Presiden Iran Berjanji Perbaiki Perekonomian yang Terpuruk
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, berkomitmen untuk memperbaiki perekonomian negara yang sedang mengalami krisis dengan menyatakan bahwa pemerintahannya siap mendengarkan keluhan rakyatnya. Pernyataan ini disampaikan setelah dua pekan demonstrasi nasional yang semakin meningkat dalam kekerasan.
Dalam wawancara di televisi pemerintah pada hari Minggu, Pezeshkian menunjukkan pendekatan yang lebih lunak. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya yang menghadapi berbagai tantangan akan berupaya keras untuk menyelesaikan masalah ekonomi sambil menyalahkan Amerika Serikat dan Israel atas kerusuhan yang terjadi.
Menurut laporan dari kantor berita semi-resmi Tasnim, Pezeshkian menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah menyelesaikan masalah, merespons kekhawatiran rakyat, dan tidak membiarkan “perusuh” mengganggu negara.
“Kami meminta keluarga untuk tidak membiarkan anak muda mereka terlibat dalam kerusuhan teroris dan perusuh,” katanya. “Musuh telah membawa teroris terlatih ke negara ini… Para perusuh bukanlah rakyat yang berdemonstrasi. Kami mendengarkan para demonstran dan telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah mereka.”
Pezeshkian menambahkan bahwa tujuan pemerintahannya adalah untuk mendistribusikan semua yang dimiliki secara adil kepada rakyat, tanpa memandang partai, faksi, etnis, ras, atau bahkan provinsi, dialek, atau bahasa yang mereka miliki.
Krisis Ekonomi dan Protes Massal
Krisis tersebut meletus setelah mata uang Iran anjlok pada akhir Desember setelah bertahun-tahun mengalami tekanan ekonomi dan sanksi dari Amerika Serikat serta negara-negara Barat. Hal ini memicu protes massal atas melonjaknya biaya hidup dan inflasi. Protes tersebut sejak itu telah mengambil sifat yang lebih politis dan anti-pemerintah.
Demonstrasi ini adalah yang terbesar di Iran sejak gerakan protes pada 2022-2023 yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang wanita keturunan Kurdi berusia 22 tahun yang ditangkap karena diduga melanggar aturan berpakaian ketat untuk wanita.
Tohid Asadi, koresponden Al Jazeera di Teheran, menjelaskan bahwa para pejabat Iran telah menghabiskan pekan lalu untuk mencoba membedakan antara para demonstran dan apa yang mereka sebut sebagai perusuh yang dilatih Amerika Serikat dan Israel.
Asadi menambahkan bahwa para pejabat senior telah mengakui kemarahan publik sebagai hal yang wajar, dengan menyebutkan “kenaikan harga yang pesat, inflasi tinggi, dan devaluasi drastis mata uang lokal yang saat ini memberikan tekanan besar pada kantong masyarakat setempat”.
Kekerasan dan Penanganan oleh Pemerintah
Media pemerintah melaporkan bahwa 109 personel keamanan telah tewas selama protes. Aktivis oposisi mengatakan jumlah korban tewas lebih tinggi dan termasuk ratusan demonstran. Al Jazeera tidak dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen.
Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf memperkuat perbedaan antara demonstran damai dan bersenjata selama pidatonya kepada para anggota parlemen pada Ahad, dengan mengatakan Iran mengakui “protes damai rakyat atas masalah ekonomi” tetapi akan menentang “teroris”.
Mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam, Ghalibaf juga mengeluarkan peringatan keras kepada Washington setelah Presiden AS Donald Trump mengancam tindakan militer jika otoritas Iran membunuh para demonstran.
“Jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan [Israel] serta semua pangkalan dan kapal AS akan menjadi target sah kami,” katanya ketika beberapa anggota parlemen dilaporkan meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika.
Tindakan Pemerintah dan Reaksi Internasional
Otoritas Iran menyerukan demonstrasi nasional pada Senin 12 Januari 2026 untuk mengutuk “tindakan teroris yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel” di Iran, lapor media pemerintah.
Pihak berwenang pada Ahad juga menyatakan tiga hari berkabung nasional “untuk menghormati para martir yang gugur dalam perlawanan terhadap Amerika Serikat dan rezim Zionis”, menurut media pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Ahad mengatakan ia “terkejut” oleh laporan kekerasan terhadap para demonstran di Iran dan menyerukan pemerintah untuk menunjukkan pengekangan.
Kementerian Dalam Negeri Iran mengklaim kerusuhan mereda sementara jaksa agung memperingatkan para peserta bahwa mereka dapat menghadapi hukuman mati. Pemadaman internet nasional telah berlangsung selama lebih dari 60 jam, menurut kelompok pemantau.
Iran memanggil duta besar Inggris pada Ahad ke Kementerian Luar Negeri di Teheran terkait “komentar intervensionis” yang dikaitkan dengan menteri luar negeri Inggris dan seorang demonstran yang menurunkan bendera Iran dari gedung Kedutaan Besar London dan menggantinya dengan bendera yang digunakan sebelum revolusi Islam 1979.
