Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali muncul di tengah dinamika politik dalam negeri Thailand setelah pemilu terbaru. Pernyataan tajam dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, pada 17 Februari 2026, yang menuduh adanya pendudukan wilayah oleh Thailand berpotensi memperburuk hubungan bilateral sekaligus mengganggu stabilitas politik di kawasan.
Situasi ini menunjukkan bagaimana isu perbatasan dapat kembali menjadi alat politik—baik untuk memperkuat posisi dalam negeri maupun melakukan manuver diplomatik—di saat Thailand sedang dalam fase penataan ulang kekuasaan.
Babak Baru dari Warisan Sengketa Perbatasan
Konflik antara Thailand dan Kamboja bukanlah hal baru. Sengketa di sekitar wilayah perbatasan, termasuk kompleks kuil Preah Vihear Temple, telah sering memicu ketegangan militer sejak awal tahun 2000-an. Pada 2025, bentrokan kembali terjadi di beberapa titik perbatasan. Salah satu titik panas adalah kawasan Phu Makhuea (atau Phnom Trap), yang hingga kini status kedaulatannya masih diperebutkan oleh kedua negara. Wilayah ini bahkan sempat berada di bawah kendali militer Thailand setelah konflik 2025, meski klaim Kamboja tetap berlanjut.
Meskipun kedua negara telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025, ketegangan tidak sepenuhnya mereda. Kesepakatan tersebut menciptakan mekanisme pemantauan bersama di perbatasan, namun implementasinya masih rapuh dan rentan terhadap tekanan eksternal.
Pernyataan Kamboja dan Eskalasi Retorika
Setelah pemimpin Kamboja menuduh pasukan Thailand masih menduduki wilayah yang disengketakan, situasi kembali memanas. Laporan media internasional menyebut bahwa klaim tersebut muncul meski ada kesepakatan damai yang dimediasi pihak luar.
Tuduhan ini memiliki implikasi politik yang luas. Bagi Phnom Penh, retorika keras terhadap Thailand dapat memperkuat legitimasi pemerintah di dalam negeri. Sementara bagi Bangkok, tekanan eksternal seperti ini berpotensi memicu respons nasionalistik—terutama di tengah konfigurasi politik pasca pemilu yang masih mencari keseimbangan. Seperti yang diprediksi banyak pengamat, pemilu Thailand terbaru menghasilkan konfigurasi politik yang relatif rapuh, dengan pemerintahan baru masih berupaya menstabilkan koalisi dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, isu keamanan nasional—termasuk konflik perbatasan—sering menjadi faktor konsolidasi elit.
Adapun implikasi utama dari situasi ini meliputi:
- Penguatan politik keamanan: Jika ketegangan meningkat, pemerintah Thailand kemungkinan akan mengedepankan pendekatan keamanan, termasuk peningkatan kehadiran militer di perbatasan.
- Tekanan terhadap oposisi reformis: Isu nasionalisme perbatasan kerap menguntungkan kelompok konservatif dan militer, yang secara historis memiliki pengaruh kuat dalam politik Thailand.
- Distraksi dari agenda domestik: Thailand saat ini menghadapi tantangan ekonomi dan polarisasi politik. Eskalasi konflik eksternal berpotensi mengalihkan fokus kebijakan.
Dampak ke ASEAN: Stabilitas Kawasan Dipertaruhkan
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja tidak hanya berdampak bilateral. Secara geopolitik, konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas Asia Tenggara, terutama karena kedua negara merupakan anggota penting ASEAN. Jika retorika meningkat menjadi insiden militer terbatas, dampaknya bisa meliputi gangguan perdagangan lintas batas, meningkatnya belanja militer regional, dan melemahnya sentralitas ASEAN dalam manajemen konflik.
Meski demikian, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kedua negara cenderung menahan eskalasi penuh karena biaya ekonomi dan diplomatik yang tinggi. Dapat diproyeksikan dalam jangka pendek, konflik Thailand–Kamboja kemungkinan akan tetap berada pada level “ketegangan terkendali.” Kedua pihak masih memiliki insentif kuat untuk menghindari konfrontasi terbuka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, beberapa faktor risiko tetap perlu dicermati mengingat rapuhnya politik koalisi di Thailand, penggunaan isu nasionalisme oleh elit domestik, serta belum tuntasnya delimitasi perbatasan. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk memiliki dugaan, apabila kasus ini tidak dikelola melalui mekanisme diplomatik yang konsisten, sengketa lama ini berpotensi kembali menjadi krisis regional.
Pernyataan Kamboja tentang dugaan pendudukan wilayah oleh Thailand muncul pada momen sensitif pasca pemilu Thailand. Meski perang terbuka kecil kemungkinannya, eskalasi retorika dapat memengaruhi stabilitas politik Thailand dan keamanan kawasan. Ke depan, efektivitas diplomasi bilateral dan mekanisme via ASEAN akan menjadi kunci untuk mencegah konflik lama ini kembali meledak.
