Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tengah Tantangan
Di tengama isu defisit dan depresiasi Rupiah, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Pada Kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen. Hal ini didorong oleh konsumsi selama Ramadan dan Lebaran serta percepatan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen (yoy). Pendapatan negara juga tumbuh sebesar 10,5 persen dengan total pendapatan mencapai Rp574,9 triliun. Penerimaan pajak yang kuat menjadi salah satu penopang utamanya.
Defisit saat ini berada pada angka 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih dalam rentang terkendali. Target akhir tahun diperkirakan berada di kisaran 2,56 persen. Meski ada kekhawatiran masyarakat tentang kondisi APBN, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai bahwa kekhawatiran tersebut justru perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang terhadap kondisi perekonomian.
Resiliensi Ekonomi di Tengah Isu Defisit
Lebih lanjut, Said Abdullah menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang melebihi ekspektasi adalah bukti resiliensi yang baik. Faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran meningkatkan permintaan rumah tangga yang berdampak positif pada sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran. Di sisi lain, belanja pemerintah yang biasanya mulai cepat di kuartal II, kali ini melaju lebih awal. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen (yoy) dan berkontribusi sebesar 1,26 persen pada pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, indikator ekonomi lainnya menunjukkan ketahanan yang baik. Neraca perdagangan masih surplus sebesar 5,5 miliar USD dan telah terjaga positif selama 71 bulan. Pertumbuhan kredit perbankan secara umum juga tetap positif.
Kinerja Positif APBN dan Penjelasan Saldo
Kinerja APBN pada kuartal I 2026 menunjukkan angka positif dengan pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh sebesar 10,5 persen (yoy). Penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun tumbuh sebesar 20,7 persen (yoy). Meskipun terdapat selisih kurang bayar dan lebih bayar, pemerintah justru mendapat surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun.
Tantangan muncul pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat penurunan lifting migas dan harga Indonesia Crude Price (ICP) yang rendah. Namun, situasi diprediksi akan berbalik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan harga minyak bumi dan kebangkitan operasi hulu migas. PNBP non-migas semuanya tumbuh positif.
Kabar baiknya, penerimaan pajak yang positif mampu menopang percepatan belanja program dan modal. Realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun (tumbuh 31,4 persen yoy). Porsi terbesar dari belanja negara berasal dari belanja pusat mencapai Rp610,3 triliun. Fokus belanja bisa untuk membiayai program-program prioritas.
Strategi dan Pengelolaan ‘Safe Mode’
Strategi percepatan belanja memang berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN yang kini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, porsi ini dinilai masih terkendali dibandingkan rencana defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun (2,68 persen PDB).
Akibat tekanan eksternal seperti kurs rupiah dan harga minyak, pemerintah kemungkinan memilih refocusing anggaran program dengan tetap mengedepankan fungsi stabilisasi, alokasi (perlindungan sosial), dan distribusi (pemerataan sosial). Dengan langkah ini, defisit APBN diperkirakan justru lebih rendah dari rencana, yakni di kisaran 2,56 persen PDB atau setara Rp658,3 triliun.
Memasuki kuartal II 2026, tantangan akan berbeda karena hilangnya variabel Lebaran dan kenaikan harga komoditas. Oleh karena itu, pengelolaan APBN harus lebih hati-hati. Said Abdullah sangat mendukung aktivasi safe mode oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga insentif yield dolar di bank himbara, serta penerbitan panda bond.
Menuju Transformasi Ekonomi
Di sisi lain, pemerintah harus cerdik mengubah tantangan menjadi peluang dengan memperkuat mesin penggerak ekonomi. Mayoritas PDB ditopang oleh manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan (63,52 persen PDB), dan sebanyak 66,37 persen penduduk bekerja pada sektor ini. Namun, selain sektor perdagangan, pertumbuhannya secara umum masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan fiskal harus memberi insentif dan membenahi ekosistem agar investasi pada sektor-sektor ini tumbuh ekspansif. Jika sektor industri, pertanian, dan konstruksi tumbuh, maka penyerapan lapangan kerja formal akan meningkat, sehingga kelas menengah yang menyusut dapat tumbuh kembali.
Pemerintah memerlukan program quick win yang terukur untuk membangkitkan sektor-sektor produktif ini agar hasil multipayernya dapat dipetik tahun ini sebagai bagian dari milestone pembangunan jangka panjang di tengah tekanan eksternal yang tidak menentu.
