Kritik Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tantangan Ekonomi Indonesia
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan masukan penting kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan yang diadakan di Istana Negara pada Selasa (9/6/2026), anggota DEN seperti M. Chatib Basri dan Mochammad Firman Hidayat menyampaikan berbagai isu ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah.
Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, menyoroti risiko kenaikan harga barang akibat pelemahan rupiah. Ia menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran, termasuk dalam program MBG, dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Ini akan berdampak pada kelompok menengah ke bawah, jadi penting untuk meningkatkan confidence atau trust,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana.
Sementara itu, Firman Hidayat menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Ia membandingkan situasi saat ini dengan krisis moneter 1998, yang menunjukkan bahwa indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi stabil. “Neraca korporasi kita sangat sehat, utang perusahaan dalam dolar AS lebih rendah dibandingkan 1998,” katanya.
Firman juga menilai rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sistem perbankan masih di atas 25 persen, menunjukkan ketangguhan sektor perbankan. Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak perang yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Pelemahan rupiah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Presiden RI Prabowo Subianto menerima paparan data dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan anggota DEN Chatib Basri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026). – (BPMI Setpres)
Menurut Firman, Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada level sekitar 3 persen, sedangkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) berada di kisaran 5 hingga 7 persen. Kondisi ini perlu diantisipasi pada semester II 2026. Ia menegaskan bahwa tingkat kepercayaan terhadap Indonesia perlu diperkuat, termasuk komitmen Presiden Prabowo untuk mematuhi target defisit fiskal.
Komitmen tersebut mencakup efisiensi anggaran, termasuk program prioritas seperti MBG. “Angkanya cukup besar yang bisa dihemat dari efisiensi MBG. Bahkan, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan,” ujar Firman.
Firman menekankan bahwa pelemahan rupiah harus dilihat secara komprehensif. Dari sisi neraca pembayaran, beberapa langkah konkret dapat dilakukan untuk memperkuat devisa. Salah satu potensi adalah peningkatan remitansi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. “Jika dibandingkan Filipina, jumlah remitansi kita jauh lebih rendah. Artinya, program Presiden untuk meningkatkan pekerja terampil dan berkualitas dapat membantu meningkatkan devisa,” ujarnya.
Selain itu, kunjungan wisatawan juga dapat menjadi sumber devisa. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air.
Kredibilitas Fiskal dan Risiko Kenaikan Harga
Chatib Basri menilai tantangan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia bukan semata-mata berasal dari faktor eksternal, melainkan dari persoalan kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal. Menurutnya, perbaikan kredibilitas fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menopang pertumbuhan ekonomi.
Dalam paparannya, Chatib mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya risiko fiskal yang tercermin dari pergerakan Credit Default Swap (CDS). Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor kepercayaan investor dibandingkan fundamental ekonomi. “Artinya saya bisa bilang, soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini diaddress, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki,” ujarnya dalam acara Grab Business Forum (GBF) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Chatib juga membantah anggapan pelemahan rupiah sepenuhnya dipicu perang di Timur Tengah. Menurutnya, indikator risiko fiskal Indonesia sudah menunjukkan pelemahan bahkan sebelum konflik tersebut terjadi. “Jadi kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that’s not true. Kenapa? Karena negara lain juga ada akibat dari perang, tapi depresiasinya tidak sedalam Indonesia,” lanjut dia.
Meski demikian, Chatib menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1998 karena Indonesia telah menerapkan rezim nilai tukar mengambang yang lebih fleksibel. Selain itu, pelaku usaha maupun kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dinilai sudah lebih siap mengantisipasi risiko nilai tukar melalui berbagai instrumen lindung nilai.
“Jawaban saya tidak, kenapa? Yang membedakan 1998 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate,” sambung Chatib.
Menurut Chatib, kelompok yang perlu mendapat perhatian justru masyarakat berpendapatan menengah bawah yang berpotensi terdampak kenaikan harga bahan baku impor seperti gandum dan kedelai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi fiskal, Chatib mengatakan ruang gerak pemerintah saat ini relatif sempit sehingga diperlukan langkah rasionalisasi belanja negara. Chatib menilai kenaikan pajak maupun penambahan utang bukan pilihan ideal dalam kondisi ekonomi saat ini karena berpotensi menimbulkan biaya yang lebih besar. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah melakukan pemangkasan belanja secara selektif.
“Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost-nya akan jadi sangat mahal. Maka, opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga, cut the spending selectively,” ucapnya.
Chatib juga mengingatkan ukuran kesehatan fiskal tidak cukup hanya melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga kemampuan pemerintah menghasilkan penerimaan negara untuk membayar kewajiban utang tersebut.
