Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung Akan Mulai Dibangun Tahun 2026
Sekolah Rakyat, salah satu program yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), akan segera dimulai pembangunannya pada tahun 2026 di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebelumnya, rencana pembangunan sekolah ini sempat tertunda akibat berbagai masalah teknis, termasuk penolakan lahan yang diajukan.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dibangun di kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jepun yang terletak dekat Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Pemkab Tulungagung telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektar untuk keperluan tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mendampingi Bupati Tulungagung dalam kunjungan ke Kemensos. Menurutnya, mereka disambut dengan baik oleh Sekretaris Jenderal Kemensos. Meski ada keterlambatan dalam pengajuan lokasi baru, Kemensos memberikan jaminan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung akan dibangun pada tahun 2026, meskipun lebih lambat dari rencana awal di akhir 2025.
Sebelumnya, Dinsos menawarkan bangunan Rusunawa Jepun sebagai tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan. Namun, setelah dicek, ternyata Sekolah Rakyat Rintisan tidak lagi ada, sehingga direncanakan langsung sebagai sekolah permanen. Hal ini menyebabkan perlu adanya pembangunan gedung baru.
Pemkab Tulungagung saat ini sedang mengurus beberapa dokumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), AMDAL Lalu Lintas, dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Lokasi yang akan digunakan telah dicek oleh UPT Kementerian Pekerjaan Umum provinsi. Mereka sudah melakukan survei ke lokasi tersebut.
Nantinya, akan dibangun sebuah jembatan karena ada sungai yang memisahkan akses menuju lahan Sekolah Rakyat. Pembangunan jembatan ini masih menunggu izin dari Kementerian PU. Waktu pembangunan belum bisa dipastikan, hanya disebutkan bahwa akan dilakukan pada periode ketiga di tahun 2026. Proses pembangunan ini akan dilakukan secara bersama-sama antara pihak daerah dan pusat.
Dinsos tidak melakukan pendataan anak-anak yang akan sekolah di Sekolah Rakyat ini. Menurut Reni, penentuan calon siswa akan dilakukan oleh Kemensos berdasarkan Desil (pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat). Calon siswa diutamakan dari Desil 1 dan 2. Nantinya, orang tua juga akan didampingi oleh Kemensos untuk pemberdayaan.
Sebelumnya, Pemkab Tulungagung menawarkan lahan Sekolah Rakyat di barat SMPN 5 Tulungagung, masuk Desa Rejosari, Kecamatan Gondang. Namun, lahan seluas 7,2 hektar ini tidak disepakati karena berupa area persawahan yang butuh pengurukan. Pengurukan ini diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp 2,5 miliar.
Muncul wacana Sekolah Rakyat di Balai Latihan Kerja (BLK) dan di bekas SDN 2 Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol. Usulan kedua lokasi itu bertujuan untuk percepatan layanan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung. Namun, usulan tersebut dinilai tidak efektif sehingga tidak dilaksanakan.
Sebelumnya, Pemkab Tulungagung mengusulkan ada 16 rombongan belajar (Rombel) di Sekolah Rakyat ini, masing-masing 8 Rombel untuk SMP dan 8 Rombel untuk SMA.
