Komitmen OJK dalam Reformasi Pasar Modal Indonesia
Anggota Dewan Komisioner OJK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan komitmen kuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan reformasi pasar modal di Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar di Wisma Danantara pada Sabtu (31/1/2026), Friderica menjelaskan bahwa OJK akan bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai stakeholder terkait untuk mempercepat proses reformasi ini.
Reformasi pasar modal mencakup beberapa aspek penting, seperti perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi keuangan, perlindungan investor—terutama investor ritel—serta penerapan hukum yang tegas dan konsisten. Friderica menekankan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun pasar modal yang lebih sehat dan stabil.
Salah satu kebijakan utama dalam reformasi ini adalah peningkatan minimal free float saham menjadi 15 persen. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan likuiditas pasar serta memperdalam pasar saham Indonesia. Dengan adanya peningkatan free float, OJK berharap dapat menarik lebih banyak investor, baik institusional maupun ritel, sehingga pertumbuhan pasar modal bisa lebih pesat.
Namun, Friderica juga menekankan bahwa kebijakan ini tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan governance yang transparan. Selain itu, OJK juga merencanakan untuk memperluas keterlibatan bank umum dalam pasar modal melalui revisi Undang-Undang P2SK.
Meningkatkan Transparansi Pasar Modal
Dalam upaya memperkuat transparansi pasar modal Indonesia, OJK akan mewajibkan perusahaan efek dan entitas terkait untuk mengungkapkan Ultimate Beneficial Ownership (UBO) atau Pemilik Manfaat Utama, serta pengungkapan pihak yang berafiliasi dengan perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan pasar yang lebih transparan.
Friderica menambahkan bahwa OJK akan memperkuat transparansi pemegang saham melalui kewajiban pengungkapan UBO, pengungkapan pihak yang berafiliasi, serta penguatan proses due diligence dan Know Your Customer (KYC) oleh perusahaan efek.
Menindak Pelaku Manipulasi Pasar
Menyikapi tantangan praktik manipulasi pasar, OJK berkomitmen untuk menindak tegas pelaku market manipulation atau “goreng saham” yang telah meresahkan pasar. OJK akan segera memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik tidak sehat ini.
Friderica menegaskan bahwa OJK akan menetapkan langkah-langkah tegas dalam penanganan kasus besar, dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera. Selain itu, pengawasan terhadap market conduct akan diperkuat, termasuk terhadap para influencer yang berpotensi mempengaruhi pasar secara tidak wajar.
Demutualisasi Bursa untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Untuk memperbaiki tata kelola pasar, OJK juga mengumumkan rencana demutualisasi bursa. Tujuan dari proses ini adalah mengubah struktur kelembagaan dan memperluas kepemilikan. Proses ini diharapkan akan memperkuat governance dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pasar modal.
Friderica menjelaskan bahwa demutualisasi bursa ini akan diikuti dengan reformasi di organisasi pengatur pasar modal, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), KPEI, dan KSEI, untuk menciptakan pasar yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Kesiapan OJK dalam Menghadapi Tantangan
OJK juga menegaskan bahwa semua kebijakan yang telah diumumkan tetap berjalan meskipun ada perubahan jabatan. Friderica menegaskan bahwa tidak ada kekosongan jabatan dan semua rencana reformasi akan dilaksanakan sesuai rencana.
