Perayaan Ulang Tahun Ke-53 PDI Perjuangan di Jawa Timur
Perayaan Ulang Tahun Ke-53 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan pada 10 Januari 2026 tidak hanya dilakukan dengan seremoni dan potong tumpeng biasa. Di Jawa Timur, momentum ini justru menjadi hari “laporan besar-besaran”, di mana 328 anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan laporan kinerja mereka langsung kepada masyarakat.
Laporan Kinerja yang Transparan
Laporan ke rakyat ini menjadi tradisi baru bagi wakil rakyat dari PDIP, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi kinerja mereka kepada masyarakat yang diwakili. Laporan tersebut dikemas dalam berbagai bentuk platform, mulai dari media mainstream hingga media sosial. Beberapa contohnya adalah infografis yang menarik secara visual, video Reels Instagram dan TikTok, serta publikasi di media online dan cetak.
Keberagaman cara penyampaian laporan kinerja menunjukkan bagaimana para anggota DPRD mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam berbagai model yang dekat dengan budaya warga, baik itu anak-anak muda maupun warga senior.
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Sekretaris DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono, menjelaskan bahwa laporan ke rakyat merupakan upaya legislator PDI Perjuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Ia menyatakan bahwa setelah terpilih sebagai anggota DPRD, para wakil rakyat tidak boleh duduk di zona nyaman. Justru setelah duduk di kursi DPRD, perjuangan baru dimulai.
“Kalau sudah terpilih lalu diam, itu bukan gaya PDI Perjuangan. Kita ingin wakil rakyat terus bergerak, bekerja, dan berani mempertanggungjawabkan kerjanya secara terbuka,” ujar Deni.
Pemilu sebagai Sarana Perjuangan Keadilan Sosial
Bagi PDI Perjuangan, Pemilu bukan hanya untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana memperjuangkan keadilan sosial. Laporan kinerja ini menjadi bukti ikhtiar mewujudkan keadilan sosial yang diupayakan oleh anggota DPRD se-Jatim dari PDI Perjuangan.
Deni menegaskan bahwa laporan kinerja ini juga akan memicu “kompetisi pelayanan publik” antara legislator PDIP dalam melayani masyarakat. “Ini semacam ‘kompetisi pelayanan publik’. Siapa paling rajin turun ke rakyat, siapa paling konsisten mengawal aspirasi, siapa paling serius mengawal anggaran agar berpihak pada wong cilik, dan semua bisa dilihat rakyat langsung karena seluruhnya dilaporkan terbuka,” jelas Deni.
Evaluasi Kinerja oleh Masyarakat
Laporan kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi apakah anggota DPRD telah bekerja optimal atau belum. Karena masyarakat dapat membaca langsung laporannya dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD jika ternyata kinerjanya tidak maksimal.
“Rakyat sekarang makin kritis. Dan itu bagus. Wakil rakyat juga harus siap dievaluasi, bukan cuma dielu-elukan,” tegas Deni.
Politik Bukan Hanya Soal Kursi Kekuasaan
Deni menegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan, laporan kinerja ini bukan akhir, tetapi pengingat bahwa politik bukan soal kursi kekuasaan, tapi soal keberpihakan.
“Ultah partai jadi momen refleksi, sejauh mana sudah berpihak? Sejauh mana sudah bekerja? Dan lewat laporan serentak ini, satu pesan ingin ditegaskan bahwa kita ditugaskan bukan untuk jauh dari rakyat, tapi untuk selalu pulang pada rakyat, untuk semakin bonding dengan rakyat,” pungkas Deni.
