Pendaftaran SPMB SMP Jalur Domisili di Surabaya Memasuki Hari Terakhir
Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk jalur domisili memasuki hari terakhir pada Senin, 6 Juli 2026. Sebanyak 12.681 calon peserta didik mendaftar melalui jalur ini dari total 28.238 pendaftar yang telah tervalidasi. Proses pendaftaran tersebut berlangsung hingga pukul 15.00 WIB.
Setelah proses pendaftaran jalur domisili selesai, para calon peserta didik akan menunggu pengumuman pada Selasa, 7 Juli 2026. Jalur domisili menjadi tahapan terakhir setelah Dinas Pendidikan menyelesaikan seleksi pada jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendaftar pada jalur pemenuhan kuota untuk SMP negeri yang masih memiliki sisa kursi, yang dibuka pada Selasa, 8 Juli 2026. Jika masih belum mendapatkan kursi di sekolah negeri, calon peserta didik dapat melanjutkan pendaftaran ke SMP swasta.
Di Surabaya terdapat 63 SMP negeri dan sekitar 255 SMP swasta. Namun, jadwal pelaksanaan SPMB tahun ini dinilai terlalu padat oleh sejumlah sekolah swasta. Mereka mengkritik bahwa rentang waktu antara berakhirnya proses penerimaan siswa dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terlalu singkat, sehingga menyulitkan persiapan administratif dan orientasi siswa baru.
Rentang Waktu yang Terlalu Singkat
Berdasarkan jadwal resmi SPMB SMP Swasta yang ditetapkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, pendaftaran Jalur Afirmasi Keluarga Miskin atau Pra Miskin serta Jalur Reguler Swasta dibuka pada 5 Juli 2026. Pendaftaran berlangsung beriringan dengan tahapan akhir SPMB negeri. Dengan jadwal tersebut, sekolah swasta hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk menerima peserta didik baru sebelum MPLS dimulai pada 13 Juli 2026.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo, berharap jadwal SPMB pada tahun-tahun berikutnya dapat dievaluasi. Ia menilai jadwal pelaksanaan saat ini hampir mepet, hanya memiliki selisih dua sampai tiga hari. “Ini perlu dievaluasi lagi supaya ke depannya paling tidak jaraknya satu minggu,” ujarnya.
Menurut Erwin, kondisi tersebut membuat banyak kepala sekolah swasta diliputi ketidakpastian hingga menjelang tahun ajaran baru. “Dampaknya teman-teman (kepala sekolah swasta) jadi harap-harap cemas,” ujarnya. “Kalau terlalu mepet juga mengganggu proses persiapan siswa. Untuk penataan guru mengajar juga perlu mengetahui jumlah siswa. Semua tergantung jumlah siswa juga,” tambahnya.
Hanya Punya Waktu Dua Hari
Senada dengan Erwin, Ketua MKKS SMP Swasta Wilayah Surabaya Timur, Wiwik Wahyuningsih, mengatakan sekolah swasta praktis hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk mempersiapkan siswa baru sebelum MPLS dimulai. Tenggat waktu ini relatif lebih singkat dibanding tahun sebelumnya.
“Diberi waktu dua hari. Karena apa? Senin kan anak-anak masuk. Sedangkan kalau tahun kemarin itu masih ada jeda satu minggu. Sehingga anak-anak yang persiapan meskipun sekolah di swasta itu kan masih ada persiapan. Seperti SMA itu, minggu kemarin selesai,” tuturnya.
Menurut Wiwik, jeda waktu selama satu pekan sangat dibutuhkan agar siswa yang belum diterima di sekolah negeri memiliki kesempatan menentukan pilihan ke sekolah swasta sekaligus mempersiapkan diri mengikuti MPLS. “Sehingga ada waktu satu minggu ini untuk mencari sekolah swasta, untuk persiapan masuk MPLS dan sebagainya. Sedangkan kalau SMP ini hanya diberi waktu dua hari setelah jalur pemenuhan pagu. Jadi mepet banget,” ujarnya.
Disesuaikan Kalender Pendidikan
Ia menambahkan, meski Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih memperbolehkan sekolah swasta menerima peserta didik hingga Agustus apabila masih ada anak yang belum bersekolah, kondisi tersebut dinilai tidak ideal. “Swasta itu sama Dinas Pendidikan diberi toleransi sampai Agustus pun kalau masih ada anak yang belum sekolah mau mendaftar ya masih dibolehkan. Tapi kan tidak begitu,” katanya.
“Kita ngomong normatifnya. Kalender pendidikan secara normatif tanggal 13 Juli itu anak MPLS. Meskipun Bu Kadispendik (Kepala Dinas Pendidikan Febrina Kusumawati) bilang kalau swasta tidak apa-apa tapi sekarang orang tua masa kita bilang kalau swasta tidak apa-apa, kalau negeri harus begini. Kan tidak begitu. Namanya pendidikannya sama, kalender pendidikannya juga sama,” katanya.
