Peran Indonesia dalam Board of Peace dan Kritik yang Muncul
Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, yang berujung pada kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, telah memicu kembali perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Forum ini, yang digagas oleh AS untuk meredakan konflik di Timur Tengah, kini menjadi sorotan setelah terjadi eskalasi kekerasan yang menimbulkan pertanyaan tentang relevansinya.
Beberapa kelompok masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan organisasi swadaya masyarakat, mulai mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam BoP. Bahkan, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kembali keanggotaan negara ini dalam forum tersebut.
Board of Peace memiliki mandat untuk mendorong gencatan senjata, menyediakan bantuan kemanusiaan, serta mendukung rehabilitasi dan stabilisasi pascakonflik di Gaza melalui kehadiran pasukan stabilisasi internasional. Namun, setelah serangan terhadap Iran, relevansi forum ini semakin dipertanyakan, terutama karena AS dan Israel, dua negara yang terlibat dalam serangan tersebut, juga merupakan bagian dari inisiatif tersebut.
Meski demikian, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan final terkait posisinya di BoP. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembahasan mengenai forum tersebut sementara ditunda karena fokus pemerintah kini beralih ke eskalasi konflik di Iran.
“Saya berkomunikasi dengan kedua belah pihak, pihak AS dan pihak Iran. Kita tunggu beberapa hari dan beberapa minggu ke depan situasinya,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Presiden Prabowo tengah mengevaluasi kembali posisi Indonesia dalam BoP. Menurutnya, eskalasi konflik terbaru membuat peluang keberhasilan forum tersebut semakin dipertanyakan.
“Dengan perang di Iran ini, potensi BoP untuk berhasil bisa jadi menurun,” kata Hassan, sambil menambahkan “Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar”.
Mengapa Indonesia Belum Keluar dari BoP?
Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, menilai sikap hati-hati pemerintah kemungkinan berkaitan dengan kalkulasi geopolitik, khususnya dalam hubungan Indonesia dengan AS. Menurut Lina, hubungan kedua negara saat ini juga menyangkut berbagai kepentingan diplomasi dan perdagangan yang sedang berjalan.
“Ada kemungkinan pemerintah mengkhawatirkan kalau kita tidak menyambut baik tawaran untuk bergabung dalam Board of Peace, kita akan mendapat tekanan sendiri di dalam negosiasi tarif kita dengan Amerika Serikat,” kata Lina kepada DW.
Lina menambahkan, “Intinya adalah kita tidak ingin membuat Trump marah.”
Namun menurutnya, pertimbangan tersebut seharusnya tidak lagi terlalu membatasi langkah Indonesia. Pasalnya, kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi dasar kekhawatiran itu kini justru berada dalam ketidakpastian setelah sejumlah keputusan tersebut dibatalkan oleh Amerika Serikat sendiri.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP: Efektif atau Tidak?
Dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak otomatis memberi pengaruh diplomatik yang signifikan terhadap dinamika konflik di kawasan. Menurut Hadza, beberapa negara dalam forum tersebut seperti Turki dan Qatar justru memiliki posisi yang lebih kuat karena memiliki hubungan langsung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.
Turki, misalnya, merupakan anggota NATO yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sekaligus kedekatan politik dengan sejumlah aktor di dunia Muslim. Sementara Qatar selama ini dikenal aktif menjadi mediator dalam berbagai konflik di Timur Tengah, termasuk dalam perundingan yang melibatkan kelompok Hamas dan pemerintah Israel.
Sebaliknya, Indonesia dinilai belum memiliki pengaruh diplomatik yang cukup kuat untuk memainkan peran mediator yang efektif.
“Kalau kita bertahan di BoP, kita tidak punya daya tawar,” tegas Hadza saat dihubungi DW.
Ia menjelaskan bahwa peran mediator dalam konflik internasional biasanya hanya efektif jika negara tersebut memiliki hubungan yang cukup kuat dengan semua pihak yang bertikai. Tanpa posisi tawar tersebut, upaya mediasi akan sulit diterima.
Rencana Diplomatik yang Strategis bagi Indonesia
Kedua pakar hubungan internasional sepakat menilai bahwa Indonesia sebaiknya mulai mempertimbangkan “exit plan” yang strategis dan taktis dari Board of Peace di tengah eskalasi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah.
Lina Alexandra mengatakan serangan AS dan Israel terhadap Iran memperkuat keraguan terhadap efektivitas forum tersebut. Menurutnya, sejak awal BoP tidak memiliki roadmap yang jelas untuk menyelesaikan konflik di Gaza.
“Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, tidak ada kepastian bahwa Board of Peace ini sungguh-sungguh digunakan untuk menciptakan perdamaian,” tutur Lina.
Ia juga mempertanyakan kredibilitas pihak-pihak yang menggagas inisiatif tersebut.
“Bagaimana kita bisa percaya kepada Trump dan Netanyahu, dan duduk bersama Netanyahu yang jelas-jelas pelanggar HAM?” lanjutnya.
Karena itu, Lina menilai Indonesia perlu mempertimbangkan langkah keluar sebelum terlambat.
“Lebih baik kita keluar daripada terlambat keluar,” tegas Lina.
Pandangan serupa disampaikan Hadza Min Fadhli Robby. Menurutnya, Indonesia sebaiknya kembali mengandalkan jalur diplomasi multilateral yang lebih sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, seperti melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membangun koalisi bersama negara-negara yang memiliki kepentingan serupa.
“Indonesia masih bisa memperjuangkan isu Palestina melalui forum PBB dengan mengajak negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama, seperti Malaysia. Forum multilateral seperti ini penting untuk melawan arogansi hegemoni Amerika dalam politik global,” jelasnya.
Hadza juga mencontohkan sikap tegas Spanyol yang menolak memfasilitasi serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran dengan tidak memberikan akses pangkalan militernya.
“Negara seperti Spanyol berani mengatakan bahwa mereka tidak mau memfasilitasi serangan Amerika terhadap Iran,” kata Hadza.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat sekalipun tetap dapat mengambil posisi politik yang tegas.
Dengan memperkuat aliansi dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, Indonesia dinilai akan mampu meningkatkan daya tawarnya dan dapat memainkan peran dalam upaya perdamaian di Timur Tengah tanpa harus bergantung pada BoP.
“Indonesia harus menguatkan aliansi dengan negara-negara yang senilai, baik di Global South maupun di Uni Eropa,” ujarnya.
Karena itu, Hadza mengakhiri langkah paling strategis bagi Indonesia saat ini adalah menarik diri dari BoP sambil memperkuat diplomasi multilateral.
“Indonesia perlu keluar dari BoP dan memperjuangkan isu ini melalui forum internasional yang lebih luas,” Hadza menutup tegas.
