Pemerintah Inggris Setujui Perluasan Akses AS ke Pangkalan Militer
Pemerintah Inggris telah menyetujui perluasan akses Amerika Serikat (AS) ke pangkalan-pangkalan militer di negara tersebut untuk operasi yang bertujuan menurunkan kemampuan rudal Iran. Keputusan ini diumumkan dalam pernyataan resmi Downing Street, yang menyebutkan bahwa para menteri kabinet mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam pertemuan pada Jumat (20/3).
Dalam pernyataannya, pemerintah Inggris menekankan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendekatan mereka terhadap konflik tetap sama. Mereka menyerukan de-eskalasi dan penyelesaian cepat konflik. Selain itu, para menteri kabinet juga mengutuk perluasan target Iran hingga mencakup pelayaran internasional.
Mereka sepakat bahwa serangan Iran, termasuk terhadap kapal-kapal Red Ensign (British Shipping Registers) dan kapal sekutu serta mitra Teluk, berisiko memperburuk krisis di kawasan dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Inggris dan dunia.
Pemimpin oposisi Konservatif, Kemi Badenoch, menyebut keputusan ini sebagai “perubahan haluan terbesar sepanjang masa” dalam tulisan di akun media sosial X. Sejak serangan intensif AS-Israel dimulai pada 28 Februari, Inggris beralih dari penolakan awal terhadap akses ke pangkalan menjadi keterlibatan logistik dan operasional yang lebih mendalam.
Perdana Menteri Inggris, Starmer, menegaskan bahwa meskipun mengambil tindakan yang diperlukan untuk membela diri dan sekutu, pemerintah tidak akan terlibat dalam perang yang lebih luas. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengakhiri pertempuran. Namun, peran Inggris yang semakin meluas dalam konflik tersebut telah memicu perdebatan mengenai apakah posisi tersebut semakin sulit untuk dipertahankan.
Penetapan Kembali Jalur Laut Selat Hormuz
Permusuhan regional di Timur Tengah meningkat sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Iran membalas dengan serangan pesawat nirawak dan rudal di seluruh wilayah tersebut serta secara efektif menutup Selat Hormuz bagi sebagian besar kapal.
Selat Hormuz merupakan jalur transit minyak utama yang biasanya menangani sekitar 20 juta barel per hari dan sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair global. Penutupan jalur ini telah menyebabkan gangguan besar terhadap lalu lintas minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, yang berdampak pada ekspor dan produksi minyak di kawasan.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyeru Israel dan AS untuk menghentikan operasi terhadap Iran karena berisiko lepas kendali, menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil serta berdampak pada perekonomian global. “Sudah saatnya supremasi hukum mengalahkan hukum kekuatan. Sudah saatnya diplomasi mengalahkan perang,” kata Guterres kepada wartawan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin Uni Eropa.
Guterres juga mendesak Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz di tengah serangan militer AS dan Israel terhadap negara tersebut. Ia meminta Iran menghentikan serangan balasan terhadap negara-negara tetangga di kawasan Teluk, dengan alasan bahwa negara-negara tersebut “tidak pernah menjadi pihak dalam konflik ini.”
Eskalasi Konflik dan Dampak Ekonomi
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran merespons dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi di sekitar Iran telah menyebabkan terhentinya secara de facto lalu lintas di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.
Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dalam pidato pertamanya pada 12 Maret menyatakan bahwa Selat Hormuz harus tetap ditutup, dan menyebutnya sebagai alat tekanan dalam konflik dengan AS dan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Iran tidak berniat membuka kembali jalur vital tersebut, meskipun dampaknya sangat besar bagi perekonomian global.
