Laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke DKPP Terkait Penggunaan Helikopter dalam Perjalanan Dinas
Koalisi Masyarakat Sipil, yang di dalamnya turut serta eks Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini menyoroti dugaan pelanggaran etik terkait penggunaan helikopter dalam perjalanan dinas ke Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang disebut tidak sesuai prinsip efisiensi anggaran negara.
Dalam laporan tersebut, terdapat empat pihak yang diadukan, yaitu Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno, Anggota KPU Jawa Barat Abdullah Syap’i, serta Sekretaris KPU Jawa Barat Achama Syaifudin Rahadian. Perjalanan tersebut berkaitan dengan agenda pelantikan 1.463 anggota KPPS pada 25 Januari 2024.
Dugaan Pelanggaran Etik dan Prinsip Penggunaan Anggaran Negara
Laporan Koalisi Masyarakat Sipil diajukan pada 13 Mei 2026 dan disampaikan secara resmi sehari setelahnya. Koalisi menyatakan bahwa laporan ini didasarkan atas potensi pemborosan anggaran negara dan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatan.
Penggunaan helikopter dinilai bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, terutama terkait efisiensi, efektivitas, serta kepatutan dalam penggunaan anggaran publik.
Aturan Perjalanan Dinas dan Sorotan Transparansi
Dalam regulasi yang berlaku, perjalanan dinas pejabat negara mengacu pada PMK Nomor 113/PMK.05/2012 juncto PMK Nomor 119 Tahun 2023. Aturan tersebut menegaskan bahwa perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, capaian kinerja, serta akuntabilitas.
Selain itu, Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa seluruh biaya perjalanan dinas wajib mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Dalam praktik administrasi pemerintahan, penggunaan helikopter bukanlah moda transportasi standar untuk perjalanan dinas reguler. Penggunaannya hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, akses terbatas, atau kepentingan strategis negara.
Namun, dalam kasus ini, lokasi tujuan disebut masih memiliki akses jalan yang memadai dan tidak berada dalam kondisi bencana maupun situasi darurat.
Biaya Helikopter Hampir Rp200 Juta, Dinilai Tidak Efisien
Sorotan publik juga mengarah pada besarnya biaya penggunaan helikopter yang mencapai Rp198.903.675 melalui penyewaan dari PT Whitesky Aviation. Berdasarkan estimasi, biaya sewa helikopter jenis Bell 505 Jet Ranger X berkisar US$1.400 atau sekitar Rp22,1 juta per jam dengan kurs rata-rata 2024 sebesar Rp15.840 per dolar AS.
Dalam perhitungan tersebut, helikopter PK-WSD pada 25 Januari 2024 menempuh rute Tangerang–Jakarta–Bandung–Cianjur–Jakarta–Tangerang dengan total waktu 2 jam 14 menit. Dengan durasi itu, estimasi biaya sewa sekitar US$3.127 atau setara Rp49,5 juta. Namun, realisasi anggaran yang digunakan disebut jauh lebih besar dari estimasi tersebut.
Dugaan Masalah Transparansi Pengadaan
Selain persoalan biaya, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti minimnya akses publik terhadap informasi pengadaan maupun realisasi penggunaan helikopter tersebut. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini juga memperkuat dugaan adanya pelanggaran etika terkait integritas dalam pengambilan keputusan penggunaan anggaran negara.
Tuntutan ke DKPP
Dalam laporannya, para pengadu meminta DKPP untuk:
* Menerima dan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
* Menyatakan Para Teradu terbukti telah melanggar Kode Etik Berat.
* Memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Para Teradu.
Selain Hadar Nafis, Koalisi Masyarakat Sipil juga melibatkan Peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono, Penelisi Trend Asia Zakki Amalia, serta Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui kuasa hukum Rizki Agus Saputra dan Hamis Souwakil.
Perdebatan Publik tentang Standar Etika dan Efisiensi
Kasus ini kembali membuka perdebatan publik soal standar etika dan efisiensi penggunaan anggaran negara oleh penyelenggara pemilu. Di satu sisi, KPU memiliki kebutuhan mobilitas tinggi dalam memastikan proses demokrasi berjalan, namun di sisi lain, penggunaan fasilitas berbiaya tinggi seperti helikopter menimbulkan pertanyaan soal proporsionalitas dan urgensi.
Keterlibatan Hadar Nafis Gumay dalam laporan ini juga menambah bobot moral pada isu tersebut, karena berasal dari sosok yang pernah berada di dalam institusi yang kini ia kritik.
Sosok Hadar Nafis Gumay
Hadar Nafis Gumay, M.A., lahir 10 Januari 1960. Ia adalah mantan akademisi dan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) periode 2012–2017. Saat ini aktif sebagai peneliti senior Netgrit dan Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia Diarsipkan 2023-03-16 di Wayback Machine.
Hadar adalah pakar sekaligus aktivis demokrasi dan pemilu di Indonesia. Pada 1999 silam, setahun sejak demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden, diadakanlah Pemilu Nasional pertama oleh Presiden B.J.Habibie.
Hadar kemudian menginisiasi terbentuknya UNFREL (University Network for Free and Fair Election) dengan tujuan untuk mengawal sekaligus memantau proses penyelenggaraan pemilu termasuk proses pemungutan suara yang masih dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah Pemilu 1999, Hadar kemudian berinisatif mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai lembaga advokasi isu demokrasi dan pemilu bernama CETRO (Centre for Electoral Reform) Diarsipkan 2023-01-28 di Wayback Machine pasca Pemilu 2000.
Pemilu kemudian menjadi panggilan hati bagi alumnus Purdue University, Amerika Serikat ini. Tak pelak, karier sebagai PNS dosen ilmu sosiologi di FISIP UI yang telah ditekuni mulai 1995 hingga 2007 dikorbankan demi menggeluti aktivitas politik yang menurutnya jauh lebih mengasyikkan dan menantang.
