Kehidupan Mama-Mama di Pasar Kobakma yang Menghadapi Krisis Ekonomi
Pagi itu, seperti biasa di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, para mama berjalan kaki turun dari kampungnya. Mereka memikul noken berat berisi sayur-mayur, ubi, hingga pisang hasil kebun. Tujuan mereka satu yakni Pasar Kobakma. Perjalanan itu tetap ditempuh meski harus menembus medan berat dan memakan waktu lama demi satu harapan sederhana, pulang membawa uang untuk menyambung hidup keluarga.
Namun belakangan ini, harapan tersebut perlahan pupus. Pantauan di lokasi menunjukkan suasana Pasar Kobakma tampak sepi. Sebagian besar hasil kebun hanya tergeletak di lapak, menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Jika dulu dagangan cepat habis, kini para mama harus menelan pil pahit. Mereka terpaksa pulang dengan barang bawaan yang masih utuh seperti saat berangkat.
Kembalinya Sistem Barter
Mirisnya, demi bisa membawa sesuatu ke rumah, sebagian pedagang kini memilih untuk bertukar barang alias barter. Sayur ditukar ubi, atau hasil kebun ditukar dengan kebutuhan pokok lainnya. Uang tunai seolah lenyap dan tidak lagi berputar seperti biasanya di daerah pegunungan tersebut.
“Sekarang masyarakat datang bawa jualan sampai di Kobakma, tetapi tidak ada yang membeli. Akhirnya barang-barang itu ditukar dengan barang lain,” ungkap Anggota Fraksi Gabungan DPR Kabupaten Mamberamo Tengah, Baren Sibak.
Bagi sebagian pihak, fenomena barter ini mungkin terdengar sederhana. Namun bagi masyarakat setempat, ini adalah sinyal bahaya bahwa denyut nadi ekonomi Mamberamo Tengah sedang sekarat.
Imbas Polemik Pemotongan Insentif ASN
Usut punya usut, lesunya aktivitas pasar ini ternyata berbuntut dari polemik pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah. Selama ini, ASN merupakan motor penggerak utama roda ekonomi lokal. Ketika gaji dan insentif mereka cair, pasar otomatis hidup, pedagang tersenyum, dan uang berputar.
Namun, begitu penghasilan abdi negara ini dipangkas, dampaknya langsung merembet ke lapak kaki lima milik mama-mama Papua.
“Ketika insentif ASN turun, dampaknya bukan hanya ke pegawai, tetapi ke masyarakat luas. Pelaku pasar dan mama-mama penjual ikut merasakan,” tegas Baren.
Kekhawatiran masyarakat kini telah berubah menjadi gelombang protes. Ratusan ASN yang meradang memilih menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan pemalangan terhadap Kantor Bupati Mamberamo Tengah. Kebijakan pemotongan insentif ini dinilai sepihak dan tanpa komunikasi yang jelas.
Di tengah massa aksi, Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Tago, hadir langsung untuk menerima aspirasi tersebut. Ia menegaskan, aksi ini bukanlah tindakan negatif, melainkan hak pegawai yang wajib didengar.
“Kita ini bukan pendemo dalam arti negatif. Kita punya wibawa sebagai ASN dan kita menyampaikan hak kita,” kata Itaman.
Itaman mengaku dirinya sudah dua pekan terakhir berupaya membangun komunikasi dengan Bupati untuk membahas persoalan daerah, termasuk masalah insentif ini, namun pertemuan tersebut belum membuahkan hasil. Menurutnya, kebijakan sensitif yang menyangkut kesejahteraan pegawai harusnya dirembukkan bersama terlebih dahulu.
“ASN juga punya kebutuhan hidup. Mestinya ada kesepakatan sebelum dilakukan pemotongan,” ujarnya.
Hal Mengejutkan Terungkap
Hal mengejutkan pun terungkap. Orang nomor dua di Mamberamo Tengah itu mengaku dirinya juga menjadi korban dari kebijakan tersebut.
“Saya juga kaget mendengar hak-hak ini dipotong. Bahkan saya juga ikut merasakan pemotongan itu karena hak saya juga dipotong,” beber Itaman.
Desakan dari Mama-Mama Papua
Di sisi lain, bagi masyarakat kecil, persoalan ini bukan sekadar angka di atas slip gaji. Dampak nyata sudah di depan mata: pasar sepi, barang membusuk, dan uang sulit didapat.
Ata Pagawak, perwakilan mama-mama yang juga seorang ASN perempuan, meluapkan keresahan yang sama. Ia mendesak pimpinan daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
“Tolong Bupati dan Wakil Bupati ambil keputusan. Ini soal kesejahteraan ekonomi dan pembangunan,” cetusnya.
Kini, DPR Mamberamo Tengah memperingatkan pemerintah daerah agar tidak menganggap remeh masalah ini. Jika terus dibiarkan, krisis ekonomi ini dikhawatirkan akan memicu riak sosial yang lebih besar.
“Kami takut akibat ketidaknyamanan dan ketidaksejahteraan ini bisa muncul konflik,” pungkas Baren Sibak.
