Dinamika Bursa Calon Ketua Umum PBNU Jelang Muktamar ke-35 NU
Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jelang Muktamar ke-35 NU di Jombang mulai hangat diperbincangkan di berbagai tingkatan kepengurusan. Sejumlah nama ulama, akademisi, hingga tokoh nasional muncul ke permukaan, memicu riak-riak konsolidasi politik warga Nahdliyin di daerah.
Kendati demikian, hingga saat ini belum ada satupun figur calon yang benar-benar mengunci basis suara atau tampil mendominasi arena persaingan. Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026, berlokasi di Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Arus Dukungan kepada KH Nasaruddin Umar
Dari berbagai daerah yang telah menyatakan sikap, nama Menteri Agama KH Nasaruddin Umar menjadi figur yang paling banyak memperoleh dukungan terbuka. Beberapa wilayah yang secara eksplisit menyatakan dukungan antara lain:
- PWNU Kalimantan Selatan menegaskan dukungan kepada KH Nasaruddin Umar.
- PCNU Palopo menyatakan dukungan kepada KH Nasaruddin Umar.
- PCNU Wajo menyebut Nasaruddin Umar sebagai figur yang layak memimpin PBNU disertai alasan organisasi.
- Ketua PCNU Bulukumba, Hakim Bohari, juga menyatakan dukungan kepada KH Nasaruddin Umar.
Di Sulawesi Selatan, dukungan terhadap Nasaruddin juga menjadi pembahasan di sejumlah cabang, meski tidak seluruhnya telah bulat. Meski demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya solid. Liputan Tribun Timur juga menunjukkan bahwa:
- PCNU Luwu masih mempertimbangkan arah dukungan meski nama Nasaruddin Umar menguat.
- Sebagian pengurus masih menunggu pembahasan internal sebelum mengambil keputusan resmi.
Dengan kata lain, dukungan kepada Nasaruddin Umar memang mulai mengkristal di beberapa daerah, terutama di Indonesia Timur, tetapi belum berkembang menjadi “konsensus”.
Nama Lain
Selain Nasaruddin Umar, sejumlah nama lain juga muncul dalam dinamika daerah. Liputan Tribun Kaltim mencatat bahwa PCNU Balikpapan memperjuangkan KH Muhammad Ali Cholil agar masuk dalam tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sementara itu, Tribunnews juga mengangkat profil beberapa figur yang masuk bursa Ketua Umum PBNU, termasuk KH Zulfa Mustofa.
Secara garis besar, nama-nama yang dijagokan maju di pemilihan Ketua Umum PBNU di antaranya:
- Gus Yahya: Ketua Umum PBNU petahana, KH Yahya Cholil Staquf.
- Gus Salam: Pengasuh Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar, KH Abdussalam Shohib.
- Nasaruddin Umar: Menteri Agama RI.
- KH Zulfa Mustofa: Wakil Ketua Umum PBNU.
- Gus Yusuf: Pengasuh Ponpes API ASRI Tegalrejo, Magelang.
- Gus Kikin: Ketua PWNU Jawa Timur.
- Gus Rozin: Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah.
Namun, berbeda dengan Nasaruddin, figur-figur lain belum “menerima” dukungan terbuka yang luas. Bisa dikatakan, dukungan terhadap kandidat selain Nasaruddin masih bersifat sporadis dan belum membentuk poros yang kuat di tingkat wilayah.
Banyak Wilayah Memilih Tetap Netral
Pola yang justru paling dominan dari hasil liputan Tribun adalah sikap menahan diri. Sejumlah PWNU maupun PCNU memilih belum menentukan arah dukungan. Di antaranya:
- PWNU Riau belum menentukan pilihan dan menunggu para bakal calon memaparkan visi dan misi.
- PWNU DIY belum menentukan arah dukungan meski sejumlah kandidat mulai melakukan silaturahmi.
- PWNU Sumatera Selatan membuka komunikasi dengan seluruh kandidat tanpa menetapkan pilihan.
- PWNU Jambi menegaskan sikap netral serta memandang seluruh kandidat memiliki peluang.
- PWNU Kalimantan Timur juga belum menentukan dukungan kepada calon tertentu.
- PWNU DKI Jakarta justru lebih menekankan pembenahan sistem organisasi dibanding membicarakan figur Ketua Umum.
Sikap tersebut menunjukkan banyak wilayah memilih menjaga ruang musyawarah hingga menjelang pelaksanaan Muktamar.
Sebagian Cabang Menunggu Arahan Organisasi
Selain memilih netral, sejumlah cabang juga menyatakan belum mengambil keputusan karena masih menunggu mekanisme organisasi. Beberapa contohnya:
- PCNU Mamuju Tengah masih menunggu arahan Rais Syuriyah.
- PCNU Banjarmasin memilih menunggu arahan PWNU Kalimantan Selatan.
- PCNU Sinjai belum menentukan sosok yang akan didukung.
- PCNU Parepare masih menyelesaikan proses Konfercab sebelum menentukan arah dukungan.
- PCNU Kukar masih mencermati seluruh kandidat.
- PCNU Bontang mengakui beberapa nama menguat, tetapi belum menetapkan pilihan resmi.
Hal ini menunjukkan keputusan di banyak cabang masih sangat bergantung pada mekanisme musyawarah internal dan koordinasi organisasi.
Membicarakan Mekanisme Daripada Figur
Menariknya, tidak semua daerah menjadikan nama calon sebagai fokus utama. Di Jawa Timur, misalnya, perhatian justru banyak diarahkan pada aspek teknis Muktamar. PWNU Jawa Timur menyiapkan 16 nama masyayikh untuk tim AHWA sekaligus mengusulkan mekanisme baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Sementara PWNU DKI Jakarta berharap Muktamar berlangsung tanpa black campaign dan saling menjegal, bahkan lebih menekankan pentingnya pembenahan sistem organisasi dibanding mengusung figur tertentu.
Di sisi lain, sejumlah tokoh juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai keikhlasan serta menghindari politik uang agar Muktamar tetap menjadi forum permusyawaratan yang bermartabat.
Peta Masih Sangat Cair
Jika seluruh hasil liputan jaringan Tribun dipetakan, terlihat bahwa peta dukungan masih terbagi dalam empat kelompok besar:
- Kelompok yang telah menyatakan dukungan, dengan Nasaruddin Umar sebagai figur yang paling banyak disebut secara terbuka.
- Kelompok yang mendukung figur lain, tetapi masih terbatas dan belum membentuk arus besar.
- Kelompok yang memilih netral, sambil menunggu dinamika menjelang Muktamar.
- Kelompok yang masih menunggu arahan organisasi melalui PWNU, Rais Syuriyah, atau forum musyawarah internal.
Dengan konfigurasi seperti ini, Muktamar ke-35 NU masih jauh dari kata selesai sebelum dimulai. Belum ada kandidat yang benar-benar mendominasi dukungan nasional. Mayoritas wilayah justru memilih menjaga ruang musyawarah dan menunggu perkembangan hingga forum resmi berlangsung di Tambakberas, Jombang.
Agenda Strategis Muktamar
PBNU menetapkan Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Menjelang pelaksanaan, PBNU masih memverifikasi peserta yang memiliki hak suara. Selain memilih kepengurusan baru, forum tertinggi NU ini akan membahas roadmap organisasi 25 tahun ke depan, penguatan nilai keulamaan, sistem kaderisasi, transformasi digital, serta pengembangan ekonomi. Muktamar juga menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penentuan arah kebijakan NU untuk lima tahun mendatang.
PBNU menegaskan Muktamar ke-35 akan berlangsung sesuai mekanisme organisasi. Gus Ipul memastikan Presiden Prabowo menghormati kemandirian NU dan tidak akan mengintervensi jalannya forum tertinggi tersebut.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan?
Pemilihan kepemimpinan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) menerapkan dua jalur mekanisme yang memisahkan kepemimpinan spiritual dan eksekutif. Posisi puncak jajaran Syuriyah, yakni Rais ‘Aam PBNU, ditetapkan melalui sistem musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang terdiri dari sembilan kiai sepuh pilihan para muktamirin. Sementara itu, jabatan pelaksanaan eksekutif atau Ketua Umum PBNU (Tanfidziyah) dipilih secara langsung oleh seluruh utusan PWNU, PCNU, dan PCINU yang memiliki hak suara sah.
Proses penetapan Ketua Umum PBNU sendiri berlangsung bertahap. Para kandidat terlebih dahulu harus melewati pemungutan suara tahap awal untuk memenuhi batas minimal dukungan suara cabang dan wilayah.
Tata Cara dan Tahapan Pemilihan Kepemimpinan Muktamar NU
- Penetapan 9 Anggota AHWA: Utusan pengurus daerah menyerahkan nama-nama kiai sepuh untuk membentuk sembilan anggota dewan AHWA.
- Musyawarah Musyawarah Rais ‘Aam:
- Sembilan kiai sepuh anggota AHWA bermusyawarah secara tertutup untuk menunjuk dan menetapkan Rais ‘Aam PBNU.
- Penjaringan Bakal Calon Ketum:
- Utusan PWNU, PCNU, dan PCINU memberikan suara pada tahap pencalonan Ketua Umum PBNU.
- Ambang Batas Suara Support:
- Kandidat wajib mengumpulkan ambang batas dukungan suara minimal (sesuai tata tertib Muktamar) agar sah menjadi Calon Ketum.
- Restu Rais ‘Aam Terpilih:
- Bakal calon yang lolos syarat dukungan harus mendapat restu dan persetujuan dari Rais ‘Aam PBNU terpilih.
- Pemungutan Suara Akhir atau Aklamasi:
- Pemilihan akhir dilakukan lewat voting utusan daerah jika terdapat lebih dari satu calon, atau penetapan langsung jika hanya ada calon tunggal.
Kantongi Dukungan Minimal 99 Suara
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Panitia Muktamar NU 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa calon Ketua Umum PBNU wajib mengantongi dukungan minimal 99 suara. “Belum ditentukan sekarang, nanti pada saat pembahasan tata tertib biasanya dilakukan pembahasan. Biasanya didukung minimal 99 suara atau mungkin juga lebih atau kurang, itu tergantung. Tapi biasanya yang menjadikan standar itu 99 suara,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Gus Ipul juga menyinggung aturan hasil Muktamar NU Lampung 2021 yang melarang ketum PBNU rangkap jabatan.
