Peristiwa kematian bocah YBR, siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu perhatian terhadap akses pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam Ikhtisar Data Pendidikan 2024-2025, tingkat putus sekolah di NTT tercatat cukup signifikan. Di tingkat Sekolah Dasar (SD), jumlah anak yang putus sekolah mencapai 2.765 anak. Angka ini lebih rendah dibandingkan Jawa Barat (5.189 anak), Sumatera Utara (3.985 anak), dan Jawa Timur (2.141 anak). Namun, perlu diperhatikan bahwa populasi NTT jauh lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi lain tersebut.
Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), NTT berada di peringkat kelima dengan jumlah putus sekolah sebanyak 686 anak. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (1.780 anak), Sumatera Utara (1.445 anak), Jawa Barat (1.276 anak), dan Sulawesi Selatan (729 anak). Sementara itu, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), NTT berada di posisi ketiga dengan 548 anak putus sekolah. Angka ini lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara (980 anak) dan Jawa Timur (727 orang).
Namun, meskipun jumlahnya lebih sedikit, rasio putus sekolah di NTT relatif tinggi jika dilihat dari populasi dan jumlah peserta didik. Berdasarkan data terkini, populasi NTT hanya sekitar 5,75 juta jiwa, jauh di bawah Jawa Barat (51,8 juta jiwa), Jawa Timur (42,1 juta jiwa), Sumatera Utara (15,7 juta jiwa), atau Banten (13,03 juta jiwa). Jumlah pelajar di NTT juga lebih sedikit, yaitu sekitar 1,3 juta anak, dibandingkan Jawa Barat (9,54 juta pelajar), Jawa Timur (6,30 juta pelajar), Sumatera Utara (2,95 juta pelajar), atau Banten (2,44 juta pelajar).
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT telah menyampaikan peringatan tentang kondisi ini sejak pertengahan tahun lalu. Lembaga tersebut mengungkapkan kekhawatiran terhadap tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTT. Berdasarkan data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT, jumlah ATS mencapai 145.268 anak yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Kupang memiliki jumlah ATS terbesar.
Menurut Ombudsman, beberapa faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan antara lain adalah keengganan untuk sekolah, kendala biaya, jarak sekolah yang jauh, serta anggapan bahwa pendidikan yang telah ditempuh sudah cukup. Untuk mengatasi hal ini, Ombudsman mendorong pemerintah agar terus berupaya membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri. Tujuannya adalah agar semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton, menekankan bahwa sekolah negeri harus menjadi tempat yang benar-benar inklusif. “Semua anak tanpa kecuali harus bisa belajar dan berkembang,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa saatnya tidak ada lagi orang tua dari keluarga miskin yang harus menangis diam-diam karena tidak mampu memenuhi biaya sekolah yang terus meningkat setiap tahun.
