Kontroversi Pembentukan Dewan Perdamaian dan Reaksi Berbagai Pihak
Pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) oleh Presiden Amerika Serikat menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Salah satu tokoh yang menyampaikan kritik terhadap lembaga tersebut adalah Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia. Ia menilai bahwa BoP justru berpotensi menjadi alat yang memperkuat dominasi Israel di wilayah Gaza, Palestina.
Menurut Hikmahanto, keberadaan BoP tidak hanya tidak mampu mendorong stabilitas kawasan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan situasi yang menguntungkan Israel dalam konflik yang berlangsung di Gaza. Hal ini semakin memperkuat skeptisisme terhadap tujuan sebenarnya dari pembentukan BoP.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto sempat mendapat tekanan dari berbagai pihak agar menarik diri dari forum BoP. Desakan itu muncul setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat, terutama karena Presiden Donald Trump yang menjabat sebagai ketua dewan tersebut justru melakukan serangan terhadap Iran. Selain itu, kontroversi juga semakin besar karena keanggotaan dewan itu mencakup Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang selama ini dikaitkan dengan operasi militer Israel di Gaza.
BoP dibentuk oleh Trump dengan 20 poin perdamaian untuk Gaza dan disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025. Dalam 20 poin tersebut, terdapat rencana bahwa Gaza akan menjadi zona bebas teror dan deradikalisasi, serta dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza. Jika perang berakhir, maka pasukan Israel akan mundur, pembebasan sandera, tuntutan agar Hamas hidup damai dan menonaktifkan senjata, hingga bantuan untuk Gaza.
Oleh karena itu, Indonesia sebelumnya memutuskan bergabung dengan BoP dengan tujuan mendorong komitmen kemanusiaan dan upaya perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina. Namun, menurut Hikmahanto, saat ini Indonesia sudah harus keluar dari BoP karena bagaimana mungkin Trump yang menjadi Ketua Dewan Perdamaian itu bisa dipercaya, sementara dia sendiri juga menyerang Iran.
“Memang pasti dia mengatakan bahwa perdamaian bisa kita wujudkan dengan melakukan kekerasan supaya mereka tunduk akhirnya damai,” ujarnya. “Tapi saya yakin publik kita tidak akan terima. Nah, sekarang sudah muncul keinginan bahwa Indonesia sebaiknya keluar (BoP), ya memang seharusnya keluarlah, sudah waktunya.”
Analisis Lebih Lanjut tentang Tujuan BoP
Hikmahanto kemudian mengatakan, berdasarkan analisisnya, sebenarnya BoP ini untuk melanggengkan penjajahan Israel di Gaza di Palestina. Ia menilai bahwa ide-ide yang muncul dalam BoP tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat Palestina. Contohnya, ia menyebutkan bahwa pada waktu Presiden Trump belum dilantik, dia mengutus orangnya Steve Witkoff ke Timur Tengah dengan ide untuk mengeluarkan 2 juta rakyat di Gaza.
“Pada waktu itu kan sudah diserang nih sama Israel, supaya Israel tidak mendapat kecaman kritikan dari dunia internasional, dia mengatakan 2 juta orang di Palestina dikeluarkan,” papar Hikmahanto. Menurutnya, hal ini justru bertentangan dengan prinsip perdamaian yang sejati.
Selain itu, Hikmahanto mengatakan bahwa pada waktu itu 1.000 orang yang terluka di Gaza itu juga akan dikeluarkan, Indonesia termasuk salah satunya. Namun, menurutnya, ide ini berasal dari Israel karena Netanyahu bilang sama kepala Mossadnya, David Barnea, mengatakan bahwa udah segera ngomong sama Steve Witkoff dan Steve Witkoff ngomong sama Presiden Amerika.
Kebijakan Indonesia dalam Forum BoP
Meskipun ada kritik terhadap BoP, Indonesia masih mempertahankan posisinya dalam forum tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan bahwa tidak ada pembahasan khusus soal BoP dalam seminggu terakhir ini, usai serangan AS-Israel terhadap Iran. Fokus Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik.
Yvonne menekankan bahwa keputusan Indonesia dalam forum internasional, termasuk BoP, didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif. Setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional kita, serta perkembangan situasi di lapangan.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, juga telah memastikan bahwa posisi Indonesia di BoP tidak berubah. Pemerintah Indonesia memutuskan tetap berada dalam BoP buatan AS, meski muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia mundur di tengah eskalasi serangan AS-Israel ke Iran.
Pandangan Tokoh Terkait Perdamaian di Gaza
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nusron Wahid, mengatakan bahwa Presiden Prabowo menilai BoP masih relevan untuk mewujudkan perdamaian Palestina yang sudah lama tidak terwujud. Ia menyampaikan pesan Prabowo bahwa bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian.
Nusron menambahkan bahwa Presiden Prabowo mengatakan bahwa belum ada jalan lain dalam mewujudkan perdamaian di Gaza Palestina, selain bergabung dengan BoP. Ia juga mempertanyakan, terus kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus tawarannya kita meja berunding, dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa?
Menurut Nusron, sekarang ini satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian di Palestina adalah melalui meja perundingan dan forum perundingan yang saat ini sedang berjalan adalah BoP. Karena itu, Indonesia dengan delapan negara bersepakat dalam rangka untuk itu.
