Gelombang desakan global kini tengah diarahkan kepada 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar secara resmi mengategorikan disinformasi iklim sebagai salah satu ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Langkah strategis ini dinilai mendesak untuk segera diambil mengingat masifnya upaya pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan kebohongan demi menciptakan kebingungan di tengah masyarakat luas.
Dorongan ini mendapatkan momentumnya setelah Uni Eropa meluncurkan deklarasi penting di ajang KTT COP30 di Belém. Deklarasi tersebut berfokus penuh pada upaya memerangi gelombang berita palsu serta berbagai teori konspirasi yang kian marak terkait isu lingkungan.
Laporan Perdana dari Dunia Medis
Sebuah laporan komprehensif terbaru diterbitkan dengan tajuk Protecting Health in the Age of Climate Disinformation. Dokumen ini mencatat sejarah sebagai laporan pertama dari kalangan dunia medis yang secara terbuka dan blak-blakan menyoroti dampak destruktif hoaks iklim terhadap keselamatan manusia.
Dampak nyata dari disinformasi iklim ini sangat berbahaya dan meliputi berbagai aspek krusial, di antaranya:
* Memicu sikap apatis di mana masyarakat mengabaikan peringatan darurat saat bencana alam terjadi.
* Merusak kredibilitas panduan kesehatan yang krusial bagi keselamatan jiwa.
* Menjegal implementasi kebijakan penting yang berkaitan dengan udara bersih, percepatan transisi energi terbarukan, serta pembatasan penggunaan bahan bakar fosil.
Disusun secara kolaboratif oleh Kelompok Kerja Masyarakat Sipil WHO untuk Iklim dan Kesehatan, laporan tersebut menegaskan bahwa ketersediaan lingkungan informasi yang sehat bukanlah sekadar fasilitas komunikasi pelengkap. Lebih dari itu, informasi yang akurat merupakan syarat mutlak demi tercapainya keadilan iklim, perlindungan kesehatan masyarakat, dan jaminan hak atas masa depan yang berkelanjutan serta sehat.
Memahami Disinformasi dan Misinformasi Iklim
Secara mendasar, disinformasi iklim didefinisikan sebagai penyebaran informasi yang terbukti palsu atau sengaja menyesatkan publik mengenai isu perubahan iklim serta berbagai aksi mitigasinya. Praktik ini seringkali melibatkan penyangkalan total terhadap fenomena pemanasan global hingga memproduksi beragam teori konspirasi yang tidak berdasar.
Kondisi ini memiliki perbedaan mendasar dengan misinformasi iklim. Misinformasi merujuk pada informasi yang keliru atau keluar dari konteks aslinya, yang terkadang disebarkan oleh seseorang tanpa adanya niat jahat, namun tetap disajikan seolah-olah sebagai sebuah kebenaran mutlak. Meskipun pihak penyebar tidak memiliki niat seburuk pelaku disinformasi, dampak destruktif yang ditimbulkannya tetap sama berbahaya bagi publik.
Kasus Nyata dan Dampak Sosial
Laporan tersebut turut membedah beberapa contoh nyata mengenai bagaimana disinformasi iklim secara aktif memperparah ketimpangan sosial serta ketidakadilan yang sudah mengakar di tengah masyarakat. Salah satu contoh paling mencolok terjadi pasca bencana kebakaran hutan di Maui pada tahun 2023 silam.
Saat itu, berbagai platform media sosial dibanjiri oleh hoaks yang mengklaim bahwa para korban bencana yang mengajukan permohonan bantuan darurat akan mendapati tanah atau properti pribadi mereka disita oleh Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA).
Meskipun tim pemeriksa fakta telah berulang kali membuktikan bahwa informasi tersebut sepenuhnya bohong, rumor terlanjur mendatangkan dampak buruk yang masif. Salah satunya adalah ketakutan psikologis di kalangan korban untuk mencari bantuan penyelamatan pada saat mereka justru sangat membutuhkan tempat tinggal darurat, dukungan finansial, layanan medis, hingga proses pemulihan psikologis.
Sebagaimana ditekankan dalam laporan tersebut, dalam situasi krisis akibat bencana, informasi yang salah tidak sekadar menciptakan kebingungan, melainkan dapat secara langsung menghalangi individu untuk mendapatkan pertolongan yang krusial bagi keselamatan nyawa mereka.
Polusi, Kebijakan Publik, dan Perang Budaya
Kasus lain yang mendapat sorotan tajam terjadi di kawasan Eropa, di mana berbagai kebijakan terkait udara bersih—seperti pembentukan zona emisi rendah yang dirancang khusus untuk melindungi warga dari paparan polusi kendaraan bermotor—kerap menjadi target utama dari narasi-narasi yang menyesatkan. Perdebatan seputar kebijakan Zona Emisi Ultra Rendah (ULEZ) di London, yang memberlakukan biaya bagi kendaraan dengan standar emisi tinggi, sempat memicu gelombang kekhawatiran yang sah terkait aspek biaya dan efektivitas penerapannya.
Kekhawatiran ini terutama dirasakan oleh warga dari kalangan berpenghasilan rendah, para pekerja harian, pelaku usaha kecil, serta masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan tua. Namun, laporan tersebut menemukan bahwa kekhawatiran yang wajar ini telah sengaja dipelintir dan diperparah oleh berita bohong, serangan yang bermuatan politis terhadap bukti ilmiah kualitas udara, hingga klaim palsu di media sosial. Dalam beberapa kasus ekstrem, disinformasi ini bahkan berujung pada aksi vandalisme dan kekerasan terhadap fasilitas penunjang infrastruktur ULEZ.
Penolakan keras yang terjadi terhadap program ULEZ memberikan gambaran nyata mengenai kapasitas disinformasi dalam mengubah program kesehatan masyarakat menjadi ajang pertarungan politik identitas atau perang budaya. Alih-alih memfokuskan diskursus publik pada upaya mencari solusi untuk mengurangi tingkat polusi sekaligus melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan menanggung beban transisi, arus informasi yang salah justru berhasil mengalihkan perhatian publik menuju pusaran ketakutan, ketidakpercayaan, dan klaim-klaim palsu yang tidak mendasar.
Kondisi semacam ini menyimpan risiko besar berupa pelemahan dukungan publik terhadap berbagai kebijakan esensial yang sejatinya bertujuan untuk melindungi kesehatan organ vital seperti paru-paru dan jantung, serta keselamatan kelompok rentan meliputi ibu hamil, anak-anak, dan komunitas yang paling terekspos oleh bahaya udara kotor.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bersama dengan berbagai negara anggota, lembaga kesehatan global, serta komunitas medis internasional, dituntut untuk mengambil langkah yang jauh lebih progresif. Upaya yang dilakukan tidak boleh lagi hanya sebatas menyampaikan informasi yang akurat dan pesan edukatif kepada masyarakat luas. Lebih dari itu, otoritas kesehatan dan pemerintahan global harus memperketat regulasi guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan praktik greenwashing yang dilakukan oleh industri bahan bakar fosil. Selain itu, tindakan tegas juga diperlukan dalam menghadapi berbagai pihak yang dengan sengaja memanfaatkan disinformasi iklim sebagai instrumen atau senjata hibrida dalam pertempuran narasi global.
Dr. Laura Jung, yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Lingkungan di World Medical Association (WMA), memberikan pandangan kritis mengenai situasi ini. Menurutnya, ancaman dan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh penyebaran disinformasi iklim bukanlah hal yang abstrak, melainkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.
Dampak nyata dari informasi yang menyesatkan tersebut mencakup beberapa situasi darurat berikut:
-
Keengganan Masyarakat untuk Mengungsi
Informasi palsu yang beredar di tengah krisis dapat membuat masyarakat ragu-ragu atau bahkan menolak untuk segera mengevakuasi diri ketika terjadi bencana alam berskala besar, seperti kebakaran hutan yang tak terkendali atau banjir bandang yang mengancam nyawa.
* Penurunan Kepercayaan pada Peringatan DiniDisinformasi secara sistematis mampu mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai peringatan krusial, termasuk peringatan dini mengenai gelombang panas ekstrim serta tingkat polusi udara yang berbahaya bagi sistem pernapasan.
* Hambatan dalam Akses Bantuan BencanaPenyebaran narasi keliru sering kali mengganggu koordinasi di lapangan, sehingga mendistorsi jalur informasi dan menghambat masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan akses bantuan darurat secara cepat dan tepat waktu.
* Kebingungan Menghadapi Risiko Kesehatan DaruratSituasi darurat iklim yang diperparah dengan simpang siurnya informasi justru menciptakan kebingungan massal mengenai langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan yang harus diambil oleh individu maupun keluarga.
Sebagai bagian integral dari gerakan global untuk memberantas penyebaran berita palsu dan narasi sesat, Direktorat Jenderal Aksi Iklim Komisi Eropa belum lama ini meluncurkan sebuah inisiatif penting. Kampanye yang diberi tajuk #ClimateFactsMatter tersebut dirancang khusus untuk membekali masyarakat dengan literasi iklim yang memadai, sehingga mereka mampu mengenali berbagai bentuk disinformasi iklim serta membongkar teknik-teknik manipulatif yang kerap digunakan untuk menyesatkan opini publik.
Melalui kampanye ini, masyarakat diajak untuk senantiasa menerapkan sikap kritis saat mengonsumsi informasi melalui beberapa langkah verifikasi mandiri, antara lain:
-
Memeriksa Kredibilitas Sumber
Selalu melakukan pengecekan ulang terhadap keabsahan dan reputasi sumber atau media yang menerbitkan artikel maupun laporan terkait isu iklim.
* Menelusuri Latar Belakang PakarMemverifikasi rekam jejak, kredibilitas, serta bidang keahlian yang sebenarnya dari para narasumber atau pakar yang memberikan komentar dalam sebuah pemberitaan.
* Mewaspadai Bahasa ProvokatifBerhati-hati terhadap penggunaan pilihan kata atau gaya bahasa yang sengaja dibuat untuk memicu emosi pembaca alih-alih menyajikan fakta objektif.
* Memverifikasi Klaim Solusi InstanBersikap skeptis dan teliti dalam memvalidasi berbagai narasi atau cerita yang menjanjikan solusi instan, ajaib, atau terlalu mudah untuk mengatasi krisis perubahan iklim yang kompleks.
