Perluasan Digitalisasi Bantuan Sosial di 41 Kabupaten/Kota
Digitalisasi bantuan sosial (Bansos) akan diperluas ke 41 kabupaten/kota se-Indonesia. Pemkab Banyuwangi menjadi pilot project pertama dari program ini. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, membagikan pengalaman suksesnya dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Ia menjelaskan berbagai kendala, tantangan, serta solusi yang telah dilakukan.
Kendala dan Tantangan dalam Digitalisasi Bansos
Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, Ipuk menjelaskan kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses pendataan digital. Proses tersebut membutuhkan perangkat digital untuk autentifikasi data. Hal ini bergantung pada adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai.
“Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” jelas Ipuk.
Kerahkan Semua Elemen Jadi Pendamping
Untuk mengatasi kendala tersebut, Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan. Mereka melakukan jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial.
Mereka terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Staf Desa/Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang yang terlibat.
“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.
Warga Datang ke Kantor Desa
Di tempat yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan.
“Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” tutur Ipuk.
Perlindungan Sosial Digital
Beberapa kepala daerah hadir dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emilistianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lainnya.
Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.
Tahun Depan, Program Diterapkan Secara Nasional
“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan.
