Pengukuhan Guru Besar dan Peran Filsafat dalam Pembangunan NTT
Pengukuhan guru besar bidang filsafat politik untuk Profesor Pater Doktor Otto Gusti Ndegong Madung SVD yang bertepatan dengan ulang tahun ke-94 Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Sikka, NTT pada Sabtu (18/4/2026) telah mengundang perhatian luas. Orasi ilmiah sang yubilaris berjudul “Legitimasi Kekuasaan, Epistemologi Demokrasi, dan Daya Pertimbangan Politik: Refleksi Filsafat Politik bagi Masa Depan Demokrasi di Indonesia” memukau banyak pendengar. Ini bukan orasi kampanye pemilu, tetapi sebuah refleksi kritis dan luas tentang filsafat politik.
Profesor Otto tahu betul bahwa orasinya harus ditanggapi secara kritis dan luas. Ia memprovokasi bahwa orasinya adalah pancingan untuk suatu diskusi lebih lanjut. Pancingan dari guru besar baru ini cukup tebal, yakni 20 halaman. Maka, tentu saja tidak adil kalau tanggapannya dibuat dalam sebuah catatan sangat ringkas seperti ini. Kita tunda hingga ada momentum yang lebih tepat.
Tulisan sederhana ini hanya ingin memperhatikan hal kedua, yakni banyaknya orang penting di level NTT yang hadir pada acara pengukuhan tersebut. Untuk menyebutkan beberapa.
Ada dua uskup: Uskup Agung Ende Mgr Paulus Budi Kleden SVD dan uskup Larantuka Mgr Hans Monteiro. Keduanya adalah juga dosen IFTK Ledalero. Hadir juga Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, yang didampingi bupati Sikka, bupati dan wakil bupati Flores Timur, dan bupati Manggarai Barat.
Penulis berupaya merakit sebuah kontribusi kecil filsafat bagi derap pembangunan dan kinerja pemerintah provinsi (pemprov) NTT. Kendati disebut kecil, sumbangan filsafat untuk pembangunan adalah hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari kita memulai.
Fungsi Filsafat bagi Pembangunan
Gubernur Laka Lena belum lama ini menyatakan bahwa tahun kedua dan seterusnya masa pemerintahan Melki-Johni di NTT adalah masa akselerasi pembangunan. Aktualisasi seluruh potensi dan optimalisasi segala sumber daya yang dilakukan dengan gaya dan cara yang dipercepat tentu menjadi keharusan. Lalu, akselerasi pembangunan ini untuk apa? Ada banyak tujuan, tetapi bagi NTT sini-kini pada zaman Melki-Johni ini jawabannya jelas: mengurangi prevalensi tengkes (stunting) dan meminimalisir angka kemiskinan ekstrem.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, pastilah mempunyai satu tujuan yang amat jelas: untuk kebaikan bersama (bonum commune). Kebaikan bersama itu bisa terlihat dalam distribusi keadilan dan upaya untuk menciptakan semangat pemberdayaan masyarakat dalam hal kemudahan berusaha bagi semua.
Dalam arti yang amat luas, pembangunan yang memberdayakan itu harus memperhatikan sejumlah aspek, yang tiga di antaranya adalah aspek ekonomi-bisnis, aspek hukum (legal) dan aspek etis (filsafat moral). Jika pemprov NTT ingin melakukan akselerasi pembangunan, maka ketiga aspek itu bisa diperhatikan secara serius.
Aspek Ekonomi-Bisnis
Aspek pertama terkait dengan ekonomi-bisnis tentu saja dengan mengubah pola pikir (mindset) birokrasi dan masyarakat untuk lebih melek investasi dan mulai berusaha. Ini pekerjaan yang mudah dalam perkataan, tetapi susah dalam pelaksanaan. Mengubah suatu birokrasi dan masyarakat yang cenderung konsumtif menjadi produktif butuh daya ungkit yang kuat dan konsistensi yang berkelanjutan.
Belum lama ini, Gubernur Melki membentuk tim percepatan pembangunan di kalangan ASN. Mudah ditebak, inisiatif ini lahir dari evaluasi bahwa selama ini ASN belum bekerja optimal, atau masih jauh dari kata akselerasi. Kita tunggu laporan kinerja berkala tim percepatan pembangunan ini.
Aspek Hukum
Dua hal lain yang mencolok adalah nampaknya hasil program OVOP (One Village One Product) dengan sejumlah variannya di sekolah dan beberapa komunitas. Serta, mulai terlihatnya kinerja gerai-gerai NTT-Mart sebagai etalase bagi produk UMKM NTT. Tentu saja, di sana-sini masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
Aspek kedua yang berkaitan dengan hukum hampir pasti bisa dipenuhi oleh tim biro hukum pada pemprov NTT. Aspek hukum dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah relatif lebih mudah, karena hampir pasti segala urusan pembangunan dan pemberdayaan oleh pemerintah dikawal dengan hukum, regulasi dan aturan yang sudah pasti. Soal bahwa kemudian ternyata pemerintah dan birokrasi sendiri yang menabrak hukum adalah hal yang perlu terus dikritisi dan dikawal ketat.
Aspek Etis atau Filsafat Moral
Nah, bagaimana dengan aspek etis atau filsafat moral? Dalam banyak pengalaman, aspek etis ini hanya diandaikan begitu saja. Bahkan ada yang menganggap aspek moral hanya soal kehendak baik pelaku dan kumpulan ajaran-ajaran moral. Padahal, etika sebagai filsafat moral berbeda dengan ajaran moral. Ajaran moral dikotbahkan oleh para agamawan, tokoh moral, dan mereka yang dipercaya masyarakat memiliki kompetensi dan laku moral yang teruji.
Sementara itu, filsafat moral adalah pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif tentang etika dan pilihan moral. Maka, kita perlu orang-orang dengan basis ilmu dan keterampilan tertentu dalam etika. Sama seperti kita butuh orang-orang yang belajar hukum pada aspek hukum yang telah kita sebutkan di atas.
Berfilsafatlah dalam Konteks NTT
Profesor Otto Gusti secara berkelakar mengatakan, dengan mengikuti Plato, jika kita ingin negara dan daerah kita maju, maka kita perlu memilih para pemimpin dari kaum pembelajar filsafat untuk menjadi presiden, gubernur, bupati dan para pemimpin lainnya. Plato memang mengidealkan pemimpin filsuf-raja. Tentu, konsep ini tidak berarti bahwa orang meski menjadi sarjana atau master atau doktor filsafat untuk menjadi pemimpin.
Apa yang perlu dipahami bahwa setiap pemimpin mesti mampu juga mengoptimalkan akal budinya untuk bisa berpikir secara filosofis, khususnya logis-kritis-etis. Menarik untuk menyimak sambutan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam hubungan dengan orasi ilmiah Profesor Otto. Menurut Melki, sering terdapat jurang dalam antara refleksi filsafat politik dengan realitas politik. Pada politik praktis, ada jebakan besar bernama pragmatisme politik.
Melki berharap, pemikiran-pemikiran filsafat politik selalu siap dibenturkan dengan realitas politik. Filsafat politik diakui sebagai pemberi arah bagi politik praktis dan kebijakan pemerintah. Menurut saya, demi maksud mulia itu, filsafat harus bisa menjadi “perkakas untuk menukik lebih dalam” (Bung Hatta).
Agar filsafat bisa bermanfaat untuk roda pemerintahan dan kerja birokrasi di NTT, penulis mengusulkan sejumlah hal.
Langkah-Langkah Konkret
Pertama, biasakan para pemimpin pemerintahan untuk akrab dengan ilmu filsafat. Tentu saja tidak bermaksud agar semua bupati di NTT belajar filsafat secara sistematis. Tetapi, memastikan mereka mampu berpikir dalam suatu cara filosofis: logis-radikal, kritis-komprehensif, etis dan konstruktif-produktif. Untuk maksud ini adalah tidak salah jika setiap tahun pemrov NTT dan pemkab se-NTT mengirimkan satu atau dua ASN untuk studi lanjut di program S2 filsafat di Ledalero.
Kedua, IFTK Ledalero dan pemprov NTT bisa bekerja sama melakukan sejenis extension course filsafat secara hybrid tentang tema-tema terkait pembangunan. Ini penting untuk memberikan asupan perspektif etis-filosofis pada setiap kebijakan di daerah.
Ketiga, IFTK dan Pemprov perlu juga bekerja sama menggelar Leaders’ Lectures Series yang menghadirkan bupati-bupati, ketua-ketua DPRD dan para kepala dinas di pemprov NTT untuk bisa silang pendapat dan tukar pikiran di depan kelas para mahasiswa pascasarjana di IFTK. Hal ini penting, agar ada proses saling mendengarkan dan saling belajar dalam suatu konteks.
Keempat, ini semacam suplemen baru: perlu juga dinisiasi pendidikan filsafat bagi para murid SMA di NTT, mengingat mereka sebagai pemilik sah masa depan NTT. Pemprov NTT dalam hal ini dinas pendidikan bisa merumuskan semacam mata pelajaran khusus tentang dua cabang dasar filsafat logika dan etika.
Logika penting untuk memastikan anak-anak kita berpikir benar dan komprehensif. Sesuatu yang sering disinggung oleh Gubernur Melki terkait kualitas pendidikan menengah kita. Etika juga penting untuk memastikan bahwa sejak remaja, anak-anak kita telah diperkenalkan pada suatu pemikiran tentang moralitas yang akan menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari saat bertemu dengan sejumlah dilema moral.
Pada akhirnya, NTT, Indonesia dan dunia sebenarnya masih membutuhkan banyak orang bijak. Mgr Budi Kleden dalam kotbah misa Dies Natalis ke-94 IFTK Ledalero berbicara tentang orang bijaksana: orang bisa saja pintar karena rajin mengumpulkan pengetahuan, atau menjadi kaya karena menguasai sejumlah sumber daya, dan menjadi berkuasa. Akan tetapi, kalau dia/mereka tidak bijak, maka wajah dunia tidak akan banyak berubah, justru malah semakin rusak.
Pada titik ini, filsafat yang dalam artinya sebenarnya adalah rasa cinta pada kebijaksanaan (philo-sophia) haruslah masuk dalam darah-daging orang NTT yang memang telah lama familiar dengan istilah filsafat, namun belum menemukan wadah internalisasi yang meyakinkan. Ayo bangun NTT!
