Kunjungan Menkeu ke Wilayah Terdampak Gempa NTT
Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (19/8/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terkena dampak bencana dan mendengarkan kebutuhan mereka. Selain itu, kunjungan juga bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan bencana berjalan dengan baik.
Saat berbicara dengan awak media, Purbaya menegaskan bahwa anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cukup untuk menangani gempa bumi yang terjadi di Flores, NTT. Ia menyatakan bahwa pemerintah terus memprioritaskan anggaran untuk bencana.
“Anggaran BNPB cukup,” kata Purbaya kepada wartawan di tengah-tengah kunjungan ke sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di NTT, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan bahwa BNPB masih memiliki beberapa ratus miliar rupiah yang bisa digunakan. “Baru mengajukan ke kami 2 hari yang lalu, kami assess-nya dengan cepat dan nanti kalau butuh tambahan, ya kita tambah.”
Selain itu, Purbaya menyebut bahwa pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp5 triliun setiap tahun untuk penanganan bencana alam. Saat ini, masih ada sisa beberapa ratus miliar, karena sebagian sudah terpakai.
“Setiap tahun itu kan disediakan Rp5 triliun untuk bencana. Sekarang kan di sini sebagian sudah kepakai. Masih ada beberapa ratus miliar yang tersisa,” jelas mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menambah anggaran sesuai dengan kebutuhan. “Yang jelas kita akan isi lagi sesuai dengan kebutuhan.”
Penanganan Bencana Secara Langsung
Dalam kunjungannya, rombongan Purbaya menemui masyarakat yang terdampak gempa, meninjau kondisi permukiman dan fasilitas yang mengalami kerusakan, serta berdialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai penanganan pascabencana.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penanganan korban gempa tidak hanya membutuhkan bantuan segera, tetapi juga dukungan untuk pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana,” tutur Purbaya.
Sebagai informasi, Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa meninjau wilayah terdampak gempa bumi di NTT bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal pada Rabu kemarin.
Informasi Mengenai Gempa Bumi di NTT
Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) pagi, sekitar pukul 04.58.24 WIB. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 15 kilometer serta koordinat 8,41 Lintang Selatan (LS) dan 121,39 Bujur Timur (BT).
BMKG mencatat bahwa pergerakan sesar naik (thrust fault) menyebabkan guncangan kuat dan potensi tsunami. Sehingga, pascagempa, BMKG sempat mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menurut update per Rabu (19/8/2026) sore pukul 16.00 WIB, BNPB mencatat, jumlah korban meninggal dunia masih bertambah, sehingga menjadi 71 jiwa. Total ada 59.647 warga yang harus mengungsi, dengan jumlah pengungsi terbanyak di Kabupaten Manggarai sebanyak 20.333 jiwa.
Anggaran untuk Penanganan Bencana
Pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran sebesar Rp 44 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penanganan bencana, khususnya pada tahap tanggap darurat.
“Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden,” ujar Purbaya saat mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di NTT, Rabu (19/8/2026).
Saat ini kata Purbaya, pemerintah masih akan mengevaluasi kecukupan anggaran tersebut berdasarkan perkembangan kebutuhan di lapangan. Di mana, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) juga terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana.
Menurut dia, pemerintah pusat siap menambah dukungan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. “Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini,” jelas Purbaya.
Selain penanganan tanggap darurat, pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk tahap perbaikan dan pemulihan daerah terdampak gempa. “Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden,” kata Purbaya.
Purbaya menegaskan, besaran dukungan pemerintah akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pemerintah juga memastikan distribusi bantuan, baik berupa barang maupun dukungan pendanaan, berjalan cepat agar kebutuhan warga terdampak dapat segera terpenuhi.
“Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus,” tutur Purbaya.
