan seluruh kapal perang dan jet tempur. Tim Cek Fakta DW melakukan verifikasi terhadap klaim ini dan menemukan bahwa semua klaim tersebut tidak berdasarkan fakta.
Pertama, tidak ada berita kredibel yang menyebut bahwa Singapura ingin menantang Indonesia berperang. Kedua, tidak ada pemberitaan apapun terkait isu Singapura mengusir kapal perang RI saat patroli di Selat Malaka. Justru, isi video itu menyebutkan dua kapal kargo dari Singapura yang berbalik arah di perairan Indonesia.
Isu Kapal Kargo Minyak yang Diimpor dari Singapura
Dalam konteks ini, isu tentang dua kapal kargo minyak yang diimpor dari Singapura dan berbalik arah di perairan Indonesia berkaitan dengan transaksi jual beli minyak. Menurut laporan Detik Finance, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa dua kapal kargo minyak yang diimpor dari Singapura dan sedang dalam perjalanan di perairan Indonesia, diminta kembali oleh pihak penjual.
“Tiga-dua hari lalu, kita sudah membeli minyak dari Singapura. Sudah berangkat, ditenderkan oleh Pertamina lewat trader. Sudah berangkat, sudah masuk ke laut Indonesia. Kemudian dsuruh kembali lagi dua kargo,” kata Bahlil dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/03) sebagaimana dikutip dalam Detik Finance. Meski begitu, Bahlil menyebut bahwa isu tersebut kini sudah diatasi.
Oleh karena itu, isu kapal kargo minyak ini sama sekali tidak membuktikan klaim mengenai Singapura yang mengusir kapal perang RI.
Penolakan Singapura terhadap Ide Tarif Selat Malaka
Video hoaks ini muncul tidak lama setelah Menteri Keuangan Purbaya melontarkan ide tentang penetapan tarif kapal yang melewati Selat Malaka. Faktanya, Singapura memang menolak ide tersebut. Penolakan Singapura atas ide penetapan tarif kapal yang lewat di Selat Malaka terbilang valid karena Selat Malaka adalah perairan internasional sehingga siapa pun bebas berlayar di sana.
“Jadi tidak dimiliki oleh satu negara. Pengelolaannya oleh Malaysia, Singapura, dan Indonesia,” kata Aknolt Kristian Pakpahan, Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Parahyangan kepada DW. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengakui hak kedaulatan negara, termasuk di dalamnya hak untuk melintasi perairan internasional sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau konvensi hukum laut internasional.
Konflik Geopolitik di ASEAN Diselesaikan dengan Diplomasi
Menurut Aknolt, isu perang yang disebarkan di video tidak akan mudah terjadi. Pengusiran kapal RI oleh Singapura hanya bisa dilakukan bila kapal melewati batas wilayah kedaulatan yang sudah ditetapkan. Itu pun ada tahapan peringatan terlebih dahulu dan tidak serta-merta melakukan aksi pengusiran.
“(Ada sistem) radio warning, komunikasi militer, koordinasi diplomatik,” tutur Aknolt. Ia meyakini tindakan tersebut tidak terjadi di Selat Malaka. “Jadi bagi saya, informasi itu menyesatkan. Hoaks,” tegas Aknolt.
Menurut analisis Aknolt, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura sebagai anggota ASEAN masih baik-baik saja. Oleh karena itu, jika suatu saat muncul ketegangan, maka akan diselesaikan dengan cara diplomasi. “Kerja sama dalam konteks ASEAN itu bicara soal ASEAN Way. Secara sederhana itu prinsip-prinsip budaya Asia Tenggara yang lebih mengedepankan musyawarah, konsensus, dan penyelesaian melalui jalur diplomasi,” jelas Aknolt.
Disinformasi di Tengah Ketidaktahuan
Disinformasi terkait geopolitik, menurut Habib, disebarkan oleh orang-orang yang tidak memahami informasi tentang hukum laut internasional, hukum internasional serta implikasinya terhadap posisi dan status Indonesia secara keseluruhan.
“Akan selalu ada pihak-pihak yang memainkan sentimen emosional tersebut. Terlepas apakah isunya Selat Malaka atau isu hubungan internasional lainnya,” tutur Habib.
Aknolt terus mengingatkan agar publik senantiasa melakukan pengecekan informasi ke sumber berita yang kredibel. “Terkait misalnya isu-isu seperti perang, penarikan pajak, Singapura mengusir, itu rasanya berita-berita yang kalau kita cerna dengan baik dalam konteks ASEAN, rasanya tidak akan terjadi,” tutup Aknolt.
