Perubahan Iklim dan Pendidikan: Inovasi Board Game untuk Anak-Anak
Perubahan iklim kini bukan lagi sekadar isu global yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan ancaman nyata yang semakin terasa. Namun, materi tentang isu ini sering disajikan secara teknis dan rumit, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat luas—terutama anak-anak usia sekolah dasar.
Untuk mengatasi hal ini, para peneliti dari Indonesia dan Australia berkolaborasi merancang media pembelajaran alternatif: sebuah board game edukatif yang menyenangkan dan mudah dipahami. Proyek uji coba ini dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan hasilnya dibahas dalam diskusi bertajuk “Shaping Climate Resilience Policy Through Inclusive Research” di Lounge Katadata, Jakarta.
Ahli Manajemen Risiko Bencana dari PREDIKT, Yusra Tebe, menjelaskan bahwa literasi terkait perubahan iklim di Indonesia masih sangat minim. Bahkan, skeptisisme tidak hanya datang dari siswa, tetapi juga dari tenaga pendidik hingga penentu kebijakan. “Kita tahu perubahan iklim itu nyata dan mengganggu semua sektor, terutama pendidikan. Namun, pengetahuannya di tingkat peserta didik, guru, bahkan pengambil kebijakan masih rendah. Bahkan, masih ada yang menganggap isu ini tidak nyata,” ujar Yusra.
Meski Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah menerbitkan panduan terkait perubahan iklim, implementasinya di lapangan belum merata. Di sinilah board game hadir sebagai jembatan antara teori dan praktik. Menariknya, permainan ini tidak dibuat secara sepihak oleh para peneliti, melainkan dikembangkan bersama (co-create) oleh anak-anak di NTT dan siswa dari Harkaway Primary School di Victoria, Australia.
Mengapa Anak-Anak?
Ketika ditanya alasan mengapa anak-anak menjadi sasaran utama, Yusra memberikan jawaban filosofis sekaligus realistis. Menurutnya, orang dewasa kerap terlalu tenggelam dalam rutinitas dan kesibukan sehari-hari. “Orang dewasa mungkin sepakat kalau perubahan itu penting, tapi komitmennya jarang bisa bertahan lama (long lasting). Sebaliknya, anak-anak adalah penentu masa depan. Merekalah yang kelak menjadi pengambil kebijakan dan penggerak di desa, kecamatan, hingga tingkat negara,” tambah Yusra.
Pandangan ini diamini oleh Reny Rebeka Haning, Senior Specialist Perlindungan Anak dan Advokasi ChildFund. Dari kacamata perlindungan anak, anak-anak wajib ditempatkan sebagai pusat perhatian karena mereka adalah kelompok yang paling rentan terdampak. Reny membagikan dua potret nyata dari lapangan di NTT:
- Dampak Tidak Langsung: Penurunan hasil tangkapan nelayan akibat cuaca ekstrem menggoncang ekonomi keluarga. Tekanan finansial ini rentan memicu stres pada orang tua, yang berujung pada risiko kekerasan terhadap anak di rumah.
- Dampak Langsung: Cuaca panas yang ekstrem memaksa sejumlah sekolah di NTT meliburkan siswanya. Hal ini jelas merenggut hak dasar anak untuk belajar.
Kerentanan ini menjadi berlipat ganda bagi anak-anak penyandang disabilitas. Namun, lewat uji coba yang dilakukan PREDIKT di Sekolah Luar Biasa (SLB), fakta menarik terungkap: anak-anak disabilitas ternyata mampu menceritakan pengalaman mereka terkait perubahan iklim dengan sangat gamblang. “Saat dilibatkan, mereka bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan. Ini adalah masukan berharga bagi literasi perubahan iklim,” kata Reny.
Kolaborasi Internasional
Meski demikian, Reny mengingatkan agar proyek board game ini tidak berhenti saat pendanaan riset habis. Ia mendesak adanya panduan praktis yang spesifik, terutama untuk anak-anak disabilitas, serta pelatihan guru yang berkelanjutan. Tanpa itu, riset ini hanya akan berakhir menjadi tumpukan kertas laporan di atas meja.
Perspektif menarik datang dari Australia. Kepala Sekolah Dasar Harkaway, Victoria, Leigh Johnson, mengaku terkejut saat mengetahui bahwa tantangan yang dihadapi siswanya di Australia tidak jauh berbeda dengan anak-anak di Indonesia. Bahkan, dalam beberapa aspek, ia menilai Indonesia selangkah lebih maju.
“Menariknya, meski ada perbedaan pendekatan kebijakan, tantangan siswanya mirip. Lewat kolaborasi jarak jauh ini, anak-anak di Kupang, Yogyakarta, dan sekolah luar biasa bisa saling berbagi pengalaman melalui video conference,” papar Leigh.
Melalui interaksi ini, anak-anak menyadari bahwa mereka tidak sendirian menghadapi krisis global ini.
Peran Kampus dan Pemerintah
Kolaborasi riset yang inklusif ini mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari sektor ekosistem sains dan legislatif. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek, Prof. Dr. Yudi Darma, menyoroti sumbatan (bottleneck) yang selama ini terjadi di dunia akademik. Banyak peneliti dan dosen yang terjebak melakukan riset “menara gading” tanpa menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
“Fokus kita sekarang adalah melatih anak-anak sejak dini agar peka terhadap masalah di sekitar mereka dan mencari solusinya. Kami mendorong kampus dan peneliti untuk memastikan riset mereka relevan dengan realitas di lapangan,” tegas Yudi.
Untuk mendukung visi ini, Kemendikti Saintek telah meluncurkan berbagai program seperti SEMESTA (Sinergi Masyarakat dan Akademisi untuk Saintek Nusantara), IN SAINTEK, dan living lab BESTARI SAINTEK. Program-program ini didanai oleh LPDP, di mana isu perubahan iklim menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Kritik dari Parlemen
Dari koridor parlemen, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mengingatkan bahwa komitmen anggaran dan konsistensi kebijakan adalah harga mati. Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum kuat melalui UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek yang mewajibkan riset berbasis dampak.
Ledia menekankan bahwa edukasi perubahan iklim harus terintegrasi secara vertikal, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Kuncinya ada pada kesiapan guru untuk mengedukasi siswa, yang nantinya diharapkan bisa menularkan perilaku peduli lingkungan tersebut kepada orang tua mereka.
Selain kurikulum, Ledia mengkritik aspek fisik sekolah yang kerap diabaikan: standarisasi infrastruktur. “Jangan sampai karena atap sekolah pakai seng dan cuaca sedang panas ekstrem, anak-anak jadi tidak bisa belajar. Harus ada standar bangunan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Daerah rawan banjir rob, daerah rawan petir, atau daerah panas, penanganannya tidak bisa dipukul rata,” kritik Ledia.
Saat ini, Komisi X DPR RI sedang menggodok revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ledia menegaskan, penguatan pendidikan perubahan iklim membutuhkan napas panjang dan komitmen yang ajek dari seluruh pemangku kepentingan.
