Komisi E DPRD Jateng Soroti Ketersediaan Sekolah untuk Anak di Jawa Tengah
Komisi E DPRD Jawa Tengah menyoroti pentingnya memastikan semua anak di wilayah tersebut memiliki akses pendidikan yang layak. Salah satu langkah yang diusulkan adalah perluasan program sekolah kemitraan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai solusi terhadap keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam SPMB 2026.
Menurut Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, saat ini kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 40 persen lulusan SMP dan sederajat. Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Jateng telah mengembangkan program sekolah kemitraan dengan melibatkan sekolah swasta yang menerima siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri. Biaya pendidikan siswa di sekolah mitra tersebut ditanggung pemerintah, sehingga tetap dapat diakses secara gratis.
Program Sekolah Kemitraan dan Sekolah Rakyat
Messy menjelaskan bahwa keberadaan sekolah kemitraan perlu terus diperluas karena minat masyarakat masih sangat tinggi. Ia menilai, sekolah negeri masih menjadi pilihan utama masyarakat karena kualitas fasilitas, tenaga pendidik, dan citra yang melekat selama ini. Bahkan, sejumlah sekolah kemitraan mengalami kelebihan pendaftar dibandingkan kuota yang tersedia.
Selain itu, Komisi E DPRD Jateng juga menilai program Sekolah Rakyat memberikan dampak positif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, kondisi kesehatan dan gizi peserta didik di Sekolah Rakyat menunjukkan peningkatan. Para siswa mendapatkan fasilitas pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga dukungan pembelajaran yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Namun, pelaksanaan Sekolah Rakyat masih menghadapi tantangan, terutama pada jenjang sekolah dasar. Orangtua dinilai masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan konsep sekolah berasrama bagi anak-anak usia dini. Meski demikian, pemerintah terus melakukan penyempurnaan, termasuk pembangunan gedung permanen dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Kuota Penerimaan dan Proses Seleksi
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Disdik Jateng, Agung Wijayanto, mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 telah memasuki tahap daftar ulang setelah melalui proses aktivasi akun, verifikasi data, pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi. Menurut dia, sejumlah kendala seperti perbedaan data Kartu Keluarga dan dokumen administrasi lainnya dapat ditangani melalui proses verifikasi dan perbaikan data di satuan pendidikan.
Kuota penerimaan jenjang SMA terdiri atas jalur domisili sebesar 33 persen, afirmasi 32 persen, prestasi 30 persen, dan mutasi orangtua 5 persen. Adapun untuk SMK, kuota terbesar dialokasikan melalui jalur prestasi sebesar 75 persen, afirmasi 15 persen, dan domisili 10 persen.
Berdasarkan data Disdik Jateng, jumlah lulusan SMP dan sederajat pada 2026 mencapai 567.500 siswa, sedangkan daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 231.399 kursi atau sekira 40,77 persen dari total lulusan.
Peran Sekolah Rakyat dalam Memutus Rantai Kemiskinan
Kepala Dinsos Jateng, Imam Masykur, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat dibangun sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Hingga 2026, Jawa Tengah telah memiliki 14 titik sekolah rintisan di 12 kabupaten/kota dengan jumlah 1.191 siswa. Pada tahun ini, 10 sekolah permanen siap beroperasi dengan dukungan anggaran APBN sekira Rp230 miliar per sekolah.
Program yang menyasar keluarga desil 1 dan desil 2 itu menggunakan sistem penjangkauan langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), bukan melalui pendaftaran terbuka dan seluruh kebutuhan siswa ditanggung pemerintah. Pemerintah juga menyiapkan 10 lokasi sekolah permanen yang pembangunannya telah mencapai sekira 90 persen dan dijadwalkan mulai digunakan pada Juli 2026.
Sekolah-sekolah tersebut akan menggantikan fasilitas sementara yang selama ini memanfaatkan balai latihan kerja, sentra milik Kementerian Sosial, maupun bangunan sekolah yang tidak lagi digunakan. Imam menambahkan, pembangunan sekolah permanen tersebut didukung anggaran APBN sekira Rp230 miliar untuk setiap lokasi.
Tantangan dan Optimisme
Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi kendala penyediaan lahan seperti di Surakarta yang belum memiliki lahan minimal lima hektare, serta di Temanggung yang masih menghadapi penolakan sebagian warga terkait pembangunan sekolah. Kendati demikian, pemerintah optimistis program tersebut dapat terus berkembang mengingat minat masyarakat sangat tinggi.
Dari kuota 3.660 siswa yang disiapkan pada tahun ini, jumlah calon peserta didik yang terdata telah melampaui kapasitas yang tersedia di berbagai jenjang Sekolah Rakyat.
