Ringkasan Berita:
- Kartu Aceh Barat Sehat (KABS) diwujudkan Pemkab Aceh Barat untuk membantu warga yang dirujuk ke Banda Aceh.
- Program ini memberi bantuan Rp1 juta, rumah singgah gratis, ambulans, pendampingan, dan konsumsi keluarga pasien.
- Hingga pertengahan 2026, sebanyak 1.466 pasien telah menerima manfaat KABS tanpa membedakan pilihan politik.
Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sakdul Bahri | Aceh Barat
Infomalangraya.net, MEULABOH – Tidak semua janji politik berakhir menjadi kenyataan.
Namun di Aceh Barat, salah satu janji utama pasangan Bupati Tarmizi SP dan Wakil Bupati Said Fadheil, kini telah diwujudkan melalui Kartu Aceh Barat Sehat (KABS).
Sebuah program yang memberikan bantuan biaya rujukan sebesar Rp 1 juta, kepada setiap warga Aceh Barat yang harus menjalani perawatan lanjutan ke Banda Aceh.
Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan uang tunai, tetapi juga menyediakan rumah singgah gratis, layanan ambulans, pendampingan pasien hingga bantuan konsumsi bagi keluarga yang menjaga pasien selama menjalani pengobatan.
Hingga pertengahan 2026, sebanyak 1.466 pasien telah menerima manfaat program ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat meyakini KABS bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bentuk kehadiran pemerintah di saat masyarakat menghadapi masa paling sulit dalam hidup mereka.
Dalam wawancara eksklusif bersama Serambi Indonesia di Pendopo Bupati Aceh Barat, Jumat (17/7/2026), Bupati Tarmizi SP dan Wakil Bupati Said Fadheil, menjelaskan latar belakang lahirnya program tersebut, strategi pembangunan sektor kesehatan, hingga visi besar pelayanan kesehatan Aceh Barat lima tahun mendatang.
Berawal dari Pengalaman Pribadi
Bagi Tarmizi, lahirnya KABS bukanlah gagasan yang muncul setelah menjadi kepala daerah.
Program itu justru berawal dari pengalaman pribadinya saat harus mendampingi keluarga yang menjalani pengobatan di Banda Aceh pada 2016 dan 2017.
Saat itu, mertuanya dirawat di rumah sakit.
Pada waktu yang hampir bersamaan, adik angkatnya, seorang anak yatim piatu korban konflik Aceh yang ibunya meninggal setelah melahirkan dia dan ayahnya ditembak, lalu diasuh keluarganya sejak bayi, juga harus menjalani perawatan.
Berhari-hari berada di rumah sakit membuat Tarmizi menyaksikan langsung kehidupan keluarga pasien dari berbagai daerah di Aceh.
Ia melihat ada keluarga yang makan satu bungkus nasi secara bergantian.
Ada pula yang hanya mampu membeli roti sebagai pengganti makan.
Bahkan, tidak sedikit keluarga pasien yang menangis karena sama sekali tidak memiliki uang setelah anggota keluarganya dirujuk secara mendadak ke Banda Aceh.
“Di rumah sakit, kami melihat banyak keluarga pasien yang sangat kesulitan. Mereka datang karena keadaan darurat sehingga tidak sempat menyiapkan biaya,” urainya.
“Saat itu, saya berkata kepada istri, kalau suatu hari diberi amanah menjadi pejabat, saya ingin membuat program untuk membantu mereka,” kenang Tarmizi.
Pemandangan lain yang menurutnya sangat membekas adalah ketika makanan pasien yang tidak dimakan harus dimakan oleh anggota keluarganya karena mereka tidak memiliki uang membeli makanan sendiri.
Menurutnya, kondisi keluarga pasien dari wilayah pantai barat jauh berbeda dibandingkan pasien asal Banda Aceh maupun Aceh Besar yang hampir setiap hari dijenguk kerabat.
“Sementara pasien dari Meulaboh bisa berminggu-minggu dirawat tanpa ada keluarga lain yang datang menjenguk karena keterbatasan biaya. Itu sangat menyedihkan,” ungkapnya.
Dari Relawan Menjadi Program Pemerintah
Pengalaman tersebut kemudian mendorong Tarmizi ketika masih menjadi Anggota DPRA membentuk komunitas sosial dengan nama “Rakan Tarmizi”.
Melalui komunitas itu, relawan membantu pasien mencari donor darah, mengantar ke rumah sakit, menyediakan rumah singgah hingga membantu kebutuhan makan dan minum keluarga pasien.
Bupati Tarmizi mengungkapkan, hingga saat ini relawan tersebut juga masih aktif, walaupun yang digaji pemerintah hanya 3 orang.
“Sekitar 5 orang lainnya masih menggunakan uang pribadi, termasuk pemberian kepada keluarga pasien yang rawat jalan karena tidak mendapatkan uang Rp 1juta. Kami berikan uang pribadi seperti biasanya,” beber Bupati.
“Selama bertahun-tahun, lebih dari 5.000 pasien telah mendapat pendampingan melalui gerakan sosial tersebut,” sebutnya.
Ketika maju dalam Pilkada Aceh Barat 2024 bersama Said Fadheil, pengalaman itu kemudian diterjemahkan menjadi salah satu program unggulan.
Dalam setiap kampanye, pasangan ini memperkenalkan konsep Kartu Aceh Barat Sehat yang menjanjikan bantuan biaya rujukan, rumah singgah, ambulans gratis serta pendampingan pasien.
“Saat itu banyak yang tidak percaya kartu ini akan benar-benar diwujudkan. Tetapi bagi kami ini adalah janji yang harus dipenuhi,” ujar Tarmizi.
Begitu dilantik pada 3 Maret 2025, program tersebut langsung dijalankan.
Karena APBK telah disahkan sebelum pelantikan, pemerintah daerah memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan untuk memulai program.
Setelah perubahan anggaran dilakukan pada pertengahan tahun, pembiayaan sepenuhnya menggunakan APBK.
Data Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan, sepanjang Maret hingga Desember 2025, terdapat 843 pasien yang menerima bantuan biaya rujukan.
Sementara hingga pertengahan 2026, jumlah penerima bertambah menjadi 623 pasien, sehingga total penerima manfaat mencapai 1.466 orang.
Setiap pasien memperoleh bantuan tunai Rp1 juta, sebagai bekal menuju Banda Aceh.
Selain itu, keluarga pasien dapat menginap secara gratis di rumah singgah yang disediakan pemerintah.
Rumah singgah tersebut dilengkapi tempat tidur, kipas angin, konsumsi, serta dijaga relawan yang membantu berbagai kebutuhan pasien selama berada di Banda Aceh.
Menurut Tarmizi, jika rata-rata satu pasien didampingi dua hingga tiga anggota keluarga, maka ribuan orang telah merasakan manfaat fasilitas tersebut.
Pemerintah juga sedang membangun rumah singgah permanen di Banda Aceh yang nantinya dilengkapi satu unit ambulans untuk mengantar pasien dari rumah singgah menuju rumah sakit apabila masih memerlukan kontrol lanjutan.
Sementara di Meulaboh, rumah singgah juga disediakan di depan RSUD Cut Nyak Dhien untuk keluarga pasien yang membutuhkan tempat beristirahat.
Program ini tidak menggunakan uang daerah, tapi memakai uang pribadi atas nama partai, juga dua unit ambulans milik partai.
Meski masyarakat kerap menyebutnya sebagai “Kartu Sehat Tarmizi-Said”, pemerintah menegaskan nama resminya adalah Kartu Aceh Barat Sehat (KABS).
Menurut Tarmizi, penyebutan itu muncul karena program tersebut merup akan janji politik utama pasangan Tarmizi-Said saat Pilkada.
Namun setelah terpilih, pelayanan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat pilihan politik.
“Saya tidak mungkin hanya melayani orang yang memilih saya. Semua warga Aceh Barat berhak mendapatkan layanan ini,” tegasnya.
Syaratnya pun sederhana, penerima hanya harus merupakan warga ber-KTP Aceh Barat, menjalani rawat inap di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, dan mendapat surat rujukan resmi ke Banda Aceh.
Setelah memperoleh surat rujukan, pasien dapat langsung mengurus pencairan bantuan pada loket khusus yang berada di samping Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Pada awal pelaksanaan, memang sempat terjadi keterlambatan pencairan akibat proses administrasi pemerintahan.
Namun kini mekanisme tersebut telah berjalan normal. Menurut Tarmizi, sekitar 70 persen penerima bantuan benar-benar berasal dari keluarga yang tidak memiliki biaya untuk berangkat ke Banda Aceh.
“Banyak yang berangkat hanya bermodalkan uang bantuan ini. Kalau tidak ada bantuan tersebut, mereka tidak tahu harus mencari biaya dari mana,” papar Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP.(*)
