Kritik terhadap Komitmen Investasi Pemerintah
Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa komitmen investasi terus meningkat selama 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kerja sama strategis juga telah ditandatangani dalam rangka kunjungan kenegaraan presiden ke berbagai negara. Namun, kritik terhadap klaim ini muncul dari kalangan ekonom dan analis.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa banyaknya komitmen investasi yang diumumkan pemerintah belum bisa menjadi indikator keberhasilan menarik modal asing ke Indonesia. Ia menyatakan bahwa situasi ini mirip dengan pengumuman-pengumuman sebelumnya, termasuk saat pemerintah mengklaim investor antre masuk ke Indonesia atau proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Seolah kita deja vu dengan kata-kata investor sudah antre masuk ke Indonesia atau IKN. Jika melihat banyaknya kesepakatan yang akhirnya hanya menjadi kesepakatan tanpa realisasi,” ujarnya.
Huda menjelaskan bahwa nota kesepahaman maupun komitmen investasi yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri maupun pertemuan bilateral antar kepala negara tidak akan memberikan dampak ekonomi apabila belum diwujudkan menjadi investasi langsung. Akibatnya, jumlah komitmen investasi terus bertambah, tetapi manfaatnya terhadap masyarakat masih sangat terbatas.
“Makanya ada pertumbuhan kesepakatan investasi, namun minim lapangan pekerjaan. Seolah itu hanya menjadi pencapaian semu karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Huda, keberhasilan investasi seharusnya diukur dari dampak akhirnya (outcome), bukan hanya besarnya nilai komitmen yang diumumkan pemerintah. Hingga kini, berbagai indikator ekonomi belum menunjukkan adanya lonjakan investasi langsung yang signifikan.
Salah satunya tercermin dari nilai tukar rupiah yang masih terus mengalami pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. “Nilai tukar rupiah melemah dari tahun ke tahun yang artinya tidak ada investasi langsung yang masuk secara signifikan,” ujarnya.
Selain itu, aktivitas sektor manufaktur dinilai belum memperlihatkan ekspansi yang kuat. Huda menyoroti Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dalam dua tahun terakhir lebih sering berada di zona kontraksi atau non-ekspansif. Kondisi tersebut mengindikasikan belum adanya ekspansi usaha yang cukup besar sebagai dampak dari investasi baru.
“PMI manufaktur yang sering di zona non ekspansif dalam dua tahun terakhir menunjukkan tidak ada ekspansi usaha secara signifikan,” katanya.
Ia juga menilai struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi pekerja informal. Menurut Huda, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) yang mampu menciptakan lapangan kerja formal belum tumbuh optimal.
“Dari sisi pekerja yang lebih banyak informal menunjukkan minimnya investasi FDI di Indonesia,” pungkasnya.
Antusiasme Investor Global untuk Masuk ke Indonesia
Terpisah, CEO Danantara Rosan P. Roeslani memastikan bahwa antusiasme investor global untuk masuk ke Indonesia masih kuat. Pihaknya juga mengklaim telah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kantor Danantara pada 7 Juli 2026, yang menyatakan minat melakukan penjajakan investasi di tanah air.
“Minat tinggi investor yang disampaikan Tony Blair menegaskan bahwa Indonesia berada di radar utama investor global. Kami melihat antusiasme yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kita,” ujar Rosan dalam keterangan resminya hari ini.
Rosan menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas peluang kolaborasi untuk mempercepat transformasi BUMN, peningkatan investasi, dan pembangunan nasional. Ia menambahkan bahwa respons positif investor menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk pembentukan Danantara, mendapat perhatian kuat dari pasar. Danantara akan menjembatani modal internasional dengan proyek-proyek strategis nasional yang berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi.
“Danantara siap menjadi jembatan bagi modal internasional untuk masuk secara efektif. Sentimen pasar sangat positif terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah,” kata Rosan.
Antusiasme investor seperti yang dijelaskan Rosan tersebut juga tercermin dari kinerja investasi nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut telah menyerap lebih dari 706 ribu tenaga kerja dan menjadi awal positif menuju target investasi nasional tahun ini.
