Situasi Kekerasan di Tel Aviv dan Serangan Terhadap Sekolah di Iran
Pada hari Minggu, 1 Maret 2026, terjadi situasi penyadapan di Tel Aviv setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Sejumlah korban tercatat dalam insiden yang menargetkan sebuah SD Putri Shajareh Tayyebeh di Kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran selatan. Jumlah korban meningkat menjadi 108 orang.
Laporan ini berasal dari kantor berita Mizan, yang mengutip pernyataan Kantor Kejaksaan Minab. Meskipun laporan resmi belum dirilis, pihak berwenang masih melakukan pembersihan puing-puing bangunan sekolah. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer gabungan AS-Israel yang memicu eskalasi kekerasan di kawasan.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membagikan foto dampak serangan yang menurutnya menghancurkan sekolah putri tersebut dan menewaskan “anak-anak tak berdosa”. Ia menulis bahwa kejahatan terhadap rakyat Iran tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengecam serangan tersebut sebagai “kejahatan terang-terangan” dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak.
Darurat Evakuasi: Puluhan Siswi Tertimbun Puing
Situasi di lokasi kejadian dilaporkan sangat mencekam. Gubernur Minab, Mohammad Radmehr, mengungkapkan bahwa operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dipacu untuk mengevakuasi siswi yang terjepit. Menurutnya, setidaknya 53 siswi dilaporkan masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Tim penyelamat dan bantuan kemanusiaan sedang bekerja keras di lokasi untuk mengevakuasi para korban.
Meskipun duka mendalam menyelimuti kota, pemerintah setempat mengklaim situasi keamanan di Minab saat ini telah berada di bawah kendali otoritas keamanan.
Tidak Ada Fasilitas Militer di Sekolah
Pemerintah Iran secara tegas mengutuk serangan ini sebagai tindakan kriminal yang sengaja membidik warga sipil. Penyelidikan di lapangan menunjukkan bahwa Sekolah Shajareye Tayabeh merupakan fasilitas pendidikan murni. Tidak ditemukan adanya instalasi militer, gudang senjata, maupun personel Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di area tersebut.
Para pengamat internasional menilai penargetan sekolah dasar yang tanpa perlindungan militer ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Konflik Terbuka: Agresi Gabungan dan Balasan Teheran
Insiden mematikan di sekolah Minab ini merupakan bagian dari gelombang agresi militer gabungan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap kedaulatan Iran sejak Sabtu dini hari. Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu telah mengonfirmasi operasi militer tersebut dengan dalih demiliterisasi dan pencegahan program nuklir.
Menanggapi gugurnya puluhan siswi tersebut, Angkatan Bersenjata Iran langsung meluncurkan serangan balasan besar-besaran. Teheran melaporkan telah menghujani wilayah pendudukan Israel dan pangkalan militer AS di seluruh kawasan dengan gelombang rudal balistik serta pesawat tanpa awak (drone).
Desak DK PBB Bertindak dan Respons Indonesia
Melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta, Pemerintah Iran menyerukan kepada masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka menilai serangan ini melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dan menegaskan hak bela diri berdasarkan Pasal 51.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah terdampak untuk tetap waspada dan menjauhi objek-objek vital. Kedutaan Iran di Jakarta juga menyerukan dukungan dari tokoh politik, organisasi keagamaan, dan media di Indonesia untuk mengecam serangan terhadap warga sipil tak bersalah ini.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Amerika Serikat maupun Israel terkait klaim Iran mengenai serangan terhadap sekolah tersebut. Sebelumnya, dalam konflik pada Juni 2025 yang berlangsung selama 12 hari, korban sipil di Iran juga dilaporkan cukup besar. Menurut Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran, ribuan warga sipil tewas atau terluka dan infrastruktur publik mengalami kerusakan selama konflik tersebut.
