Warga Balaraja Antusias Terhadap Proyek MRT Cikarang-Balaraja
Seorang warga Balaraja, Kabupaten Tangerang, Muhammad Sultan, menyambut baik rencana pembangunan proyek MRT lintas Cikarang-Balaraja yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Ia menilai kehadiran MRT nantinya akan membantu memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan konektivitas wilayah penyangga ibu kota.
Sultan, yang sehari-hari bekerja di kawasan Jakarta Selatan, mengaku selama ini mengandalkan transportasi umum berupa KRL untuk berangkat kerja menuju kawasan Jalan T.B. Simatupang. Dalam aktivitas harian, ia harus menempuh perjalanan cukup panjang dengan beberapa kali transit. Dari Stasiun Tangerang, ia terlebih dahulu menuju Duri, lalu berpindah ke Manggarai sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kereta arah Bogor dan turun di Stasiun Tanjung Barat.
Menurut dia, total waktu tempuh perjalanan menuju tempat kerja bisa mencapai sekitar dua jam sekali jalan. Ia mengatakan bahwa kendala utama saat ini adalah jarak tempuh dan waktu tempuh yang cukup lama karena harus melakukan beberapa kali transit.
Selain memakan waktu lama, biaya transportasi yang dikeluarkan setiap hari juga cukup besar. Untuk perjalanan pulang pergi menggunakan KRL, ia menghabiskan sekitar Rp10.000 per hari. Di luar itu, ia masih harus menggunakan transportasi ojek online dari stasiun menuju kantor.
Sultan menilai kehadiran MRT lintas Balaraja-Lebak Bulus nantinya dapat menjadi solusi mobilitas masyarakat, khususnya pekerja komuter dari Tangerang menuju Jakarta. Ia memperkirakan rute perjalanan akan jauh lebih singkat dibanding saat ini. Dari Balaraja, ia dapat langsung menuju Lebak Bulus menggunakan MRT, lalu melanjutkan perjalanan ke kawasan Fatmawati dan T.B. Simatupang dengan moda transportasi lain.
“Nanti mungkin dari Balaraja bisa langsung ke Lebak Bulus, kemudian lanjut ke Fatmawati. Itu tentu bisa memangkas jalur dan waktu tempuh perjalanan saya,” ucapnya.
Dengan efisiensi tersebut, Sultan mengaku tidak keberatan meninggalkan KRL dan beralih menggunakan MRT apabila proyek tersebut telah beroperasi. “Kalau memang MRT bisa memangkas waktu perjalanan, kemungkinan saya akan beralih,” katanya.
Ia juga menilai proyek MRT Cikarang-Balaraja perlu menjadi prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas kawasan penyangga ibu kota. Di sisi lain, terkait potensi kenaikan harga rumah dan tanah akibat pembangunan MRT, Sultan menilai hal itu merupakan dampak yang wajar dalam pembangunan infrastruktur besar.
Meski demikian, pemerintah dinilai tetap perlu menyiapkan solusi agar masyarakat tetap dapat memiliki hunian terjangkau. “Kalau ada kekhawatiran harga tanah naik, menurut saya itu persoalan lain yang mungkin bisa dipertimbangkan pemerintah, misalnya dengan memperbanyak perumahan rakyat yang lebih terjangkau,” tuturnya.
Sementara soal potensi penggusuran akibat proyek strategis nasional tersebut, Sultan mengaku tidak terlalu khawatir. Namun, ia berharap pemerintah tetap mampu meminimalisir dampak buruk terhadap masyarakat sekitar proyek. “Dalam proyek strategis nasional pasti ada yang dikorbankan. Tinggal bagaimana pemerintah meminimalisir dampak buruknya terhadap masyarakat,” kata dia.
Di samping itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengadvokasi pemerintah pusat agar mempercepat proyek jalur East-West Balaraja-Cikarang yang dinilai akan sangat membantu mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi Jabodetabek. “Kalau memang masih dilakukan bertahap, paling tidak jalur dari Balaraja sampai Semanan bisa menjadi prioritas pertama,” kata Erwin.
Selain mendorong proyek East-West, Pemkab Tangerang juga mengusulkan pengembangan jalur MRT baru yang terhubung langsung dengan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan di Kabupaten Tangerang. Jalur tersebut direncanakan tersambung dari Lebak Bulus menuju BSD, kemudian berlanjut ke Lippo Karawaci hingga Citra Raya.
Menurut Erwin, usulan itu diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan kemacetan yang saat ini masih didominasi penggunaan kendaraan pribadi. “Kalau ada angkutan publik seperti BRT ataupun MRT, mobilitas masyarakat bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Meski demikian, Erwin mengakui hingga kini pemerintah daerah belum melakukan kajian teknis secara detail terkait titik stasiun maupun trase jalur MRT yang diusulkan. Pemkab Tangerang saat ini masih fokus mengadvokasi pemerintah pusat agar proyek tersebut masuk dalam prioritas pembangunan nasional. “Untuk penempatan stasiun dan teknis lainnya tentu masih perlu studi kelayakan lebih lanjut,” katanya.
Tak hanya mendorong pembangunan jalur utama, Pemkab Tangerang juga menyiapkan rencana pengembangan transportasi pengumpan atau feeder apabila proyek MRT maupun jalur East-West terealisasi. Menurut Erwin, pemerintah daerah nantinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat dapat dengan mudah menjangkau simpul-simpul transportasi publik.
“Kalau nanti MRT sudah terbangun, pemerintah daerah harus menyiapkan feeder seperti BRT untuk mempermudah masyarakat menuju simpul transportasi,” ujarnya. Dia mencontohkan, jalur KRL double track Tanah Abang-Rangkasbitung yang melintasi wilayah Kabupaten Tangerang saat ini sudah banyak dimanfaatkan warga. Namun, akses menuju stasiun masih banyak mengandalkan kendaraan pribadi sehingga diperlukan dukungan transportasi penghubung.
“Pengembang juga tentu punya nilai ekonomi yang bisa didapatkan. Skema seperti itu menurut saya sangat mungkin untuk dikaji,” kata Erwin.
