Infomalangraya.net, MALANG — Berbagai pandangan muncul terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski secara akademis beberapa aspek dari tujuan bergabungnya negara ini dengan BoP masih menjadi pertanyaan, ada juga sisi positif yang tidak bisa diabaikan.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., menyampaikan bahwa kehadiran BoP memicu diskusi mengenai efektivitas dan peran negara anggota dalam isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza. Menurutnya, piagam resmi BoP memiliki sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kurangnya penjelasan eksplisit tentang Palestina dan Gaza.
“Ada yang mengkritik karena Palestina dan Gaza tidak disebutkan secara jelas dalam piagam BoP,” ujarnya. Ia menilai hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam pengambilan keputusan internasional.
Dion menegaskan bahwa meskipun keikutsertaan Indonesia sebagai upaya untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dianggap sah secara politis, secara akademis klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian. Ia juga menyoroti potensi persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar.
Dari sisi risiko, Dion menjelaskan bahwa ada dua sudut pandang yang perlu diperhatikan: internasional dan domestik. Secara internasional, kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina atau dalam menjaga politik luar negeri bebas aktif akan semakin dipertanyakan. Hal ini karena BoP merupakan inisiatif pribadi Trump, bukan melalui persetujuan DPR AS atau mekanisme PBB.
Sementara itu, secara domestik, isu Palestina memiliki sensitivitas tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut berpotensi memunculkan beragam pandangan. Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat komunikasi publik secara terbuka dan informatif agar masyarakat dapat memahami tujuan, mekanisme, serta dampak dari kebijakan yang diambil.
Di sisi lain, Dion menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP membuka peluang bagi negara ini untuk berperan aktif dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah terdampak konflik. Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dan berkomitmen aktif dalam isu perdamaian dunia.
Ia juga menambahkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP dapat dipahami sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif di tingkat global. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia dikenal memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia, sesuai dengan konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai negara, baik dari kawasan Timur Tengah maupun negara-negara lain. Hal ini dapat memperluas jaringan kerja sama serta memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan global.”
Terkait berbagai pandangan dan respons masyarakat yang beragam, Dion menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi. “Pro dan kontra terhadap kebijakan luar negeri merupakan hal yang wajar, selama disampaikan secara rasional dan bertanggung jawab. Keberagaman pendapat justru dapat menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan kebijakan publik,” katanya.
