Mantan Pengacara Michael Cohen Ajukan Permohonan Kompensasi dari Dana Anti-Persenjataan
Mantan pengacara pribadi mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Michael Cohen, mengungkapkan rencangannya untuk mengajukan permohonan kompensasi dari “Dana Anti-Persenjataan” yang dikelola oleh Departemen Kehakiman AS. Dana ini dianggap kontroversial karena diperkenalkan sebagai bagian dari penyelesaian gugatan presiden terhadap Internal Revenue Service (IRS) terkait kebocoran laporan pajak Trump.
Cohen mengklaim bahwa dirinya menjadi salah satu korban penggunaan aparat hukum untuk kepentingan politik. Ia menyebutkan bahwa dasar hukum yang digunakan Trump dalam gugatannya senilai 10 miliar dolar AS sama dengan apa yang dialaminya selama bertahun-tahun. Dalam pernyataannya kepada media, Cohen menegaskan bahwa kasus yang menimpanya telah menghancurkan lisensi hukumnya, kondisi finansial, hubungan bisnis, dan kehidupan keluarganya.
Ia juga menyebut dirinya kemungkinan akan menjadi “kasus uji coba” pertama bagi implementasi dana tersebut. Dalam draf surat yang dikutip media AS, Cohen menyatakan dirinya menjadi korban “penuntutan selektif, kebocoran pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, dan penghancuran reputasi yang disengaja.”
Cohen pernah menjadi salah satu orang paling dekat dengan Trump sebelum berbalik menjadi pengkritik keras mantan presiden AS tersebut. Ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada 2018 setelah mengaku bersalah atas pelanggaran pendanaan kampanye terkait pembayaran kepada perempuan yang mengaku memiliki hubungan dengan Trump. Ia juga sempat dipenjara karena berbohong kepada Kongres mengenai proyek Trump Tower Moscow yang diselidiki jaksa khusus Robert Mueller.
Dalam sidang pembacaan hukumannya, Cohen menyebut loyalitasnya kepada Trump sebagai kelemahan terbesar dalam hidupnya. “Kelemahan saya dapat digambarkan sebagai loyalitas buta kepada Donald Trump,” ujar Cohen saat itu.
Pada 2024, Cohen kembali menjadi sorotan setelah memberikan kesaksian dalam kasus pidana negara bagian New York terhadap Trump. Dalam persidangan, Cohen menyatakan Trump mengetahui dan menyetujui skema pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran kepada perempuan yang dikaitkan dengan dirinya selama kampanye pilpres 2016. Trump sendiri membantah seluruh tuduhan tersebut dan menolak melakukan pelanggaran hukum.
Kontroversi Dana Anti-Persenjataan
Kontroversi “Dana Anti-Persenjataan” kini memicu perdebatan luas di Washington. Departemen Kehakiman menegaskan tidak ada syarat politik bagi siapa pun yang ingin mengajukan klaim kompensasi. Penentuan penerima dana akan diputuskan panel beranggotakan lima orang yang ditunjuk jaksa agung. Namun kritik datang dari berbagai pihak, termasuk kelompok pengawas etika dan anggota Partai Republik maupun Demokrat.
Organisasi Citizens for Responsibility and Ethics in Washington menyebut dana tersebut sebagai “tindakan memperkaya diri paling terang-terangan dalam sejarah kepresidenan.” Selain Cohen, sejumlah sekutu Trump juga dilaporkan tertarik mengajukan permohonan, termasuk mantan penasihat Trump Michael Caputo yang meminta kompensasi sebesar 2,7 juta dolar AS. Beberapa terdakwa kerusuhan Capitol 6 Januari 2021 juga disebut mempertimbangkan langkah serupa.
Tuduhan Balas Dendam Politik
Pembentukan “Dana Anti-Persenjataan” senilai hampir 1,8 miliar dolar AS memunculkan perdebatan besar di Amerika Serikat. Pendukung Presiden Donald Trump menyebut dana itu sebagai upaya memperbaiki ketidakadilan politik yang dialami sejumlah tokoh konservatif. Namun para pengkritiknya menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi alat balas dendam politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Amerika.
Pemerintahan Trump dan para sekutunya selama bertahun-tahun membangun narasi bahwa lembaga penegak hukum federal telah “dipersenjatai” untuk menyerang lawan politik konservatif. Mereka menuding institusi seperti FBI, Departemen Kehakiman, hingga IRS digunakan secara politis untuk membidik Trump dan lingkarannya melalui penyelidikan, kebocoran informasi, serta berbagai proses hukum.
Narasi itu semakin menguat setelah Trump menghadapi serangkaian kasus hukum, mulai dari penyelidikan dokumen rahasia, perkara pemilu, hingga kasus pembayaran uang tutup mulut yang menyeret mantan pengacaranya, Michael Cohen. Bagi kubu Trump, rangkaian kasus tersebut dipandang sebagai bukti adanya “deep state” atau jaringan birokrasi permanen yang dianggap berupaya menjatuhkan gerakan politik konservatif.
Karena itu, pembentukan dana kompensasi dipromosikan sebagai bentuk pemulihan bagi pihak-pihak yang merasa menjadi korban kriminalisasi politik. Beberapa tokoh yang berencana mengajukan klaim bahkan menyebut hidup mereka hancur akibat proses hukum yang dianggap bermotif politik.
Namun kritik terhadap dana tersebut datang dari berbagai arah, termasuk dari anggota Partai Republik sendiri. Para pengkritik mempertanyakan dasar hukum, mekanisme pengawasan, serta potensi konflik kepentingan dalam penyaluran dana. Mereka khawatir program tersebut justru dipakai untuk memberi kompensasi kepada sekutu politik Trump atau terdakwa kasus sensitif seperti kerusuhan Capitol 6 Januari 2021.
Trump vs Institusi Negara
Hubungan antara Donald Trump dan berbagai institusi federal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dipenuhi ketegangan dan konfrontasi terbuka. Mulai dari Federal Bureau of Investigation (FBI), Departemen Kehakiman (DOJ), hingga Internal Revenue Service atau IRS, hampir seluruh lembaga penegak hukum utama di Amerika pernah menjadi sasaran kritik keras Trump.
Trump berulang kali menuduh institusi federal telah dipolitisasi untuk menyerang dirinya dan gerakan politik konservatif yang ia pimpin. Tuduhan itu semakin menguat setelah serangkaian penyelidikan hukum terhadap dirinya berlangsung sejak masa kampanye hingga setelah meninggalkan Gedung Putih.
Salah satu konflik terbesar terjadi saat FBI menyelidiki dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu presiden 2016 dan kemungkinan hubungan dengan tim kampanye Trump. Penyelidikan yang dipimpin jaksa khusus Robert Mueller itu menjadi titik awal memburuknya hubungan Trump dengan aparat penegak hukum federal. Meski penyelidikan tidak membuktikan adanya konspirasi kriminal langsung, Trump terus menyebut kasus tersebut sebagai “perburuan penyihir politik”.
Ketegangan kembali meningkat ketika FBI menggeledah kediaman Trump di Mar-a-Lago terkait dugaan penyimpanan dokumen rahasia negara. Bagi pendukung Trump, langkah itu dianggap sebagai tindakan berlebihan dan simbol penggunaan aparat negara untuk menjatuhkan lawan politik. Namun bagi lawan-lawannya, proses hukum tersebut dipandang sebagai bagian normal dari penegakan hukum terhadap mantan presiden.
Konflik Trump dengan IRS juga menjadi isu besar. Trump selama bertahun-tahun menuduh lembaga pajak AS membocorkan laporan keuangannya secara tidak sah. Gugatan terhadap IRS akhirnya berujung pada pembentukan “Dana Anti-Persenjataan” yang kini memicu kontroversi nasional.
Sementara itu, Departemen Kehakiman menjadi institusi yang paling sering berada dalam garis konflik langsung dengan Trump. Ia berkali-kali menuduh DOJ tidak netral dan dipengaruhi kepentingan politik pemerintahan lawan. Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi konsep “weaponization of government”, yakni tuduhan bahwa institusi negara telah digunakan sebagai senjata politik terhadap oposisi konservatif.
Di sisi lain, para pengkritik Trump menilai justru mantan presiden tersebut yang berusaha melemahkan independensi lembaga federal. Mereka menuding Trump kerap menyerang aparat hukum, hakim, jaksa, dan lembaga investigasi ketika menghadapi proses hukum yang merugikan dirinya.
Ketegangan berkepanjangan ini memperlihatkan perubahan besar dalam politik Amerika modern. Jika sebelumnya institusi federal relatif dipandang netral oleh publik, kini kepercayaan masyarakat terhadap FBI, DOJ, maupun IRS semakin terbelah berdasarkan identitas politik masing-masing.
Bagi pendukung Trump, lembaga-lembaga tersebut dianggap bagian dari elite birokrasi permanen atau “deep state” yang memusuhi gerakan populis konservatif. Sebaliknya, lawan Trump menilai serangan terhadap institusi negara justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi Amerika.
Konflik antara Trump dan institusi federal akhirnya tidak lagi sekadar pertarungan hukum biasa, melainkan telah berubah menjadi perang narasi tentang siapa yang mengendalikan negara, bagaimana kekuasaan digunakan, dan sejauh mana demokrasi Amerika mampu bertahan di tengah polarisasi politik yang semakin tajam.
