Penangkapan Bupati Pati oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penangkapan Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Sudewo adalah salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi dalam keterangan tertulis. Saat ini, Sudewo sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Polres Kudus.
KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. Namun, Budi memastikan bahwa selain Sudewo, pihak yang diduga berperan sebagai pengepul uang juga turut diamankan. Seluruh konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan pasal yang disangkakan, akan disampaikan KPK dalam waktu dekat.
Sejarah Kontroversial Sudewo
Nama Sudewo sebelumnya sempat mencuat dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam kasus tersebut, Sudewo pernah diperiksa sebagai saksi dan disebut menerima sejumlah uang saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Meski demikian, saat itu ia belum ditetapkan sebagai tersangka.
Penangkapan Sudewo juga menjadi sorotan publik, mengingat sebelumnya masyarakat Pati sempat menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, mendesak agar yang bersangkutan diproses hukum. Namun, pada pemeriksaan sebelumnya, Sudewo sempat meninggalkan Gedung KPK tanpa status hukum.
Selain OTT di Pati, KPK juga melakukan operasi serupa di Kota Madiun pada periode yang sama. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, terkait dugaan penerimaan fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Secara keseluruhan, KPK mengamankan 15 orang dalam rangkaian OTT di Pati dan Madiun. Setelah pemeriksaan awal, sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Kiprah Kontroversial Sudewo
Nama Sudewo sebelumnya kerap menjadi sorotan publik. Ia sempat menghadapi tekanan besar dari masyarakat Kabupaten Pati setelah mengeluarkan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan itu memicu gelombang protes dan tuntutan agar Sudewo mundur dari jabatannya.
Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan mendesak DPRD Kabupaten Pati untuk memakzulkan Sudewo. Isu pemakzulan tersebut sempat dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati. Namun, dalam rapat paripurna DPRD Pati pada Jumat (31/10/2025), mayoritas anggota dewan menolak usulan pemakzulan. Dari 49 anggota DPRD yang hadir, sebanyak 36 anggota menolak pemberhentian Sudewo, sementara 13 anggota menyatakan setuju.
Latar Belakang Karier Politik Sudewo
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Pati sebelum melanjutkan studi S1 Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, lulus pada 1993. Pendidikan magister diraihnya di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan gelar S2 Teknik Pembangunan.
Karier profesional Sudewo dimulai di sektor konstruksi sebagai pegawai PT Jaya Construction pada 1993–1994. Ia kemudian beralih ke birokrasi sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Bali pada 1994–1995. Di dunia politik, Sudewo tercatat pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, meski belum berhasil. Ia kemudian aktif sebagai koordinator tim sukses dalam sejumlah kontestasi politik, termasuk Pilkada Jawa Timur 2005 dan Pilgub Jawa Tengah 2008.
Karier politiknya semakin menanjak setelah dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra pada 2019. Sudewo juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009–2013 dan 2019–2024. Pada Pemilu 2024, Sudewo terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025–2030, didampingi Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.
Penangkapan Sudewo oleh KPK kini kembali menempatkan sosoknya dalam sorotan publik, sembari menunggu penjelasan resmi KPK terkait konstruksi perkara yang menjeratnya.
