Penandatanganan MoU Perpanjangan IUPK Freeport Indonesia
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah dilaksanakan pada 18 Februari 2026 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Penandatanganan MoU perpanjangan IUPK PTFI dari 2041 hingga umur tambang tersebut disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
MoU ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Freeport-McMoRan Inc. yang diwakili President and CEO Kathleen Quirk, serta PT Freeport Indonesia yang diwakili Presiden Direktur Tony Wenas. Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail guna meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041.
Selain itu, MoU ini juga memastikan penambahan kepemilikan Indonesia di PTFI sebesar 12 persen pada 2041. Menurut Tony, keberlanjutan kontribusi kepada negara, khususnya masyarakat Papua, akan terus terjaga melalui penerimaan negara yang diperkirakan sekitar 6 miliar dolar AS atau Rp 90 triliun per tahun dengan asumsi harga komoditas saat ini. Nilai tersebut termasuk sekitar Rp 14 triliun untuk pemerintah daerah, keberlanjutan sekitar 30 ribu tenaga kerja, serta program pengembangan masyarakat sekitar Rp 2 triliun per tahun.
Ia menegaskan keseluruhan langkah tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945, yakni sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden AS Donald Trump usai melakukan penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance di Washington DC, AS, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. – (Kemenko Perekonomian)
Freeport-McMoRan Inc. menyepakati pengalihan tambahan 12 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah Indonesia setelah 2041. Kesepakatan ini menjadi bagian dari Nota Kesepahaman (MoU) perpanjangan operasi Freeport di distrik mineral Grasberg.
Dalam ketentuan tersebut, pengalihan saham dilakukan tanpa pembayaran langsung. Pihak penerima akan mengganti biaya investasi secara pro-rata berdasarkan nilai buku atas pengeluaran yang masih memberikan manfaat setelah 2041. Freeport-McMoRan akan mempertahankan kepemilikan sebesar 48,76 persen hingga 2041 dan menjadi sekitar 37 persen mulai 2042.
Chairman of the Board Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson dan Presiden sekaligus Chief Executive Officer Kathleen Quirk menyampaikan apresiasi atas kemitraan jangka panjang dengan Indonesia. “Kami sangat menghargai kemitraan jangka panjang dengan pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, dan masyarakat Papua yang telah terbangun selama bertahun-tahun,” tulis manajemen perusahaan dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis (19/2/2026).
Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson bersama CFO Freeport-McMoRan Kathleen L. Quirk dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024). – (Infomalangraya.net/Dessy Suciati Saputri)
Kesepakatan pengalihan saham tersebut menjadi bagian dari paket perpanjangan hak operasi life of resource atau hingga umur tambang habis. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI akan diamandemen agar operasi dapat berlangsung sepanjang usia sumber daya.
Dalam MoU yang sama, perusahaan juga berkomitmen meningkatkan kontribusi sosial di Papua. Program yang disiapkan mencakup dukungan pendanaan pembangunan satu rumah sakit baru serta dua fasilitas pendidikan medis untuk memperkuat layanan kesehatan dan pengembangan tenaga medis di wilayah tersebut.
Freeport menilai operasi Grasberg telah memberikan manfaat luas selama puluhan tahun. “Operasi Grasberg telah memberikan manfaat substansial bagi semua pihak selama lebih dari enam dekade dan perpanjangan ini membuka peluang untuk terus menciptakan nilai signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan,” demikian pernyataan perusahaan.
Perusahaan juga meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat studi teknis guna menemukan sumber daya baru dan peluang pengembangan jangka panjang. Langkah ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mendukung kepastian operasi pada masa mendatang.
PTFI tetap memprioritaskan hilirisasi melalui penjualan produk olahan di dalam negeri, termasuk tembaga katoda, logam mulia, dan asam sulfat. Perusahaan juga membuka peluang memperluas pemasaran tembaga ke pasar Amerika Serikat sesuai kebutuhan dan mekanisme pasar.
Perpanjangan hak operasi dan pengalihan saham tersebut masih bergantung pada penerbitan IUPK yang telah diamandemen oleh pemerintah Indonesia. PTFI menargetkan proses pengajuan dapat diselesaikan secepatnya sesuai ketentuan dalam MoU yang telah disepakati.
Pekerja melintasi areal tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave (GBC). – (ANTARA/Dian Kandipi)
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan (FCX), perusahaan tambang asal AS, telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah.
Perpanjangan tersebut berlaku selama 2041–2061. Rosan mengatakan nilai investasi dalam perpanjangan tersebut mencapai 20 miliar dolar AS untuk periode 20 tahun ke depan.
“Dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu 20 miliar dolar AS. Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif, baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya,” kata Rosan dalam konferensi pers secara virtual di Washington D.C., AS.
Ia menambahkan, kesepakatan bakal segera ditindaklanjuti agar dapat difinalisasi menjadi perjanjian definitif dalam waktu dekat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan MoU tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Indonesia dan AS guna memperdalam kerja sama dalam akses mineral kritis.
“Di samping itu juga ada pengembangan mineral kritis, dalam hal ini adalah perpanjangan (kontrak) daripada Freeport McMoRan dari 2041 sampai 2061,” ujarnya.
Dalam lembar fakta (fact sheet) yang dirilis Gedung Putih AS, kesepakatan ini diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 10 miliar dolar AS serta memperkuat rantai pasok mineral kritis AS. Adapun perpanjangan izin itu menjadi bagian dari dinamika negosiasi tarif antara Indonesia dan AS.
Dalam hal ini, Indonesia sepakat berkomitmen melakukan pembelian komoditas energi AS senilai sekitar 15 miliar dolar AS, pengadaan pesawat komersial Boeing senilai sekitar 13,5 miliar dolar AS, serta pembelian produk pertanian AS lebih dari 4,5 miliar dolar AS.
