Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pati yang Masih Menjadi Tantangan
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, masih menghadapi tantangan dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kecamatan yang dinilai sebagai “blank spot” karena tidak memiliki sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Masalah ini menjadi perhatian serius, khususnya karena berkaitan dengan angka putus sekolah yang tinggi di wilayah tersebut.
Masalah ini muncul saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melakukan kunjungan ke SMPN 8 Pati pada Minggu (12/4/2026). Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan data statistik pendidikan yang menunjukkan ketimpangan antar jenjang pendidikan di wilayahnya.
Untuk jenjang pendidikan dasar, terdapat 609 SD yang terdiri dari 571 sekolah negeri dan 38 sekolah swasta, serta 102 SMP yang terdiri dari 49 sekolah negeri dan 53 sekolah swasta. Namun, untuk jenjang menengah, Kabupaten Pati hanya memiliki 8 SMA Negeri dan 5 SMK Negeri. Jika termasuk sekolah swasta, jumlah SMA dan SMK hanya sebanyak 31 dan 48, yang harus melayani lulusan dari ratusan sekolah dasar dan menengah pertama.
“Kondisi di Pati ini ada tempat-tempat yang masih blank spot untuk SMA. Ada beberapa kecamatan yang bahkan tidak mempunyai SMA Negeri,” ujar Risma Ardhi Chandra kepada Mendikdasmen. Ia menambahkan bahwa dampaknya adalah akses fisik yang sulit dijangkau membuat sejumlah siswa di kecamatan tersebut tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.
Dampak dari hal ini adalah tingginya angka putus sekolah di beberapa kecamatan. “Ini PR kami Pak Menteri,” tambah Chandra.
Solusi yang Ditawarkan oleh Mendikdasmen
Menanggapi keluhan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur di daerah blank spot. Berikut beberapa rekomendasi yang disampaikan:
-
Pendirian Sekolah Satu Atap
Pemerintah dapat membangun fasilitas yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi yang sama. Hal ini bertujuan untuk memudahkan transisi siswa dari jenjang pendidikan dasar ke menengah. -
Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Siswa tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota karena pembelajaran bisa dilakukan secara daring dari wilayah masing-masing. Ini menjadi solusi efektif untuk daerah yang sulit dijangkau. -
Bantuan Infrastruktur Digital
Kementerian berkomitmen memfasilitasi jaringan internet bagi daerah terpencil agar program PJJ dapat berjalan optimal. “Kami akan memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh, dan jika diperlukan, kami akan bantu jaringan internetnya untuk memastikan mereka yang tinggal di daerah terpencil tetap terlayani dengan pendidikan berkualitas,” tegas Abdul Mu’ti.
Fokus pada Revitalisasi Sekolah
Selain solusi akses, Mendikdasmen juga menargetkan peningkatan kualitas fisik sekolah melalui program revitalisasi nasional. Pada tahun 2026, fokus utama akan diberikan kepada sekolah yang rusak berat dan berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
