Kondisi Ekonomi Indonesia Dinilai Stabil Meski Rupiah Melemah
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan tidak sedang menuju krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998. Ia menyatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh sentimen negatif di pasar, bukan karena ketidakstabilan ekonomi.
“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar (rupiah),” ujar Purbaya saat berbicara di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah bisa diperbaiki jika pemerintah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia (BI) saling berkoordinasi dengan lebih baik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait untuk memastikan stabilitas ekonomi.
“Itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral,” imbuhnya.
Koordinasi Antara Pemerintah dan BI Diperlukan
Dalam pertemuan dengan DPR RI, Purbaya menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi baik. Ia menyatakan bahwa fiskal negara dalam keadaan stabil dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat jika kebijakan fiskal dan moneter berjalan secara sinkron.
“Dari meeting APBN, dari pertemuan APBN kita kemarin, sudah terlihat fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada,” ungkap Purbaya di Gedung DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Bank Sentral agar kebijakan yang diterapkan bisa lebih efektif. “Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian,” jelasnya.
Penolakan Gelar Rapat Darurat
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan untuk menggelar rapat darurat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait pelemahan rupiah. Menurutnya, BI telah menjalankan kebijakannya secara baik dan masih dalam kendali mereka.
“Anda melihat saya panik? Nggak. Pada dasarnya, BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan intervensi langsung ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN). “Mungkin Rp8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi katanya nggak boleh diomongin, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit.”
Peringatan DPR Terkait Inflasi Impor
Di tengah pelemahan rupiah, anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, meminta Bank Indonesia (BI) untuk segera mengambil langkah antisipatif. Ia khawatir pelemahan rupiah bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa di tingkat masyarakat.
“Jangan sampai depresiasi rupiah menyebabkan kenaikan biaya bahan baku dan biaya produksi, lalu diteruskan menjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat masyarakat,” ujar Puteri, Jumat (5/6/2026).
Ia menegaskan bahwa Komisi XI terus mencermati pergerakan kurs rupiah setiap harinya. Dari rapat kerja yang digelar pada 18 Mei lalu, BI menyatakan bahwa pelemahan kurs rupiah dipengaruhi oleh beberapa faktor musiman, seperti tekanan pembayaran dividen, kewajiban utang luar negeri, dan arus modal keluar akibat ketidakpastian global.
Langkah Konkret untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah
Selain menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen, BI juga mendorong sinergi antara BI, pemerintah, dan otoritas terkait untuk memperkuat pasokan valuta asing (valas).
Puteri menyatakan bahwa optimasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari komoditas sumber daya alam sangat penting untuk menjaga stabilitas rupiah. “Saya juga mendorong BI bersama pemerintah dan otoritas terkait untuk mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor dari Komoditas Sumber Daya Alam.”
