Pembangunan Hunian Sementara untuk Warga Terdampak Bencana di Sumatra
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Fasilitas ini dirancang sebagai solusi transisi agar warga dapat segera pindah dari tenda darurat ke tempat tinggal yang lebih layak.
“Jadi warga terdampak bencana bisa segera masuk ke hunian sementara, pindah ke hunian yang lebih layak. Saat ini, total 106 unit huntara tengah dibangun secara bertahap,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Konferensi Pers BPNB, Sabtu (3/1/2025).
Dua Skema Pembangunan Huntara
Pemerintah menyiapkan dua skema pembangunan hunian sementara:
-
Pembangunan dalam satu kawasan terpadu
Skema ini melibatkan kerja sama antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Pembangunan dilakukan di satu lokasi yang terpusat, sehingga memudahkan pengawasan, distribusi logistik, serta akses layanan dasar. -
Skema insitu
Skema ini mengacu pada pembangunan hunian sementara di lahan milik warga yang terdampak. Meski berbeda lokasi, pemerintah memastikan standar bangunan tetap seragam antara huntara di kawasan terpusat maupun insitu. Keseragaman mencakup ukuran, jenis material, hingga kelayakan struktur.
“Sehingga kita harapkan ini tidak menimbulkan permasalahan sosial nantinya, karena proporsi bangunan, jenis bangunan, dan luas bangunan yang dibangun baik itu di tempat terpusat maupun insitu itu adalah sama,” jelasnya.
Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk Warga yang Tidak Menggunakan Huntara
Bagi warga yang tidak akan menempati hunian sementara, pemerintah memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan.
“Alhamdulillah, pencapaiannya cukup signifikan. Untuk warga yang tidak akan masuk ke huntara, pemerintah memberikan bantuan DTH sebesar Rp600.000 per kepala keluarga (KK) setiap bulannya,” tegas Abdul Muhari.
Permintaan DTH Paling Banyak dari Aceh
Di Provinsi Sumatera Barat, permintaan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang diajukan oleh Kepala Daerah tercatat sebanyak 2.270 Kepala Keluarga (KK) untuk tahap pertama. Hingga saat ini, DTH telah tersalurkan kepada 1.291 KK, yang berarti sekitar 57,9 persen dari jumlah permohonan yang diajukan.
Di Sumatera Utara, dari total 4.502 KK yang mengajukan permintaan DTH, sebanyak 2.543 KK telah menerima bantuan, dengan tingkat penyaluran mencapai 56,49 persen.
Sementara itu, di Aceh, yang mencatatkan jumlah permintaan terbanyak dengan 10.060 KK, proses penyaluran masih berlangsung. Saat ini, baru 876 KK yang menerima bantuan DTH, yang berarti sekitar 8,7 persen dari total permintaan yang ada.
“Hal ini terkait dengan proses verifikasi data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta kesiapan petugas, baik dari sektor perbankan maupun pemerintah setempat, seperti petugas kecamatan dan kelurahan,” jelasnya.
Proses Administrasi yang Sederhana
Proses administrasi untuk menerima bantuan DTH ini tidak rumit. Pemerintah menggunakan data Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang sudah terintegrasi dengan sistem verifikasi biometrik. Hal ini memungkinkan proses di lapangan berjalan lebih cepat tanpa perlu melibatkan dokumen administrasi yang kompleks atau membebani masyarakat.
“Tujuannya agar proses di lapangan dapat berjalan cepat, tanpa perlu membawa dokumen administrasi yang rumit. Di dua provinsi tersebut, penyaluran DTH telah mencapai hampir 60 persen, dan diharapkan dalam 1-2 hari mendatang, tepat di awal minggu depan, penyaluran dapat mencapai 100 persen. Pemerintah juga berharap Aceh bisa menyelesaikan proses penyaluran lebih cepat,” ungkapnya.
Target Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang
Huntara Aceh Tamiang ditargetkan rampung pada awal Januari. Selain itu, Danantara akan membangun 15 ribu huntara di tiga provinsi. BUMN juga akan membangun 15 ribu huntara bagi korban banjir Sumatra dalam waktu tiga bulan.
