Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk menerapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penghematan energi, terutama akibat situasi krisis energi yang disebabkan oleh perang Iran. WFH akan dijalankan setiap hari Jumat mulai April 2026.
Institut for Essential Services Reform (IESR), lembaga pemikir bidang energi dan lingkungan, menilai bahwa kebijakan WFH merupakan solusi jangka pendek dalam menghadapi lonjakan harga dan risiko pasokan energi global. Di sisi lain, elektrifikasi dengan konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik dinilai sebagai solusi jangka menengah yang lebih efektif.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa kebijakan WFH satu hari adalah langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Meskipun dapat mengurangi perjalanan pekerja, dampaknya tidak signifikan terhadap total konsumsi BBM nasional. Konsumsi BBM juga dipengaruhi oleh berbagai aktivitas seperti logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta kegiatan industri.
Solusi Jangka Menengah dan Panjang
IESR merekomendasikan beberapa solusi jangka menengah dalam empat hingga enam pekan ke depan. Salah satunya adalah segera menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik roda dua, menyusun mekanisme pengadaan kendaraan listrik, serta menetapkan target hingga akhir 2026. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan standar kendaraan listrik yang mencakup tipe kendaraan, kapasitas daya mesin, kapasitas baterai, jarak tempuh, dan standar pengisian daya.
Untuk jangka panjang, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan sistemik terhadap BBM impor. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan transportasi publik, percepatan adopsi kendaraan listrik, pengembangan bioenergi berkelanjutan, serta penerapan standar efisiensi energi yang lebih ketat.
Rencana Konversi Kendaraan Bermotor
Pada tahun 2022 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan program konversi 120 juta kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik. Tujuan dari program ini adalah mencapai target net zero emission dan penghematan subsidi BBM akibat lonjakan harga minyak imbas serangan Rusia ke Ukraina.
Pada awal Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi untuk memimpin sejumlah program “hijau”, termasuk pengembangan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya dan konversi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik.
Dengan target 120 juta sepeda motor konvensional yang akan dikonversi, pemerintah memperkirakan butuh waktu tiga hingga empat tahun untuk mencapainya. Namun, IESR menilai rencana ini sulit dipenuhi dalam waktu singkat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan selama hampir empat tahun.
Tantangan dan Evaluasi Program
Target awal Kementerian ESDM adalah konversi 50 ribu unit pada 2023 dan 150 ribu unit pada 2024. Namun, target tersebut tidak tercapai, hanya ada 1.000 konversi kendaraan pada 2023. Target 2024 yang direvisi menjadi 50 ribu unit pun meleset.
Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa situasi ini menunjukkan perlunya penguatan ekosistem konversi ke motor listrik, seperti ketersediaan bengkel konversi yang tersertifikasi, proses sertifikasi yang cepat dan murah, serta ketersediaan rantai pasok motor, baterai, dan battery management systems yang andal dan terjangkau.
Selain itu, perlu ada penguatan standar motor konversi serta peningkatan minat dan partisipasi publik untuk ikut serta dalam program ini.
Lokasi Prioritas dan Insentif
Menurut Fabby, pemerintah perlu menetapkan lokasi prioritas untuk implementasi program konversi ini. Wilayah dengan biaya logistik BBM tinggi dan jangkauan terbatas harus diprioritaskan untuk memastikan mobilitas sekaligus memitigasi risiko kelangkaan pasokan.
Praktiknya bisa dimulai dengan mandatori konversi kendaraan dinas dan operasional pemerintah – dan ASN – sekaligus memberi insentif khusus untuk bengkel konversi bersertifikat di level daerah.
Selain itu, konversi kendaraan juga terkendala biaya yang cukup tinggi, sekitar Rp12-16 juta per unit. Untuk itu, kelancaran program ini perlu didukung dengan subsidi biaya konversi untuk masyarakat.
Pemerintah juga bisa mengeluarkan program subsidi pembelian atau tukar tambah motor listrik melalui original equipment manufacturer. Program ini dilengkapi dengan penerapan standar ketat terkait kapasitas baterai, jarak tempuh, dan harga yang kompetitif.
Mekanisme pengadaan ini bertujuan menciptakan harga pasar yang lebih terjangkau dengan efisiensi produksi.
“Untuk mempercepat pengurangan populasi motor tua di jalanan, program ini harus dilengkapi skema cash for clunkers, di mana pemerintah membeli motor berusia 10 tahun ke atas sebagai uang muka pembelian kendaraan listrik baru,” ujar Fabby.
Program konversi juga bisa difokuskan pada pengguna dengan intensitas tinggi, misalnya ojek online, kurir logistik, dan pekerja kawasan industri.
