Kekerasan di Daycare: Masalah Sistem, Bukan Kesalahan Ibu
Kasus kekerasan anak di tempat penitipan anak (daycare) semakin marak dan memicu kekhawatiran serta kecemasan publik. Isu ini tidak hanya menggambarkan keterpurukan sistem layanan pengasuhan anak, tetapi juga menunjukkan bagaimana norma gender yang timpang seringkali membuat ibu menjadi sasaran utama kesalahan.
Banyak orang menganggap bahwa tindakan ibu yang menitipkan anak di daycare adalah akar masalah. Namun, hal ini justru mengabaikan fakta bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah hasil dari pilihan individu, melainkan kegagalan sistem yang tidak mampu memberikan layanan yang aman, terjangkau, dan berkualitas.
Penyebab Mendasar: Norma Gender yang Timpang
Fenomena menyalahkan ibu berasal dari konsep norma gender yang tidak seimbang. Dalam konteks ekonomi perawatan, pekerjaan seperti merawat anak atau anggota keluarga lainnya sering kali dianggap sebagai tanggung jawab alami para perempuan. Hal ini menciptakan asumsi bahwa perempuan seharusnya berada di rumah, sementara laki-laki bertanggung jawab atas pendapatan keluarga.
Studi menunjukkan bahwa meskipun banyak orang muda di daerah perkotaan setuju bahwa laki-laki dan perempuan harus berbagi peran dalam pengasuhan dan ekonomi, nyatanya hanya sedikit dari mereka yang benar-benar menerapkannya. Dalam survei 2021, mayoritas responden masih percaya bahwa perempuan adalah pengasuh keluarga dan laki-laki adalah pencari nafkah utama.
Konsep ini diperkuat oleh UU Perkawinan yang memperkuat norma bahwa perempuan bertanggung jawab atas urusan domestik. Akibatnya, ketika kasus kekerasan di daycare terjadi, banyak orang langsung menyalahkan ibu, bukan sistem yang gagal.
Sistem yang Belum Kokoh
Meskipun banyak orang tua melakukan riset mendalam sebelum memilih daycare, mereka seringkali terbentur realitas biaya yang tinggi dan kualitas layanan yang tidak merata. Layanan daycare sering dianggap sebagai komoditas, bukan hak dasar. Akibatnya, akses terhadap daycare yang aman dan berkualitas sangat timpang.
Selain itu, banyak daycare beroperasi tanpa standar, penilaian, atau pengawasan rutin. Banyak pelaku usaha mengorbankan kualitas demi menawarkan harga yang lebih murah. Padahal, Indonesia sudah memiliki beberapa pedoman dari berbagai kementerian, tetapi implementasinya masih minim.
Pekerja Daycare Juga Rentan
Tidak hanya anak-anak yang rentan, pekerja daycare juga berada dalam kondisi yang tidak ideal. Mereka sering bekerja dengan beban berat, upah yang tidak layak, dan tidak ada pelatihan. Situasi ini membuat mereka terjepit antara tuntutan kerja dan kondisi hidup yang sulit.
Dalam situasi seperti ini, pemilik yayasan sering memerintahkan pengasuh untuk melakukan praktik tidak manusiawi, seperti mengikat tangan dan kaki bayi jika mereka rewel. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak dan kesejahteraan pekerja.
Langkah yang Harus Dilakukan
Alih-alih menyalahkan ibu, sebenarnya ada langkah-langkah struktural penting yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya adalah:
- Standardisasi dan akreditasi daycare secara nasional.
- Koordinasi lintas lembaga terkait pedoman dan memastikan implementasi.
- Pengawasan berkala pemerintah.
- Profesionalisasi pekerja perawatan, termasuk pelatihan wajib.
- Investasi dunia usaha dalam fasilitas pengasuhan.
- Kampanye perubahan norma gender.
- Cuti orang tua yang lebih adil, termasuk cuti ayah.
Semua rekomendasi ini telah muncul dalam berbagai riset. Sayangnya, yang kurang adalah kemauan politik dan komitmen dari segi anggaran.
Fokus pada Sistem, Bukan Penghukuman Moral
Jika kita ingin melindungi anak, fokusnya harus pada perbaikan sistem, bukan penghukuman moral terhadap ibu yang bekerja. Ketiadaan sistem pengasuhan yang terintegrasi membuat ibu berada dalam posisi serba salah, baik jika bekerja maupun jika tidak.
Kekerasan di daycare adalah cerminan dari kegagalan sistem. Untuk mencegah hal ini terulang, diperlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak.
