Permasalahan Pendidikan Dasar yang Masih Menghantui Keluarga Miskin
Tragedi kematian seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang viral di media sosial kembali mengangkat isu-isu penting tentang akses pendidikan di Indonesia. Di balik cerita tentang ketiadaan alat tulis dan buku, banyak ahli menilai bahwa masalah ini lebih dalam dari yang terlihat. Terutama soal biaya tak terlihat (hidden cost) yang masih memberatkan keluarga miskin ekstrem.
Ali Rif’an, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia dan dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan bahwa meskipun pendidikan dasar disebut gratis, dalam praktiknya masih ada banyak pengeluaran tidak langsung yang harus ditanggung oleh orang tua. “Alat tulis, tas, seragam, sepatu, hingga kebutuhan makan sebelum berangkat sekolah merupakan pengeluaran nyata bagi keluarga miskin ekstrem,” ujarnya.
Menurut Ali, kebijakan pendidikan selama ini cenderung fokus pada pembiayaan sekolah formal, sementara kebutuhan pendukung yang justru memengaruhi keberlanjutan pendidikan sering diabaikan. Asumsi bahwa semua keluarga memiliki kapasitas serupa menjadi masalah ketika diterapkan pada keluarga yang hidup di ambang batas subsistensi.
“Bagi kelompok miskin ekstrem, satu buku tulis atau satu pulpen bukan sekadar alat belajar, melainkan simbol keterbatasan struktural yang terus mereka hadapi,” tambahnya.
Dampak Biaya Tak Terlihat pada Anak-anak
Ali menyebut kondisi ini menunjukkan bagaimana biaya tak terlihat dapat berakumulasi menjadi tekanan sosial dan psikologis, terutama pada anak-anak. Rasa tertinggal dari teman sebaya, malu karena tidak memiliki perlengkapan sekolah, hingga kesadaran akan keterbatasan orang tua, kerap tidak terdeteksi oleh sistem pendidikan formal.
Ia menilai bahwa diskursus pendidikan tidak boleh berhenti pada angka partisipasi sekolah atau besaran anggaran. “Tanpa memahami dan menghapus biaya tersembunyi pendidikan, istilah pendidikan gratis berisiko menjadi jargon kebijakan yang tidak sepenuhnya menjawab realitas sosial,” ujarnya.
Solusi yang Diperlukan
Ali menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai contoh kebijakan yang dirancang untuk menjawab persoalan tersebut. Program ini tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menanggung seluruh kebutuhan peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama, mulai dari perlengkapan belajar hingga konsumsi harian.
“Dengan menghilangkan biaya tak terlihat pendidikan, negara tidak hanya memastikan akses sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” jelas Ali.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan kebijakan saja tidak cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi program sampai kepada keluarga sasaran dan mekanisme seleksi berjalan sensitif terhadap kondisi lapangan. Banyak kebijakan afirmatif, menurutnya, gagal menjangkau kelompok paling rentan bukan karena desainnya keliru, melainkan karena informasi tidak sampai.
Keadilan Sosial dalam Pendidikan
Ali menegaskan bahwa keberpihakan kebijakan pendidikan sejatinya diuji dari kemampuannya melindungi kelompok paling rentan. “Menghapus biaya tak terlihat pendidikan bukan semata soal efisiensi kebijakan, tetapi juga soal keadilan sosial dan martabat anak,” pungkasnya.
Pendidikan yang layak dan merata tidak hanya tentang akses, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama tanpa terbebani oleh biaya tak terlihat yang tidak terlihat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus mampu menangkap dan mengatasi tantangan-tantangan struktural yang dialami oleh keluarga miskin ekstrem.
