Ucapan Kontroversial Alumni LPDP yang Memicu Reaksi Keras
Ucapan kontroversial dari alumni Dwi Sasetyanigtyas tentang anaknya yang menjadi Warga Negara Inggris (WNA) memicu kemarahan publik di Indonesia. Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai tokoh masyarakat, termasuk Mahfud MD dan Anhar Gonggong, yang menyoroti tanggung jawab moral penerima beasiswa LPDP.
Reaksi Tokoh Publik Terhadap Ucapan Dwi Sasetyanigtyas
Mahfud MD menyatakan kemarahannya terhadap pernyataan Dwi, yang dinilai bisa menyesatkan publik. Ia menilai ucapan tersebut tidak sesuai dengan prinsip cinta tanah air yang selama ini ia tekankan. “Ketika saya mendengar itu, saya ikut marah sebagai warga negara Indonesia. Dia mencicipi nikmatnya Indonesia merdeka, bisa sekolah karena Indonesia, lalu melecehkan Indonesia di depan publik. Itu menyakitkan bagi kita,” ujarnya.
Namun, meskipun Marah, Mahfud MD tidak melihat masalah secara hitam-putih. Ia menilai Dwi tidak berbicara di ruang hampa. Menurutnya, pernyataan tersebut berasal dari fakta-fakta lapangan yang mengecewakan, seperti pungli, pemerasan izin usaha, hingga hukum yang bisa dibeli. Ia menegaskan bahwa ekspresi Dwi sebenarnya mencerminkan suara publik yang lama terpendam—mirip dengan gelombang “kabur aja dulu” yang sempat ramai.
Hotman Paris Usulkan Pencabutan Kewarganegaraan
Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang, menyoroti pernyataan Dwi dan menilai bahwa ucapan tersebut tidak pantas disampaikan oleh seseorang yang pernah menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia menegaskan bahwa dana LPDP berasal dari pajak masyarakat, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Lu tau enggak uang yang menyekolahkan kamu juga, termasuk uang pajak yang dari gue ini juga ada di situ. Uang pajak rakyat. Dari pajak PPh pajak PPN,” katanya. Hotman bahkan mengusulkan kepada Presiden agar kewarganegaraan Dwi dicabut, karena menilai pernyataan tersebut dapat dianggap menghina bangsa di kancah internasional.
Kekecewaan Anhar Gonggong
Anhar Gonggong, politikus senior, mengecam keras sikap Dwi dan meminta tindakan tegas dari pemerintah terhadap alumni LPDP tersebut. Dalam pernyataannya, Anhar menegaskan kekecewaannya terhadap ucapan yang dinilai menghina negara.
“Padahal, dia mendapatkan posisi dengan itu dengan biaya dari Republik Indonesia. Jadi terbalik pikirannya gitu sebagai dia orang pintar tapi yang bodoh. Orang pintar yang bodoh,” katanya. Anhar menambahkan bahwa perilaku Dwi menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Ia bahkan meminta pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan Dwi.

Tanggung Jawab Moral Penerima Beasiswa LPDP
Perdebatan mengenai kebebasan berpendapat versus tanggung jawab moral pun merebak. Beberapa tokoh masyarakat mengingatkan pentingnya tanggung jawab publik bagi penerima beasiswa prestisius seperti LPDP. Pengamat pendidikan menyoroti bagaimana pernyataan kontroversial bisa mencoreng reputasi lembaga pendidikan dan program beasiswa.
Berdasarkan ketentuan resmi LPDP, awardee wajib kembali dan berkontribusi secara fisik di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1), yang dijalankan secara berturut-turut setelah menyelesaikan pendidikan.
Penjelasan Khofifah Mengenai Tanggung Jawab Moral
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan kekecewaannya terhadap polemik penerima beasiswa LPDP. Ia menilai bahwa pendanaan LPDP berasal dari negara yang asalnya juga dari rakyat, sehingga para penerima beasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi, dan kembali mengabdi untuk kemajuan Indonesia.
Khofifah juga memberikan pesan pada taruna dan taruni sekolah tersebut untuk bisa mencintai dengan memberi dedikasi terbaik bagi negara. “Mereka adalah generasi emas 2045. Guru dan pengasuh harus siapkan mereka menjadi pemimpin emas yang akan mengisi etalase kepemimpinan,” tuturnya.
Kesimpulan
Kejadian ini menjadi sorotan nasional, memicu diskusi mengenai kebebasan berpendapat versus tanggung jawab moral tokoh publik. Mahfud MD menekankan bahwa perbedaan antara pemerintah dan negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah yang menang pemilu berhak menjalankan programnya, namun tata kelola tetap harus diawasi.
Di akhir pernyataannya, Mahfud menyampaikan pesan kepada Dwi Tias dan publik luas: “Saya marah pada Anda karena menghina republik ini. Tapi saya paham kekecewaan itu lahir dari fakta yang sering mengecewakan. Mari kita cintai negeri ini, dan perbaiki bersama sesuai konstitusi.”





