Kinerja Solid KKP dalam Perlindungan Laut dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja yang solid sepanjang 2025 dalam memperkuat perlindungan laut sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda Ekonomi Biru yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Pertumbuhan Kawasan Konservasi Laut
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyampaikan bahwa hingga akhir 2025, luas kawasan konservasi laut nasional bertambah sebesar 1,09 juta hektare, melampaui target 700.000 hektare. Total kawasan konservasi laut kini mencapai 30,9 juta hektare. Dari luasan tersebut, kawasan yang telah dikelola secara efektif mencapai 19,27 juta hektare, lebih tinggi dari target 18,5 juta hektare.
Koswara menegaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta mitra konservasi nasional maupun internasional. Untuk memperkuat upaya ini, KKP akan terus mengembangkan PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi).
Pengelolaan Spesies dan Keanekaragaman Hayati
Dalam hal konservasi spesies, KKP mencatat bahwa pengelolaan pemanfaatan terhadap 420 spesies perikanan sepanjang 2025 telah terealisasi sepenuhnya. Selain itu, perlindungan keanekaragaman hayati juga diperkuat dengan penetapan 48 jenis biota laut sebagai spesies dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kemajuan Pengelolaan Karbon Biru
Penguatan agenda Ekonomi Biru turut tercermin dari kemajuan pengelolaan karbon biru. Hingga 2025, KKP telah menyiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan lima di antaranya terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI). Lokasi tersebut mencakup kawasan konservasi maupun nonkonservasi.
Upaya ini didukung oleh penerbitan sejumlah regulasi teknis, seperti Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta Keputusan Dirjen tentang pokja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional.
Pemutakhiran Data Habitat Laut
Pemutakhiran data nasional menunjukkan bahwa total habitat bentik laut dangkal mencapai 2,27 juta hektare, meliputi terumbu karang, padang lamun, makroalga, hingga substrat dasar yang berpotensi direhabilitasi. Data ini menjadi fondasi penting bagi kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim dan pengembangan pasar karbon biru nasional.
Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dalam pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP melaksanakan rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah. Salah satu proyek besar adalah pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta. Kawasan ini dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata mangrove berbasis masyarakat.
Program Laut Sehat Bebas Sampah
Upaya menjaga laut dari ancaman sampah diperkuat melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH). Program ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menekan aliran sampah dari darat ke laut.
Swasembada Garam dan Penguatan Jasa Bahari
Di sektor hulu, KKP telah mengakselerasi program swasembada garam. Pada 2025, pembangunan tahap pertama Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan target produktivitas hingga 200 ton per hektare. Pengembangan tahap lanjutan akan melibatkan partisipasi investor.
Program intensifikasi melalui revitalisasi tambak dan bantuan sarana prasarana juga dilaksanakan di sejumlah sentra garam rakyat, seperti Cirebon, Indramayu, Pati, dan Sabu Raijua, guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 30% serta mutu garam menjadi kelas K1.
Seluruh kegiatan tersebut menyerap sekitar 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi. Selain itu, penguatan jasa bahari menjadi salah satu capaian utama KKP pada 2025.
Hasil Ekonomi Biru dan Pemberdayaan Masyarakat
Implementasi program rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta perbaikan tata kelola wisata dan perizinan jasa bahari menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp38,43 miliar dan nilai investasi Rp1,49 triliun. Program tersebut juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 Kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.
Koswara menegaskan bahwa seluruh capaian ini mencerminkan konsistensi KKP dalam menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
