Program Pengadaan Sepeda Motor Listrik untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Di balik sorotan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait urgensi kebijakan tersebut.
Menurut Dadan, pengadaan sebanyak 21.800 unit sepeda motor listrik dengan harga sekitar Rp 42 juta per unit bukan tanpa alasan. Kendaraan ini dirancang untuk menunjang mobilitas tim di lapangan, terutama dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan roda empat.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan ini muncul seiring luasnya cakupan program MBG yang menyasar hingga ke pelosok desa. Dalam kondisi geografis tertentu, sepeda motor menjadi satu-satunya moda transportasi yang memungkinkan distribusi berjalan efektif.
Tak hanya diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan menegaskan bahwa kendaraan tersebut juga dapat digunakan oleh karyawan lain yang terlibat dalam operasional program. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tim dapat bekerja lebih fleksibel dan responsif di lapangan.
Namun demikian, ia memastikan bahwa rencana pengadaan tersebut tidak akan berlanjut pada tahun berikutnya. Pemerintah, kata Dadan, telah memutuskan untuk menghentikan pembelian di tahun 2026.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” imbuhnya.
Isu mengenai sepeda motor listrik ini sendiri mencuat setelah sebuah video viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat puluhan unit sepeda motor listrik berlogo BGN, yang kemudian memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet.
Video yang diunggah akun TikTok @NOVIR007 pada Senin (6/4/2026) bahkan menyebut adanya jumlah fantastis kendaraan untuk satu wilayah tertentu.
“Ini saya spill ini semua motor ada 70.000 motor untuk wilayah provinsi Jawa Barat doang, nah kira-kira semua karyawannya atau cuma kepala dapur sppg doang? saya kurang paham, saya tidak berani menyebarkan berita hoaks, tapi yang jelas ini untuk provinsi Jawa Barat doang ya ada 70.000 unit motor,” katanya.
Pernyataan tersebut pun memicu pertanyaan publik, terutama terkait jumlah pengadaan serta siapa saja yang berhak menggunakan kendaraan tersebut dalam program MBG.
Menanggapi viralnya video itu, Dadan akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membenarkan bahwa sepeda motor listrik tersebut memang merupakan bagian dari aset BGN. Tujuannya jelas, yakni untuk mendukung kelancaran operasional program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi Kepala SPPG dan tim di lapangan yang membutuhkan mobilitas tinggi.
Sebut Dapat Diskon dan Hemat Rp10 Juta/Unit
Di tengah derasnya sorotan publik terhadap pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlahan tabir di balik kebijakan itu mulai dibuka. Angka puluhan ribu unit yang sempat viral tak hanya memancing pertanyaan, tetapi juga memicu kecurigaan soal efektivitas dan urgensinya.
Namun, Dadan Hindayana akhirnya angkat bicara, menjelaskan bahwa di balik polemik tersebut terdapat kebutuhan operasional yang disebut tak bisa dihindari terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit disentuh layanan negara.
Menembus Wilayah Terpencil yang Tak Terjangkau Kendaraan Besar
Menurut Dadan Hindayana, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan akses geografis yang terbatas. “Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujarnya di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam konteks inilah, motor listrik dinilai bukan sekadar pelengkap, melainkan solusi praktis untuk menjangkau desa-desa terpencil yang tak bisa dilalui kendaraan besar. Tak hanya digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kendaraan ini juga diproyeksikan menjadi alat mobilitas tim lapangan dalam memastikan distribusi dan pengawasan berjalan optimal.
Soal Harga: Diklaim Lebih Murah dari Pasaran
Sorotan tajam juga mengarah pada harga unit motor listrik yang disebut mencapai puluhan juta rupiah. Menanggapi hal ini, Dadan Hindayana menegaskan bahwa harga pembelian justru berada di bawah nilai pasar. “Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa pengadaan tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan telah direncanakan dalam anggaran tahun sebelumnya. “Dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025,” ucapnya.
Realisasi Bertahap, Belum Sepenuhnya Didistribusikan
Dari rencana awal sekitar 24.400 unit, realisasi pengadaan mencapai 21.800 unit. Meski jumlahnya terbilang besar, distribusinya disebut belum dilakukan secara penuh. “Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah daerah yang sulit,” imbuhnya.
Distribusi ini akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas wilayah yang memiliki keterbatasan akses, sehingga kendaraan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan lapangan.
Tegas: Tidak Ada Pengadaan Baru di 2026
Menjawab kekhawatiran publik soal potensi pemborosan berlanjut, Dadan Hindayana memastikan bahwa pengadaan motor listrik hanya terjadi pada anggaran 2025. “Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” imbuhnya.
Pernyataan ini sejalan dengan sikap Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran baru untuk pembelian kendaraan serupa di tahun berjalan.
Klarifikasi Isu 70.000 Unit yang Sempat Viral
Di tengah riuhnya media sosial, sempat beredar klaim bahwa jumlah motor listrik mencapai 70.000 unit hanya untuk satu wilayah. Informasi ini dengan cepat memicu kekhawatiran publik. Namun, Dadan Hindayana memastikan bahwa angka tersebut tidak benar dan jauh dari realisasi sebenarnya.
Transparansi Jadi Kunci di Tengah Kecurigaan
Kasus ini kembali menyoroti dilema klasik dalam kebijakan publik: kebutuhan teknis di lapangan sering kali tidak sepenuhnya terlihat oleh masyarakat, sementara angka anggaran yang besar mudah memicu kecurigaan.
Di satu sisi, motor listrik bisa menjadi solusi nyata untuk menjangkau wilayah terpencil dan memastikan program gizi berjalan efektif. Namun di sisi lain, komunikasi yang kurang jelas dapat memperbesar ruang spekulasi.
Melalui penjelasan ini, Badan Gizi Nasional mencoba menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan sekadar belanja, melainkan bagian dari investasi operasional agar program MBG benar-benar sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan.
