Presiden AS Mengeluarkan Perintah Eksekutif Baru untuk Meningkatkan Penggunaan Batu Bara
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan sebuah perintah eksekutif baru yang akan memengaruhi sektor energi negara tersebut. Kebijakan ini menekankan pentingnya penggunaan batu bara dalam menjaga operasional militer dan mendukung keberlanjutan sektor batu bara di AS. Perintah ini dikeluarkan pada hari Rabu (11/2/2026) dan menjadi bagian dari agenda pemerintahan Trump yang terus berfokus pada kebijakan energi berbasis fosil.
Perintah eksekutif ini memberikan arahan kepada Pentagon untuk membeli kebutuhan listrik langsung dari pembangkit tenaga batu bara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil, terutama selama masa permintaan tinggi seperti musim dingin. Menteri Pertahanan Pete Hegseth akan diminta meneken kontrak pasokan energi dengan sejumlah pembangkit batu bara. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Produksi Pertahanan 1950, yang memberi kewenangan kepada Gedung Putih untuk mengarahkan pihak swasta demi kepentingan keamanan nasional.
Rencana serupa sempat dipertimbangkan saat Trump masih menjabat sebagai presiden pertama kali. Departemen Energi telah menyiapkan anggaran sebesar 175 juta dolar AS (sekitar Rp2,93 triliun) untuk program modernisasi enam pembangkit listrik tenaga batu bara yang tersebar di beberapa negara bagian seperti Kentucky, Carolina Utara, Ohio, Virginia, dan Virginia Barat. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional agar fasilitas-fasilitas tersebut dapat tetap beroperasi lebih lama.
Hingga saat ini, Departemen Pertahanan dan Departemen Energi masih melakukan pembahasan untuk menentukan pembangkit mana yang paling tepat menerima dukungan program tersebut.
Gedung Putih Menilai Batu Bara Masih Andal
Pengumuman kebijakan ini rencananya akan dihadiri oleh para pimpinan perusahaan batu bara, pekerja sektor tambang, serta tokoh-tokoh berpengaruh di industri energi. Dalam acara tersebut, Trump juga akan menerima penghargaan pertama bertajuk Undisputed Champion of Coal (Juara Batubara yang Tak Terbantahkan) yang diserahkan oleh organisasi Washington Coal Club.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjelaskan bahwa Trump akan menyebut batu bara bersih dan indah sebagai sumber energi paling andal dan terjangkau di AS, terutama saat permintaan listrik tinggi seperti saat badai musim dingin. Ia juga menyampaikan bahwa Trump akan menjalankan langkah deregulasi terbesar sepanjang sejarah demi memperkuat kemandirian energi Amerika sekaligus menekan harga energi.
Kebijakan ini dinilai selaras dengan agenda besar pemerintahan Trump yang mencakup penghentian dukungan federal bagi proyek energi terbarukan, pencabutan aturan yang dianggap membebani operasional pembangkit batu bara, serta pembatalan endangerment finding tahun 2009 mengenai emisi gas rumah kaca yang selama ini menjadi landasan hukum pembatasan polusi.
Permintaan Listrik Meningkat Tajam
Pengumuman kebijakan tersebut bertepatan dengan keputusan Tennessee Valley Authority yang menunda rencana penghentian dua unit pembangkit listrik tenaga batu bara miliknya. Sejumlah perusahaan listrik lain juga tengah berupaya memperpanjang usia pakai pembangkit serupa akibat lonjakan kebutuhan energi, terutama dari sektor kecerdasan buatan.
Produksi listrik berbasis batu bara di AS mengalami sedikit kenaikan pada 2025 karena harga gas alam lebih mahal, meskipun kapasitas pembangkitan tenaga surya terus bertambah.
Kritik dari Kalangan Pakar
Sejumlah ahli lingkungan dan keamanan nasional segera melontarkan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Erin Sikorsky, Direktur Center for Climate & Security di The Council on Strategic Risks, menyampaikan pandangan bahwa kebijakan ini mahal, sudah ketinggalan zaman, dan hanya membuat risiko semakin besar.
Sementara itu, Lauren Herzer Risi, Direktur Environmental Security Program di Stimson Center, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan preferensi Departemen Pertahanan yang lebih memilih penggunaan microgrids di lokasi serta sumber energi yang terdistribusi.
Studi dari Laboratorium Energi Terbarukan Nasional (NREL) menunjukkan bahwa kombinasi tenaga surya dan sistem penyimpanan baterai mampu memperkuat ketahanan energi di fasilitas militer dengan biaya tambahan sangat kecil atau bahkan tanpa biaya saat terjadi gangguan listrik. Laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) pada 2024 menyebutkan bahwa Departemen Pertahanan memerlukan anggaran 5,1 miliar dolar AS untuk mengurangi dampak risiko iklim terhadap infrastruktur militernya.
