Pengenalan PPID sebagai Solusi Investasi Daerah
Pada hari Jumat, 17 April 2026, Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, secara resmi membuka pelaksanaan Implementasi dan Tindak Lanjut Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) Batch 2 di Batam, Kepulauan Riau. Acara ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan yang dihadapi daerah akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus memutus praktik ‘calo’ atau makelar investasi yang selama ini menghambat masuknya modal ke daerah.
PPID dirancang sebagai one-stop solution atau “Mall Pelayanan Investasi” pertama di Indonesia yang mempertemukan investor global dengan seluruh potensi 514 kabupaten/kota dalam satu lokasi. Dengan adanya PPID, investor tidak lagi perlu berkeliling dari Sabang sampai Merauke untuk mencari peluang investasi.
Peran PPID dalam Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah
Bupati Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah kini menjadi keharusan. Ia menyatakan bahwa Transfer dana daerah hari ini dipangkas cukup besar, dari 350 triliun menjadi 285 triliun. Hal ini memaksa daerah untuk lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi.
Delis juga bercerita tentang pengalamannya sendiri saat ada investor dari Cina yang ingin bertemu selama dua tahun, tetapi hanya diputar-putar oleh calo. Baru ketika bertemu di Hotel Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, ia bisa langsung berdiskusi tanpa perantara.
Inisiatif PPID dari Diskusi APKASI dan IBA
PPID lahir dari diskusi panjang antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan International Business Association (IBA) untuk memberikan solusi permanen. Investor kini dapat mengakses profil lengkap setiap daerah beserta potensi yang sudah diklaster secara profesional, mulai dari batubara, mineral, perkebunan hingga pertanian.
Menurut Delis, PPID seperti dashboard investasi nasional. Investor yang ingin tahu lahan perkebunan 100 ribu hektare atau potensi tambang di daerah tertentu, semuanya tersaji di satu tempat. Ini warisan kita untuk daerah.
Alasan Pemilihan Batam sebagai Lokasi PPID
Batam dipilih sebagai lokasi PPID karena letaknya yang hanya selangkah dari Singapura. Ada 7.000 perusahaan multinasional berkantor di Singapura, 84 di antaranya memiliki kantor cabang di sana. Dengan naik ferry, mereka bisa langsung mengenal seluruh potensi Indonesia. Ini peluang emas.
PPID akan menggelar event reguler seperti business matching, turnamen golf, dan pertemuan langsung antara bupati dengan investor Singapura, China, serta Hong Kong, semua dengan biaya jauh lebih murah dibandingkan pameran konvensional yang menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk beberapa hari.
Tanggapan dari Chairman IBA
Chairman International Business Association (IBA), Shan Shan, menyambut antusiasme tinggi para kepala daerah. Ia menyatakan bahwa kini bukan lagi bicara konsep, tapi eksekusi. Hari ini langsung ada business matching dengan investor China dan Hong Kong. Sebagian besar bupati sudah mengamankan slot kantor perwakilan di PPID.
Skema KPBU dan Dukungan Perbankan
Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang menawarkan skema konkret pemanfaatan lahan tidur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan kawasan komersial terpadu.
Dukungan perbankan pun sudah siap. Direktur Commercial Banking BTN Hermita, dan Commercial Banking Division Head BTN Ricky RS Pattinggi, memaparkan kesiapan fasilitasi pinjaman daerah untuk mempercepat infrastruktur investasi.
Keberhasilan Morowali Utara
Delis mencontohkan keberhasilan Morowali Utara yang dua tahun berturut-turut menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia (23 persen sepanjang 2025 dan 19,9 % di tiga bulan pertama 2026), penurunan kemiskinan serta pengangguran terendah, serta realisasi investasi selalu di atas 200 persen.
Investasi yang masuk tidak hanya menambah PAD, tapi juga membuka lapangan kerja, mendorong efek multiplier ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penutup
PPID Batch 2 diharapkan menjadi terobosan nasional yang mendekatkan investor langsung dengan potensi daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing.
